Sikapi Temuan BPK RI Di Disdik Kota Bekasi, dr. Janet: Perlu Diselidiki Lebih Serius Agar Motto Kota Bekasi Tidak Sekedar Slogan

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA — dr. Janet Aprilia Stanzah, Anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi turut menyikapi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2017 terkait Dana BOS Daerah.

“Temuan BPK ini perlu diselidiki lebih serius, perlu pemaparan dan transparansi agar poin-poin ketidakcermatan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi mengenai penyusunan dan alokasi BOS Daerah ini dapat diketahui agar dalam Penyusunan Anggaran BOS selanjutnya ketidakcermatan ini tidak terulang lagi,” tegas dr. Janet kepada medialingkar.com, Jum’at (17/7/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Sebab, sambung Politisi asal Fraksi PDI Perjuangan tersebut, bila ketidakcermatan ini tidak diteliti dengan serius, maka hal ini akan terjadi berulang-ulang dan pastinya sangat merugikan Negara.

“Dalam hal temuan ini, BPK harus memanggil para Anggota Legislatif khususnya Komisi IV dan Badan Anggaran (Banggar) untuk duduk bersama agar dalam proses penganggaran BOSDA selanjutnya dapat dilakukan lebih efektif,” imbuhnya.

dr. Janet menghimbau agar Motto Kota Bekasi tidak sekedar menjadi Slogan kosong belaka, karenanya Pemerintah Bekasi harus memiliki dedikasi yang tinggi dan lebih serius dalam mewujudkan cita-cita bersama yakni mewujudkan warga Bekasi yang Cerdas, Kreatif, Sejahtera, Maju dan Ikhsan.

“Melalui pendidikan yang baik, Pemerintah dapat menciptakan generasi Bangsa yang cerdas, kreatif, dan mandiri serta memiliki daya saing yang tinggi dalam menghadapi ketatnya persaingan bisnis di era globalisasi seperti sekarang ini. Melalui pendidikan yang tinggi, Pemerintah dapat mewujudkan generasi yang sehat serta keluarga yang sejahtera dan ikhsan,” pungkasnya.

Sesuai data yang didapat dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) terhadap Dinas Pendidikan (Disdik) Pemerintah Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2017, Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada Tahun Anggaran 2017 telah menganggarkan Urusan Belanja Langsung pada DPPA sebesar Rp 636.224.640.030,00, dan terealisasi sebesar Rp 583.416.030.020,00 atau 91,70%. Urusan belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.

Salah satu program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan pada TA 2017 adalah program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOS Daerah). BOS Daerah merupakan bantuan operasional sekolah dalam bentuk uang tunai yang bersumber dari APBD Kota Bekasi yang diberikan kepada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah setingkat SD dan SMP yang berstatus negeri maupun swasta diwilayah Kota Bekasi. Nilai alokasi dana BOS Daerah TA 2017 ditetapkan berdasarkan Kepwal No 421/Kep.595-Disdik/XII/2016.

Jika Rp 636.224.640.030,00 – Rp 583.416.030.020,00, Kemana sisanya? Sebab, hal itu terelaisasi hanya sekitar 91% minus sekitar Rp 52.808.610.010,00 yang patut dipertanyakan?

Selain itu, dari data Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK RI) menyebutkan kalau Kepala Dinas Pendidikan kurang cermat dalam melaksanakan pengendalian serta Pengawasan terhadap penyusunan dan penyaluran alokasi BOS Daerah kepada Sekolah Menengah Swasta dan Madrasah Swasta diwilayah Kota Bekasi, dan Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Kepala Seksi Sekolah Menengah Pertama kurang cermat dalam menghitung alokasi BOS Daerah dalam Lampiran Keputusan Walikota Bekasi Nomor: 421/Kep-445.A-Disdik/XI/2017 Tertanggal 25 September 2017.

Yang mana hal ini menyebabkan Penyaluran Dana BOS tidak sesesuai ketentuan sebesar Rp 5.284.440.000 dan juga layak dipersoalkan.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan baik Inayatullah, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan UU Saiful Mikdar, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bekasi belum juga bisa dimintai keterangan yang jelas.

(YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan