Sikapi Polemik Pengajuan THR, Arif Rahman Hakim Meminta Seluruh Ormas Kota Bekasi Untuk Dapat Menjaga Kondusifitas

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA- Warga masyarakat dihebohkan oleh beredarnya surat salah satu Organisasi masyarakat (Ormas) yang meminta uang Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pengusaha di Bekasi, Jawa Barat.

Kasus ini berawal dari beredar Surat Tertanggal 10 Mei 2020 tersebut yang ditujukan kepada para pengusaha di Bekasi Timur, Kota Bekasi yang beredar di media sosial.

Bacaan Lainnya

banner 300250

H. Arif Rahman Hakim, Ketua Persatuan Ormas Bekasi Utara (POBU) Kota Bekasi yang juga Ketua Garda Muda FBR Kota Bekasi mengatakan bahwa kalau saya baca disurat yang beredar tersebut, tidak ada pemaksaan, intinya sukarela.

“Kalau kita mengacu Undang-undang No 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang CSR kalau masyarakat itu yang meminta sekitar lingkungan itu ada kewajiban Perusahaan terhadap warga masyarakat sekitar yang tergabung dalam Ormas. Akan tetapi yang kita sayangkan, ada instansi-instansi yang lain yang ikut dilibatkan dalam pengajuan THR tersebut nah ini yang menjadi persoalan,” tegas Arif, Rabu (13/5/2020).

Kita berharap kedepannya tidak ada lagi instansi lain yang dilibatkan atau mungkin ada instansi yang sudah kong-kalingkong dengan pihak Ormas nah ini yang kita belum tahu.

“Tetapi saya lihat Pak Kapolsek sudah mengklarifikasi bahwa itu tidak ada komunikasi, Camat pun mengaku sama, instansi yang lain juga tidak ada komunikasi, ini hanya kebisaan Ormas tertentu nah inilah yang menjadi suatu persoalan baru.

“Sebenarnya ini adalah peran kita semua, bagaimana Pemerintah Daerah, pihak Perusahaan melalui CSRnya memberikan pengertian memperdayakan masyarakat sekitar agar masyarakat lebih pintarlah dalam mengajukan THR terhadap Perusahaan-perusahaan,” tegas Arif.

Disinggung soal adanya pencatutan nama instansi-instansi tersebut apakah ada campur tangan dari Kepala Daerah, H. Arif yang juga selaku Anggota DRPD Kota Bekasi Fraksi PDI Perjuangan menjawab saya rasa tidaklah, tidak mungkin hal itu terjadi, ada instruksi dari seorang Kepala Daerah untuk mencantumkan nama sebuah instansi.

“Inikah sudah dibuktikan dari klarifikasi yang bersangkutan, baik Kapolsek dan Camat jadi saya rasa tidak adalah instruksi tersebut,” tegas Arif.

Arif menjelaskan, saya selalu salah satu Pimpinan Ormas tidak pernah mengintruksikan bawahan saya untuk melakukan pelebelan nama-nama instansi yang lain.

“Inikan begini, sukarela, artinya tidak ada penekanan, tidak ada intervensi. Diberikan ya Alhamdulillah, tidak diberikan saya rasa mereka juga tidak akan marah. Cuma tadi yang saya sampaikan, fungsi Undang-undang No 40 Tahun 2007 Pasal 74 harus dilakukan, perusahaan harus bisa merekrut masyarakat sekitar, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti yang terjadi di Bekasi Timur,” terang Arif.

Disinggung soal Ormas tersebut memintanya terhadap pedagang kecil bukan perusahaan besar, Arif menjawabnya kalau itu salah satu bentuk kesalahan sebab kondisi saat ini lagi terdampak wabah virus Covid-19 janganlah membebani pedagang yang sedang kesulitan.

“Saya pikir kami disini semua sepakat kalau itu yang dilakukan sebuah kesalahan salah satu Ormas tertentu. Buat saya itu tidak dibenarkan untuk dilakukan hal seperti itu,” paparnya.

Arif menjelaskan, kalau AD-ART seluruh Ormas kita baca semuanya baik. Mereka sama-sama mempunyai cita-cita untuk membangun daerahnya, bersinergi dengan Pemerintah, dengan tiga Pilarnya Polri dan TNI, tetapi mungkin ada oknum yang memanfaatkan kelembagaan mereka untuk mencari sebuah keuntungan secara kepribadian,” terang Arif.

Disinggung dengan adanya tragedi tersebut, image-nya dimata warga vmasyarakat kalau Bekasi benar indentik sebagai daerah Premanisme, dengan tegas Arif menjawab lebel tersebut jangan dikaitkan dengan persoalan oknum Ormas yang meminta THR tersebut, tidak serta-merta meberi lebel kepada Kota Bekasi sebagai Kota Preman.

“Kota Bekasi ini Kota yang Ikhsan, Kota Damai, Tentram, buktinya kita antara Agama, antara Ummat, antar Ormas antar Suku semuanya akur di Kota Bekasi ini,” ujar Arif.

Arif pun berharap kepada seluruh elemen masyarakat gabungan Ormas tidak bersikap arogan dengan melihat kondisi Covid-19 yang mewabah di Tanah Air ini. Kita jangan memanfaatkan momentum lebaran ini untuk memanfaatkan para pedagang Kaki Lima (Pedagang Kecil) untuk mengajukan permohonan THR.

“Mari kita jaga situasi kondusif, agar lebaran Idul Fitri ini menjadi sebuah kemenangan, apalagi kita dalam mengahadapi wabah Pandemi virus yang mematikan ini.

Sekedar untuk diketahui, adapun isi surat pengajuan THR yang dilayangkan berbunyi, ‘Sehubungan semakin dekatnya Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 H atau Lebaran 2020 M, maka dengan ini kami dari (menyebutkan nama ormas, red), mengajukan proposal tunjangan hari raya di perusahaan atau mitra dan usaha Bapak atau Ibu pimpin dan tentunya kami berharap partisipasinya berupa dukungan moril dan materiil demi kesejahteraan anggota kami yang berdomisili di Bekasi Timur’.

(Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan