Ulama dan Tokoh Masyarakat Kab. Bekasi Menolak Keras Kembalinya Dani Ramdan Sebagai Pj Bupati

MLI- Forum Musyawarah Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat (FORMAT) Kabupaten Bekasi menyampaikan pesan buat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia dan Gubernur Provinsi Jawa Barat perihal Pelaksana Jabatan (PJ) Pemerintah Daerah Bekasi.

Ketua Forum Musyawarah Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat (FORMAT) Kabupaten Bekasi, H. Apuk Idris menegaskan bahwa menyikapi situasi Kepemimpinan di Kabupaten Bekasi saat ini, kami (Forum Musyawarah Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bekasi) menyatakan sikap kepada Bapak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia dan Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat untuk tidak menunjukkan dan mengangkat Pejabat di Kabupaten Bekasi yang tidak memiliki Kepemimpinan yang baik. Berindikasi korupsi dan tidak memahami adab Budaya masyarakat Bekasi.

Bacaan Lainnya

“Pemimpin Kabupaten Bekasi yang kami butuhkan saat ini dan untuk kedepan adalah seorang Pemimpin yang memiliki karakter dan sikap yang tegas. Memiliki Visi dan Misi membangun Bekasi maju dan lebih baik. Serta, merupakan Putra Daerah Bekasi asli. Untuk itu, kami atas nama seluruh masyarakat Kabupaten Bekasi mengusulkan dan merekomendasikan Bapak DR. Ikhwan Satria sebagai Penjabat (Pj) Bupati Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Demikian kami sampaikan, terimakasih,” tegas H. Apuk, Kamis (19/5/2022).

Terpisah, Sekretaris Brigade Anak Serdadu (BAS) Bekasi Raya, Agung Ragil mengutarakan dikabarkan DR. H. Dani Ramdan disusulkan kembali menjadi Pj. Bupati Bekasi oleh Gubernur Jawa Barat namun hal itu banyak elemen Masyarakat yang menolak dengan keras.

“Kami Masyarakat Bekasi menolak keras kembalinya DR. H. Dani Ramdan, MT untuk menjadi Pj. Bupati Bekasi dan memimpin Roda Kepemerintahan Daerah,” tegas Ragil.

Sebab, kata Ragil, kami menilai Kepemimpinan Dani gagal saat menjadi Plt Bupati Bekasi sebelumnya.

“Bapak Dani Ramdan yang dikabarkan akan kembali mengisi kursi kekosongan Bupati Bekasi, seiring dengan berakhirnya Jabatan PLT Bupati Bekasi, berbagai elemen masyarakat Kabupaten Bekasi menolak penunjukan Dani Ramdan sebagai PJ. Bupati Bekasi. Penolakan itu tidak hanya dari kami, tapi para Alim Ulama dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Bekasi,” ungkap Ragil.

Menurutnya, sebagai Pejabat Eselon II di Provinsi Jawa Barat dan diberi amanah sebagai Plt. Bupati Bekasi, dalam Pengelolaan Anggaran ketika memimpin dia gagal.

“Kegagalan dan ketidakmampuan Dani sebagai Plt. Bupati dan Pengelolaan Anggaran Kabupaten Bekasi, hal itu dapat dilihat dari buruknya perencanaan yang dilakukan Dani sebagai Plt. Bupati Bekasi. Perencanaan dan penyusunan Anggaran Perubahan di Kabupaten Bekasi, Dani gagal dan terbukti tidak ada Anggaran Perubahan untuk pembangunan Kabupaten Bekasi,* paparnya.

Padahal, sambung Ragil, situasi Kabupaten Bekasi saat ini sangat butuh dengan Anggaran Perubahan, apalagi saat itu Pandemi Covid-19 masih tinggi dan Kabupaten Bekasi masih masa transisi.

“Maka dari itu, kami sebagai warga Kabupaten Bekasi meminta kepada Menteri Dalam Negeri agar tidak kembali menetapkan Pak Dani. Karena beliau tidak mampu mengendalikan SDM Pemkab Bekasi serta tidak mampu menyusun dan mengelola keuangan Pemkab Bekasi sehingga akhirnya pembangunan di Kabupaten Bekasi menjadi gagal pada saat dia menjadi Plt,” terangnya.

Namun apabila, kata Ragil, Menteri Dalam Negeri tetap memaksakan dan melantik Pak Dani, Ragil pun mengencam Menteri Tito Karnavian.

“Dan jika Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian tetap memaksakan dan melantik Pak Dani yang atas usulan Gubernur Ridwan Kamil (RK), konsekwensi politik yang akan diterima dari masyarakat Kabupaten Bekasi, jangankan Pak RK maju di Pilpres, jika maju di Pilgub kami akan menolak dan takan pernah mendukung Pemimpin yang tidak aspiratif terhadap masyarakat Kabupaten Bekasi,” tandas Ragil. (YD)

Tinggalkan Balasan