Sikapi Pembangunan Tahun Jamak Di Kota Bekasi, Praktisi Hukum: Proyek Mangkrak Adalah Suatu Bentuk Tindak Pidana Korupsi

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Jeni Basauli, Praktisi Hukum yang juga selaku Ketua Pusat Studi Hukum dan Advokasi Bhagasasi (PSHAB) mengungkapkan bahwa dalam proyek Tahun Jamak Kota Bekasi tahun 2017 sampai dengan 2018 hampir semuanya mangkrak.

“Adapun pembangunan tersebut yakni Gedung Teknis dengan pagu Anggaran sebesar Rp 73 Milyar, Gedung Dinas Perhubungan Rp 22 Milyar dan Pembangunan Lapas sebesar Rp 83 Milyar hingga saat ini semuanya mangkrak. Karena pada tahun 2019 dan 2020 tidak dianggarkan lagi, sebagaimana rekomendasi BPK agar dilakukan pemutusan kontrak karena prosedural penganggarannya tidak benar,” dan yanh lebih penting karena hampir dari seluruh kegiatan multi years tidak memiliki pijakan dalam perencanaan 5 (lima) tahunan tegas Jeni kepada medialingkar.com, Minggu (14/6/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Jeni menjelaskan, adapun proyek mangkrak adalah suatu bentuk tindak pidana korupsi, kenapa? Karena uang negara dari pajak rakyat yang digunakan untuk membiayai proyek tersebut tidak tercapai out put dan out comenya.

“Dengan tidak tercapainya output, maka manfaat dari kegiatan proyek tersebut sama dengan nol. Inilah bentuk kerugian negara, karena uang ratusan Milyar tersebut tidak memiliki manfaat sama sekali, kecuali manfaat yang dinikmati oleh segelintir yang di duga pelaku tindak pidana korupsi,” papar Jeni.

Proyek Multiyear (Tahun Jamak), sambung Jeni, sebagaimana Pasal 54A Permendagri Nomor: 21 Tahun 2011 yang diperkuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 12 tahun 2019, adalah sebagai berikut:
Ayat (2) huruf a : Pekerjaan konstruksi yang membutuhkan waktu lebih dari 12 bulan
Ayat (3): Harus atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara KEPALA DAERAH dan DPRD.
Ayat (4) : disepakati bersama dalam penandatanganan kesepakatan KUA dan PPAS antara DPRD dan Kepala Daerah
Ayat (6) : jangka waktu pelaksanaan tidak boleh melampaui akhir masa jabatan kepala daerah berakhir.

Jeni menjelaskan, dari aturan-aturan tersebut, semua dilanggar dalam proyek tahun jamak 2017 s.d 2018 tersebut, sebagaimana penjelasan sbb :
1. Kesepakatan antara DPRD dan Kepala Daerah ditandatangi dalam KUPA/PPAS. Artinya dianggarkan dalam APBD Perubahan bukan dalam APBD murni. Seharusnya dalam KUA/PPAS awal tahun.

2. Jangka waktu pelaksanaan anggaran sudah melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir (karena walikota berakhir pada awal tahun 2018)

3. Tidak dianggarkannya dalam KUA PPAS tetapi dianggarkan dalam KUPA/PPAS memiliki arti proyek tersebut tidak memiliki pijakan dalam perencanaan dan menyalahi aturan penganggaran tahun jamak. Bukti bahwa proyek tsb tidak strategis adalah tidak adanya program tersebut dalam RPJMD dan RENSTRA OPD dalam hal ini Dinas Perkimtan.

“Dari uraian diatas sudah jelas sekali bahwa Skandal Mega Proyek Multiyear yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2017-2018 tersebut JELAS-JELAS MELANGGAR ATURAN HUKUM,” bahwa sebagian besar kegiatan proyek tersebut tidak masuk dalam perencanaan daerah 5 (lima) tahunan sehingga tidak memiliki pijakan yang kuat sebagai dasar perencanaan kegiatan tegas Jeni mengakhiri perkataannya.

Sayangnya, Dadang Ginanjar yang saat itu selaku Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) dan kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi hingga berita ini dituturkan dirinya belum bisa dimintai keterangannya.

(Yudhi)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan