Soal Dorongan Musda Ke-5 DPD Golkar Kota Bekasi Ditunda Merujuk Surat Mahkamah Partai

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi harus mendapatkan penjelasan yang gamblang dan secara substansi menggunakan rujukan Anggaran Dasar Partai hasil Munas Jakarta 2019 kemarin.

Hal itu disampaikan langsung oleh Direktur Beringin Institute, Novarel S. Zuhry kepada medialingkar.com, Selasa (4/8/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Jadi, jika perintah Mahkamah Partai Golkar melalui surat bernomor 294 yang meminta Musda ditunda itu menyangkut Organisasi mungkin bisa kita rasionalisasikan, tapi soal sengketa Gedung itu bukan soal Organisasi tapi soal pengelolaan Aset,” paparnya.

Secara substansi, sambung Varel, soal Gedung itukan diluar urusan Organisasi dan menyangkut keputusan 2 pimpinan DPD Kota Bekasi dan Kabupaten Bekasi.

“Kita harus ingat bahwa, Musda itu perintah AD-ART. Perintah Munas. Jadi tidak boleh siapapun melanggar Perintah AD-ART. Justru dengan Musda, Pengurus bisa mencetuskan dan lahirkan kebijakan strategis untuk menyelesaikan masalah aset/gedung yang jadi polemik tersebut,” tegasnya.

Jadi, sambung Varel, jika Panitia Musda DPD Golkar Kota Bekasi tetap melaksanakan Musda besok, itu tidak akan melanggar Anggaran Dasar Organisasi.

“Justru saya melihat masalah aset jangan dicampur adukan dengan agenda Organisasi. Karena dalam materi Musda ada ruang pertanggungjawaban Pengurus. Nah disini momentumnya, dan Musda besok menjadi determinasi Golkar untuk segera mungkin mencari solusi terbaik agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan,” imbuhnya.

Varel menambahkan, dalam Adigum Partai Golkar kita mengenal istilah Membaca, Meresapi lalu Melangkah.

“Jadi, segala sesuatunya harus dihitung secara matang. Selamat Bermusyawarah Golkar,” pungkasnya.(YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan