Sikapi Perubahan Data Zona Hijau, Ketua DPRD: Dasar Kebijakannya Apa, Perubahan Itu Karena apa? Itu Harus Bisa Dijelaskan

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Menyikapi perubahan data Zona Hijau yang terjadi diwilayah Kota Bekasi, Jawa Barat pada hari ini, ini tanggapan Ketua DPRD Kota Bekasi.

Choiruman J. Putro, Ketua DPRD Kota Bekasi Fraksi PKS mengutarakan bahwa kebijakan yang baik itu simpel sebenarnya, mudah dipahami kemudian berbasis kebijakan yang jelas, transparan dan membutuhkan dasar hukum.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Itulah yang kita inginkan, transparansi. Dasar kebijakannya apa, perubahan itu karena apa? Itu harus bisa dijelaskan. Masalah perubahan itu tanggungjawabnya sangat sulit untuk dipahami masyarakat. Sama kayak peristiwa yang di Teluk Pucung ada sekitar 2 bahkan 6 pasien positif Covid-19, namun diketahui berada ditempat yang lain, itu clear. Tapi keberadaan yang 6 pasien tersebut didalam satu objek yang sama itu harusnya menjadi cacatan. Harusnya tidak tiba-tiba Teluk Pucung menjadi Zona Hijau, kan gitu. Itu yang harus menjadi perhatian kita,” tegas Choiruman kepada medialingkar.com saat ditemui diruang kerjanya, Selasa (19/5/2020).

Sama seperti, sambung Choiruman, dulu ada Tenaga Kesehatan seorang Dokter, memang dia tinggal didaerah Jakarta tapi dia kerja di Bekasi, nah harusnya Tracking yang disini yang harus diperkuat karena dia bekerja disini.

“Sehingga, kita tidak menampik adanya kemungkinan perubahan tapi ya itu yang harus disiapkan oleh Wali Kota, Dasar kebijakannya apa, perubahan itu karena apa? Itu harus bisa dijelaskan,” tegas Choiruman.

Choiruman menambahkan, kalau kita melihat trend terakhir, 14 hari minimal, karena itu menunjukkan kestabilan kondisi masing-masing tempat yang berkaitan dengan penyeberan Covid-19 atau tidak.

“Contoh yang sederhana itu indeks infeksi, infeksi itu kalau dia angka 1 (satu) berarti dia stabil. Jadi, dalam satu waktu cuma satu orang menginfeksi cuma satu orang, itu stabil dan memang tetap ada. Tidak menyebar menjandi tren akumulatif, tapi lebih kepada terkendali. Kalau dibawah satu makin turun, itu berkaitan dengan jumlah totalnya dibandingkan tren kedepannya,” terangnya.

Dipastikan masyarakat kita, kata Choiruman, itu memang mengalami kejenuhan. Kalau tidak diberikan penjelasan yang objektif, itu akan berdampak semakin bingung lagi untuk kebijakan kedepan.

“Maka followers harus lebih hati-hati, jangan berdasarkan kondisi psikologis sosial masyarakat sehingga masyarakat bisa menerima ketika memang demikian (informasi keterangan yang dikeluarkan oleh Pemkot Bekasi – red). Kalau berdasarkan filing saja, jelas ini akan berbahaya. Berbahaya apa? Ketidak konsistennya menyebabkan masyarakat sulit untuk menerima penjelasan yang berikutnya,” imbuh Choiruman.

(Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan