Sejak 2019-2020 Tak Terealisasi, RT Perum Sakura Regency III Tambun Selatan Pertanyakan Dana Intensif Ke Pemkab Bekasi

  • Whatsapp

LINGKAR INDONESIA – Pemerintah Kabupaten Bekasi menyebut rencana kenaikan anggaran honor bagi RT dan RW sebesar Rp 1 juta dan sudah menjadi keputusan Pemerintah Kabupaten Bekasi. Sementara itu, untuk jumlah RT/RW di Kabupaten Bekasi terdata ada 1000 Ketua RW dan 6000 Ketua RT yang tersebar di 23 Kecamatan, 187 Desa dan Kelurahan.
Dengan naiknya honor sebesar 1 juta rupiah dengan tujuan pelayanan RT/RW meningkat. Itulah tujuan dari honorer RT/RW tersebut.

Ketua RT.002, Joko Purnomo, warga di Perum Sakura Regency, Kel. Jatimulya, Kec. Tambun Selatan menceritakan beberapa masalah penting kepada awak medialingkar.com kalau sejak 2019 dana intensif RT/RW sejak 2019 belum terealisasi.

Bacaan Lainnya

“Permasalahan honorarium untuk RT/RW di Perum Sakura Regensi tidak ada semenjak tahun 2019 – 2020 akhir. Sementara surat keputusan Lurah Jatimulya Nomor 40 Tahun 2018 tentang pengangkatan ketua RT sebagai legal perangkat. Anggaran Rp 1 juta tersebut tidak pernah terealisasi sedangkan buku tabungan rekening sudah diberikan kepada pihak Kelurahan melalui Ketua RW Sakura Regensi. Saya hanya menanyakan apakah buku rekening yang saya kasih untuk honorer untuk kepentingan bersama atau hanya syarat administrasi saja tetapi honorer tidak ada. Saya pikir kebijakan Pemerintah Kabupaten Bekasi menganggarkan anggaran RT/RW sebesar Rp 1 juta rupiah yang dikeluarkan oleh anggaran APBD,” ungkap Joko, Rabu (27/1/2021).

Saya meminta, sambung Joko, kepada pihak Pemerintah Daerah agar merealisasikan hak honorer bagi RT/RW khususnya di Perumahan Sakura Regensi, Kelurahan Jatimulya.

“Juga, kepada pihak Kelurahan yang dipimpin oleh Bapak Charles Mardianus agar merespon terkait kebijakan honorer Rp 1 juta untuk RW/RT dan transparan kepada masyarakat karena kebijakan honorer sudah menjadi konsumsi publik,” imbuhnya.

Joko berpesan kepada stakeholder, secara pribadi dirinya ingin mengingatkan kepada pihak Kelurahan maupun Pemerintahan Daerah agar secara konsisten menjalankan kebijakan terutama lebih mempedulikan RT/RW dan memikirkan Hak honorarium yang sebelumnya pada tahun 2019 sampai 2020 akhir belum ada pembayaran honorer sedangkan RT/RW Desa-desa lain menerima honor tersebut.(GOEZ)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan