LINGKAR INDONESIA (Jakarta) – Setelah viral di medsos sosok Sudarman Harjasaputra, Kepala BPN Jakarta Timur yang diduga bergaya hidup mewah dengan kepemilikan harta senilai Rp14,7 milyar, kini Kepala BPN Jakarta Timur dituntut mundur dari jabatannya.
Tuntutan tersebut muncul dari pendemo yang menggeruduk Kantor BPN Jakarta Timur , Rabu pagi, 15 Maret 2023.
Ratusan pendemo terdiri dari para warga peserta program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistimatis Lengkap (PTSL) dari 25 kelurahan yang tersebar di Jakarta Timur. Warga pendemo sebagian besar kecewa terhadap pelayanan BPN Jakarta Timur yang dinilai mengulur-ulur penyelesaian pengurusan sertifikasi tanahnya, dan tidak adanya transparansi informasi terhadap status legalitas tanah warga.
Program PTSL yang sudah digulirkan semenjak 2018 dinilai jauh api dari panggang. Sebagaimana tertuang dalam Perpres No 86 tahun 2018 Tentang Reforma Agraria yang merupakan komitmen pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam memperjuangkan hak tanah rakyat, PTSL sebagai sarana legalisasi tanah maupun usaha redistribusi tanah, dan penyelesaian sengketa pertanahan.
“Sejak tahun 2018 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelontorkan anggaran Hibah ke Kanwil BPN DKI Jakarta khusus untuk program PTSL hampir 500 Milyar. Dari dana sebesar itu BPN baru merealisasikan 621.434 bidang tanah. Sementara yang masuk golongan K1 hanya 231.767 bidang tanah”, demikian bunyi siaran pers dari pendemo yang diwakili juru bicaranya Eko Wibowo dari Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat kepada Media Lingkar Indonesia.
“Mereka menunggu selama bertahun-tahun kepastian legalitas tanahnya. Karena dokumen asli tanahnya sudah disetorkan ke BPN, tinggal menunggu penerbitan,” demikian Eko menjelaskan.
Ada lima tuntutan yang diperjuangkan pendemo yang mengatasnamakan Aliansi Pejuang Tanah Untuk Rakyat, antara lain : Pertama, Menuntut pertanggungjawaban BPN Jakarta Timur atas carut marutnya PelaksanaanPTSL dari tahun 2018 sampai 2023. Kedua, Audit penyelenggaraan birokrasi dan pelayanan kelembagaan BPN Jakarta Timur. Ketiga, copot Kepala Kantor BPN Jakarta Timur. Keempat, mendesak BPN untuk mensukseskan Program Presiden Jokowi tentang Reforma Agraria. Kelima, basmi habis mafia tanah rakyat.
Pendemo berjalan dari pagi sekitar jam 10.00 dan bertahan hingga sore. Suasana mencekam ketika pendemo berhasil menerobos pintu besi pagar, namun dapat dikendalikan. Perwakilan dari Kantor BPN Jakarta Timur sempat menawarkan mediasi, namun ditolak karena dinilai pejabat yang ditunjuk bukan representatip dari pejabat yang bertaggung-jawab menangani program PTSL, sehingga terjadi deadlock.
“Kami tidak akan berhenti untuk beraksi, kami akan berdemo lagi, dan lebih banyak lagi. Kami sudah belasan kali berdemo mengenai ini,” tegas Eko Wibowo. (sus).
