Sikapi Isu Pemotongan Honor Staff Petugas Piket, Ini Penjelasan Pimpinan Satpol-PP Kota Bekasi

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Menyikapi isu pemotongan honor staff Satpol-PP yang menjalankan tugas piket didalam menjaga Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan honor penanganan Covid-19, ini penjelasan dari para Pimpinan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi, Jawa Barat.

Kepala Satpol PP Kota Bekasi, Abi Hurairah menjelaskan kalau dilihat riwayat jumlah personil itu berbeda. Perlu kita garis bawahi, ini bukan uang piket tapi honorarium. Sama, Polres juga dapat Kodim juga dapat.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Dalam pelaksanaannya, jumlah yang menerima dengan jumlah keseluruhan itu tidak berimbang. Tapi karena harus Jiwa Korsa, jiwa kebersamaannya, kebijakan Koorlap itu membagi Anggota-anggotanya,” terang Abi kepada medialingkar.com saat ditemui diruang kerjanya, Senin (11/5/2020).

Foto: Abi Hurairah (Kasatpol PP), Lindon (Sekdis), Ade Rahmat (Kabid Satpol PP).

Abi pun berharap sekaligus mengimbau kepada seluruh staf Satpol-PP, tentunya segala sesuatu itu mestinya ditanyakan terlebih dahulu ke Pimpinan.

“Disinikan bertahan, dari Koorlap itu ada Kasie, Kabid, ada Sekretaris, ada Pimpinan Kasatpol PP. Bukan berarti ini untuk Pimpinan, yang dimaksud Pimpinan yang mana tidak tahu. Sebab selama ini tidak ada dan belum pernah, Pimpinan, Pimpinan yang mana yang disetorin itu. Tidaklah, tidak ada hal itu. Justru, sambung Abi, kita sangat prihatin dengan kondisi sekarang ini. Harusnya, kita bersyukur, tidak perlulah ramai-ramai, mohon maaf, dikala orang lain tidak dapat namun kita dapat,” tegas Abi.

Sekali lagi, sambung Abi, ini honor bukan gaji. Adapun itemnya, menjaga perbatasan, War-war, termaksud penanganan Stadion Patriot Chandrabaga yang saat ini menjadi kantor Gugus Tugas Covid-19.

Ditempat yang sama, Lindon, Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bekasi menjelaskan bahwa jadi kalau dibilang pemotongan itu seolah-olah untuk oknum.

“Yang terjadi itu sebenarnya pemerataan. Kalau dilihat satu Koorlap wilayah di satu Kecamatan itu, Anggota yang dapat Surat Perintah (SP) tugas itu antara 4 sampai 6 orang, saat saat ini tugas kita sangat banyak. Jadi memang, Koorlap itu ada sekitar 30-35 orang mereka itu bertugas bersama-sama. Kalaulah misalnya yang 30 orang datang sedangkan yang 5 orang gak datang secara otomatis terjadi kecemburuan sosial. Jadi, teman-teman Koorlap ini membuat suatu kebijakanlah, bahwa uang (honor) itu mereka ambil, mereka kasih kemudian mereka tarik lagi dan dibagikan untuk teman-teman,” terang Lindon.

Lindon menerangkan, sehari itu mereka (para staff yang bertugas) mendapatkan kurang lebih Rp 100.000 selama 21 hari. Belum lagi nanti dipotong pajak penghasilan (PPH21 – red), setelah dikumpulkan baru nantinya disebarin ke Anggota-anggota yang lain. Namun ada perbedaannya, yang tidak dapat SPJ sama yang dapat SPJ dan yang tidak dapat SPJ memang jauh lebih banyak.

“Jadi sama sekali tidak ada yang di untungkan. Namun kebersamaan. Di Satpol-PP ini terkenal kebersamaannya,” papar Lindon.

(Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan