LINGKAR INDONESIA (Jakarta) – Gelombang muncul di internal Partai Golongan Karya (Golkar) menyusul silang persepsi antara para tokoh senior dengan pengurus DPP terkait musyawarah nasional luar biasa (munaslub) untuk menurunkan Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum.
Seperti diketahui, para tokoh senior Partai Golkar meminta DPP Golkar menggelar musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) untuk mengganti Airlangga Hartarto dari kursi ketua umum.
Hal tersebut disampaikan salah satu tokoh senior Golkar Lawrence T.P Siburian dalam forum ‘Pemrakarsa Penggerak Kebangkitan Partai Golkar’ di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (12/7/2023). Turut hadir belasan tokoh senior Golkar, termasuk anggota Dewan Pakar DPP Partai Golkar Ridwan Hisjam.
“Berdasarkan mekanisme organisasi Partai Golkar sesuai dengan AD/ART, maka Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti ketua umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air,” kata Lawrence.
Ia mengungkap beberapa alasan Munaslub dapat digelar untuk mengganti Airlangga. Seperti faktor elektabilitas Golkar yang mengalami tren penurunan tajam dari sejumlah hasil lembaga survei.
“Bisa saja turun lagi di bawah itu, jadi partai gurem. Semua kami tak inginkan itu. Dan kami lakukan diskusi dengan tokoh-tokoh dan pimpinan Partai Golkar yang saat ini menjabat. Ketua Dewan Pembina, Pakar, Dewan Kehormatan, Penasihat dan ormas pendiri,” ujarnya.
Selain itu, Lawrence menyinggung ambisi politik Airlangga Hartarto yang memaksakan diri sebagai capres sangat tidak realistis. Hal ini seiring dengan kecilnya popularitas dan elektabilitas Airlangga dalam berbagai survei terakhir.
Ia mengatakan Airlangga belum melakukan apa-apa sejak diputuskan sebagai capres Golkar sejak 2020 untuk meningkatkan elektabilitasnya.
Menurutnya, Airlangga selama menjabat hanya memberikan kesempatan bagi orang-orang dekatnya. Baginya, kondisi ini kurang baik bagi organisasi Golkar.
“Sejak semula Pak Airlangga jadi menteri merangkap Ketum Golkar, saya sampaikan ke beliau, sebaiknya beliau pilih salah satu saja. Apakah menteri atau ketum partai. Karena karakter menteri dan ketum partai berbeda,” ujarnya.
Lawrence mengklaim sudah berkomunikasi dengan pengurus DPD I dan DPD II untuk mempersiapkan rencana Munaslub ini.”Hanya semua masih diam. Jadi itu kami sampaikan” katanya.
Di tempat yang sama, Ridwan Hisjam menilai Munaslub dapat digelar bila Airlangga tak mengindahkan hasil Munas Partai Golkar 2019 lalu. Munas Golkar kala itu memberikan amanat kepada Airlangga sebagai capres di Pilpres 2024.
Baginya, bila kondisi ini terjadi sama saja Airlangga mengabaikan AD/ART partai. Ia juga menegaskan proses Munaslub bukan barang haram di Partai Golkar.
“Jadi Munaslub bukan barang haram dan halal dilaksanakan. Karena ubah keputusan Munas 2019 Airlangga jadi capres itu instansinya harus Munaslub. Ini DPP mengerti enggak organisasi? Baca Anggaran Dasar baru bicara,” kata dia.
Terpisah, politikus senior Golkar Yorrys Raweyai turut mendesak digelar Munaslub sebagai momentum mengevaluasi kerja Airlangga. Baginya, Airlangga tak cukup mampu mendongkrak keberadaan Partai Golkar.
“Selain tidak haram, Munaslub juga memungkinkan untuk melahirkan solusi-solusi strategis jangka pendek yang boleh jadi sulit lahir dalam situasi kepemimpinan Airlangga,” kata Yorrys dalam keterangannya.
Yorrys juga menilai Munaslub lebih bermanfaat ketimbang mempertahankan kepemimpinan Airlangga. khawatir pembiaran kondisi sekarang justru bakal terus membuat Golkar terpuruk.
Di sisi lain, Yorrys berpandangan jika pihak-pihak yang menolak pelaksanaan munaslub adalah mereka yang senang dengan kegagalan Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga.
“Jika ada pihak yang menyatakan bahwa Partai Golkar saat ini sedang ‘baik-baik saja’, maka mungkin pernyataan tersebut muncul dari mereka yang senang dengan kegagalan-kegagalan yang terus berulang,” ujarnya.
Mengacu pada Pasal 32 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Golkar, syarat Munaslub diadakan atas permintaan atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 DPD tingkat provinsi.
Jumlah 2/3 dari total 34 DPD tingkat provinsi Golkar, berarti 23 DPD. Setelah menerima usulan dari DPD dan jumlahnya cukup, DPP Golkar wajib menggelar munaslub.
Reaksi DPP Golkar
Menanggapi desakan para senior Partai Golkar untuk segera menggelar forum musyawarah nasional luar biasa (Munaslub) mengganti posisi Airlangga dari kursi ketua umum, Ketua DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga menegaskan sebagai tindakan keliru dan mengada-ada.
“Sehingga kalau ada oknum beberapa orang kader, ya itu adalah yang sangat keliru,” kata Lamhot, Rabu (12/7/2023).
Menurutnya, kondisi di internal Golkar mulai dari struktur di tingkat bawah hingga tingkat pusat kini kondusif dan solid. Baginya, semua kader-kader Golkar tetap satu di bawah kepemimpinan Airlangga.
Ia juga membantah Munaslub bisa digelar dengan alasan elektabilitas Golkar dan Airlangga terbilang minim di lembaga survei. Baginya, Munaslub baru bisa digelar bila dalam kondisi-kondisi mendesak.
“Karena di dalam AD/ART Golkar jelas Munaslub. Ya misalnya ada masalah hukum, berhalangan tetap dan undur diri. Enggak ada karena elektabilitas harus Munaslub. Jadi mereka itu mengada-ada,” kata dia.
Lamhot juga menjawab kabar Airlangga yang tak kunjung mendeklarasikan diri sebagai capres jadi pintu masuk untuk menggelar Munaslub. Baginya, semua kandidat capres maupun koalisi parpol yang terbentuk saat ini masih dinamis untuk berubah.
“Kecuali semua partai sudah dan tinggal Golkar belum deklarasi, nah baru. Ini kan belum ada,” kata Lamhot.(MLI).
