Sidang Gugatan PDAM TB Bekasi Di PTUN Bandung Memasuki Tahap Pembuktian

  • Whatsapp

LINGKAR INDONESIA – Sidang Gugatan atas SK bernomor 500/Kep.332-Admrek/2020 tentang Penugasan Kembali Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bhagasasi (PDAM TB) Bekasi Masa Jabatan Periode Tahun 2020 – 2024 ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung memasuki tahap pembuktian.

Hasan Basri, salah satu penggugat mengatakan bahwa sidang kali ini pihaknya menghadirkan Mantan Kepala Cabang Rawa Tembaga PDAM Tirta Bhagasasi Yayat Munajat untuk menguatkan bukti kegagalan URS dalam memimpin Perusahaan Berplat ini.

Bacaan Lainnya

“Yaa, hari ini kami bawa saksi satu untuk menjawab semua pertanyaan tergugat I pihak Bupati dan tergugat intervensi pihak PDAM serta hakim majelis,” kata Hasan usai menjalani sidang gugatan, Rabu (16/12/2020).

Hasan menjelaskan, URS bisa atau boleh diangkat untuk ketiga periode paling sedikit memenuhi kriteria sesuai dengan Pasal 51 ayat 2. Permendagri 37 THN 2018 Pasal 51 ayat 2. Pasal 51 ayat 2 Huruf a : melampaui bisnis plan serta RKAP, Huruf b : penilaian WTP 3 tahun terakhir 2017, 2018 dan 2019, Huruf c : Seluruh hasil pengawasan* (BPK RI dan/atau BPKP JABAR dan/atau Dewan Pengawas) dijalankan sesuai aturan. Huruf d : menjalankan target kontrak kerja 100% (Seratus Persen) selama 2 Periode kepemimpinan. Sejak tahun 2012 – 2020 Anggota Direksi (URS) menjalankan seluruh Kontrak kinerja terhadap KPM.

Secara detail Hasan enggan menjelaskan kehadiran mantan Kepala Cabang tersebut. Dirinya meminta agar Yayat Munajat yang menjelaskan.

“Saya bersaksi terkait dengan dana asuransi yang saya terima tidak sesuai, kalau tidak salah tanggal tujuh kemaren saya ke Jiwasraya minta print out claim asuransi. Ternyata dari tahun 2019 sampe 2020 tidak disetorin ke Jiwasraya. Itu juga pegawai asuransinya,” kata pegawai yang pensiun bulan Juli kemarin.

Dirinya pun menganggap adanya dugaan pemotongan dana setoran asuransi pegawai dan tidak disetorkannya dana asuransi pegawai sejak tahun 2019 dan tahun 2020 ini bentuk kegagalan URS dalam memimpin perusahaan yang bergerak dibidang pelayanan air ini.

“Masa jaminan hari tua yang saya terima cuma 3,7 juta sebulan harusnya kan 4,7juta sebulan. Makanya saya ke Jiwasraya mempertanyakan. Malah dijawab PDAM tidak setor sejak 2019 sampe sekarang. Ini harus jadi perhatian semua pihak terutama Dewan Pengawas dan Anggota DPRD,” jelasnya.(YD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan