Wali Kota Bekasi Dianggap Mengabaikan Perintah Menpan RB Dalam Antisipasi Covid-19!!!

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Wali Kota Bekasi dinilai tidak memperdulikan Surat Edaran Mempan & RB Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pengendalian Pelaksanaan Jam Kerja ASN di Wilayah Jabotabek. Padahal tiap hari di Minggu terakhir pegawai Pemkot Bekasi terus dinyatakan positif Covid-19.

“Jika Walikota Bekasi, Rahmat Effendi yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Covid-19 tidak melaksanakan Surat Edaran tersebut, jelas Walikota Bekasi melakukan insubordinasi pada Pemerintah Pusat,” ujar Jeni Basauli, Praktisi Hukum yang juga selaku Direktur Pusat Studi Hukum dan Advokasi Bhagasasi (PSHAB) kepada medialingkar.com, Minggu (19/7/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Padahal, menurut mantan Ketua GMNI Kota Salatiga ini, dalam surat tersebut Walikota Bekasi langsung disebut oleh MenPAN & RB.

“Artinya, edaran ini langsung, namun sayang tidak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bekasi, meskipun pegawainya tiap hari ada yang terpapar positif Covid-19,” tegas Jeni.

Selain itu, Jeni juga menjelaskan kalau di Kementerian dan Pemerintah Daerah yang ada di Jabotabek termasuk DKI, Kepala Daerahnya menjalankan perintah dari MenPAN & RB. Namun yang jadi keanehan kenapa Walikota Bekasi tidak melaksanakan edaran tersebut?

“Ini jelas pembangkangan pada Pemerintah Pusat yang saat ini tengah serius mencegah penyebaran Covid-19. Walikota Bekasi malah tidak peduli sama sekali dengan edaran tersebut. Buktinya, pegawai diwilayah Pemerintah Kota Bekasi setiap harinya Diwajibkan kerja semuanya, padahal edaran tersebut turun per 13 Juli 2020,” tandas Jeni.

Sementara itu, saat dikonfirmasi terkait apa langkah yang sudah dilakukan dengan adanya SE MenPAN & RB Nomor 65 Tahun 2020? Bagaimana pola yang sudah dan akan dilakukan terkait dengan adanya pegawai yang positif dengan isi SE dari Menpan RB tersebut? Bagaimana tanggapan Bapak terhadap SE Nomor 65 Tahun 2020 tersebut? sayang, hingga berita ini diturunkan dirinya belum memberikan tanggapan apapun.

Terpisah, Karto, Kepala Badan Kepegawaian, Kependidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi ketika dikonfirmasi perihal pertanyaan yang sama dirinya menjawab,

“Edaran Menpan sudah ditindaklanjuti dan polanya sesuai dengan Edaran bahwa ada pembatasan jumlah Aparatur bekerja dalam ruangan dan yang tidak bekerja dalam ruangan diberikan tugas monev dan bagi Aparatur yang memiliki riwayat penyakit yang bersangkutan jadwal WFH. (YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan