LINGKAR INDONESIA (Jakarta) – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengusulkan pemilihan kepala daerah ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Karena penyelenggaraan pilkada langsung belum mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas.
Menurutnya pula, ada sejumlah daerah yang masyarakatnya belum siap mengikuti pilkada langsung.
“Saya yakin Bapak-Ibu sekalian jauh lebih efektif, jauh lebih efisien, ketika kepala daerah di daerah-daerah yang belum siap masyarakatnya untuk pilkada langsung, kepala daerahnya itu ditunjuk langsung,” ujar Alexander di Puncak Peringatan Hakordia Kementerian Keuangan di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (13/12/2022).
Dijelaskan Alexander, masih banyak permasalahan di daerah yang belum bisa diselesaikan oleh kepala daerah yang dipilih secara langsung. Selain itu, penyelenggaraan pilkada langsung belum mampu melahirkan pemimpin yang berintegritas.
“Kita melihat pilkada itu juga belum mampu menghasilkan kepala daerah yang berintegritas dan punya kapabilitas. Ini faktanya. Karena itu penunjukan kepala daerah bisa jadi jalan keluar,” paparnya.
Menurut hemat Alexander, kepala daerah yang ditunjuk dapat dievaluasi secara berkala. Jika tidak mampu menyelesaikan masalah di daerah, maka diberhentikan dari jabatannya.
“Tinggal tunjuk saja. Kan manajer yang baik, gaji tiap bulan Rp.500 juta, enggak perform satu tahun ganti, pecat, selesai. Kalau sekarang kan enggak. Nunggu diganti, lima tahun waktunya habis. Sialnya dia nanti kepilih lagi, 10 tahun duit habis, masyarakat enggak tambah sejahtera,” pungkasnya. (im).
