Tak Kooperatif, Komisi III Sayangkan Sikap Seorang Pengusaha Summarecon Bekasi

MLI – Mencuat kabar tidak sedap akan sikap dari salah seorang Pengusaha Summarecon Bekasi yang juga salah satu Pimpinan Partai Politik terhadap Komisi III DPRD Kota Bekasi yang tidak koperatif bahkan disebut-sebut berprilaku anarkis.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Golkar Persatuan, Bambang Supriyadi mengutarakan pada hari Selasa (26/4/2022) kemarin Komisi III melakukan Kunjungan Kerja ke Summarecon, namun sebenarnya sangat tidak layak, tidak etis ketika ada seorang Pengusaha yang mengelola Parkir kita lakukan Sidak.

Bacaan Lainnya

“Kenapa saya katakan tidak layak, karena kita sebelumnya sudah melakukan komunikasi, yang pertama dengan bersurat secara resmi. Apalagi Parkir itu salah satu poin Retribusi Pendapat Asli Daerah (PAD). Substansinya adalah terkait dengan LKPJ Tahun Anggaran 2021. Bagaimana kami bisa membuat Rekomendasi kalau kita tidak melakukan Uji Petik dilapangan tapi sambutannya malah tidak koperatif. Itu yang kita sesalkan,” papar Bang H. Jibang – sapaan akrabnya, Senin (9/5/2022).

Politisi asal Partai PPP ini menambahkan, tujuan dari Uji Petik itu adalah kroscek, apakah retribusi parkir dilakukan dengan benar apakah tidak? Karena, laporan dari Bapenda (Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bekasi) menurut saya itu adalah kurang memadai targetnya.

“Artinya, targetnya cuma itu saja, sedangkan kami menginginkan bagaimana PAD Kota Bekasi dalam hal Pendapatan Perparkiran itu meningkat. Tentunya Rekomendasi itulah yang saya butuhkan, bagaimana mendapatkan data dari Uji Petik yang kami lakukan terhadap Pengusaha yang melakukan Wajib Pajaknya. Akan tetapi sungguh sangat disayangkan, ketika kita melakukan Sidak itu ditanggapinya tidak hangat, tidak etis, kurang baik,” terang H. Jibang.

Disinggung soal adanya informasi pihak Pengusaha tersebut membentak seperti menunjukkan sikap anarkis, Jibang menjawab, menurut saya bagaimana seorang Pengusaha itu Kooperatif, bersinergi dengan baik, kenapa? Karena kami ingin bagaimana seorang Pengusaha itu menghargai Lembaga Pemerintah, bagaimana seorang Pengusaha itu menghargai OPD yang ada, dalam hal ini Bapenda.

“Ini malah tidak. Jadi kesannya itu kurang etis. Saya menyikapinya tidak serta merta mengikuti gaya dia, karena saat itu saya membawa nama baik Lemabang, yakni Anggota Legislatif, Dewan Pengawas. Kalau saya ngikutin gaya dia, bisa saja terjadi adu Argumentasi perdebatan yang kurang etis. Kitakan sudah membuat surat, harusnya diterima dengan baik, jangan menilai, mempunyai pemikiran yang mentang-mentang karena mau menyambut Lebaran, jangan. Ini LKPJ pas mau lebaran sebenarnya. Kalau LKPJ gak pas lebaran ya mungkin gakan ada kesan itu. Tapi kembali lagi ke subtansi bahwa kita punya kewajiban untuk itu. Jadi kami saya sangat menyayangkan sikap seorang Pengusaha yang tidak kooperatif sebab Uji Petik itu bagian dari Kelengkapan LKPJ tapi dimoment itu kita coba mengalah, sudahlah jangan diperpanjang,” terang Jibang.

Sebagai catatan, sambung H. Jibang, buat evaluasi kedepan OPD harus lebih bersikap tegas dengan Pihak Pengusaha, Wajib Pajak tersebut.

“Kita berharap kepada pihak Pengusaha harus bersikap Profesional, Kooperatif, bekerjasama dengan baik. Kapan dia menjadi seorang Pengusaha kapan dia menjadi Ketua Partai itu harus dipisahin, bisa membedakan. Tujuan kami saat itu bukan keranah Politik tapi terkait Kebijakan Pemerintah Daerah. Dan yang paling inti adalah saling menghargai,” tegas Jibang mengakhiri. (RED)

Tinggalkan Balasan