Suara Perempuan: Kami Mengutuk Omnibus Law

  • Whatsapp
banner 468x60

Penulis : Ayu Hazar Qurbaini, S.Psi (Ketua Umum Lembaga Bela Asasi Anak dan Perempuan Bekasi)

LINGKAR INDONESIA– Dalam beberapa bulan terakhir, Omnibus Law memancing banyak perdebatan lintas kalangan dan menjadi issue hangat sampai ke tingkat nasional. Tidak hanya dikalangan pekerja, namun menjadi materi gurih yang terhidang dalam forum-forum akademik bagi para mahasiswa khususnya yang tergabung dalam sebuah gerakan masif. Istilah Omnibus Law di Indonesia menjadi begitu karib di telinga setelah pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2019 lalu.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Jika dikaji secara bahasa, omnibus berasal dari bahasa latin omnis yang berarti banyak. Artinya, Omnibus Law bersifat lintas sektor yang sering juga ditafsirkan sebagai UU sapujagat. Sejatinya, Omnibus Law lebih banyak kaitannya dalam bidang kerja pemerintah di bidang ekonomi.

Omnibus Law yang juga merupakan UU lintas sektor di Amerika Serikat ini sangat mungkin pengesahannya dapat diamandemen sekaligus oleh DPR. Ada sedikitnya 74 UU yang menjadi dampak dari Omnibus Law yang diintendifikasi oleh Pemerintahan Jokowi.

Yang menjadi polemik adalah Ombinibus Law di sektor ketenagakerjaan yakni UU Cipta Lapangan kerja. Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja ini menjadi kian membara karena banyak dilempari kritik dari berbagai pihak, beberapa diantaranya adalah para pekerja perempuan yang merasa dirugikan dan para aktivis yang giat menyuarakan dan membela hak-hak perempuan sebagai pekerja.

Ada beberapa yang menyebabkan keresahan bagi para pekerja perempuan. Perempuan yang pada kodratnya mengalami masa haid, hamil/keguguran serta memberi ASI demi keberlangsungan tumbuh kembang bayinya, pada masa-masa tersebut tidak dianggap sedang bekerja, sehingga hak mendapatkan upah terancam lenyap.

Ketentuan-ketentuan yang dimaksud tersebut tercantum dalam Pasal 93 Bab IV tentang Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja. Pasal 93 ayat (1) mengatur, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Pasal tersebut jelas menggambarkan ketidakadilan bagi para pekerja perempuan yang sedang mengalami masa haid, hamil/keguguran dan menyusui atau bahkan para pekerja lain yang sedang dalam kondisi sakit sehingga hilang daya untuk menjalani tanggung jawabnya dalam bekerja seperti sedia kala.

Sebenarnya, hak-hak para pekerja perempuan telah dilindungi oleh Undang-undang. Tengok saja, dalam Pasal 81 UU Ketenegakerjaan disebutkan bahwa perempuan yang sedang haid hari pertama dan kedua tidak diwajibkan bekerja. Walaupun pada prakteknya masih banyak pekerja perempuan yang memeksakan dirinya untuk tetap bekerja demi menunaikan kewajibannya.

Demikian pula dengan hak perempuan untuk mengambil cuti saat melahirkan. Pada Undang-Undang 13 Tahun 2003, hak-hak perempuan disebutkan normatif, (pekerja) melahirkan dapat cuti 1,5 bulan sebelum dan sesudah melahirkan. Sedangkan dalam RUU Cilaka hal serupa tidak disebutkan secara spesifik.

Jika Undang-undang Cilaka ini disahkan, sistem pengupahan akan sangat mungkin berubah dan berbasis produktivitas. Artinya, jika perempuan pekerja yang harus mengambil cuti haid, melahirkan/keguguran, serta menyusui, mereka tidak dapat menerima bayaran yang semestinya karena dianggap tidak sedang bekerja.

Sungguh, RUU Cipta Kerja ini begitu mengkhianati cita-cita demokrasi. Para pemangku jabatan Senayan yang sejatinya melindungi dan menyuarakan suara ratyat yang terdampak regulasi, kian waktu seolah menjadi predator yang siap menyantap saat sedang lapar. Sangat disesalkan, jika pemerintah mengeluarkan kebijakan atas nama investasi tanpa melihat hal buruk yang terjadi pada buruh perempuan. Belum selesai kasus penindasan yang dialami oleh sejumlah buruh perempuan yang bekerja di PT. Alpen Food Industry (AFI), selaku produsen es krim Aice, luka itu semakin menganga menjadi-jadi dengan hadirnya Omnibus Law yang yang dirancang oleh tangan-tangan haus kepentingan, rakus keuntungan.

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan