Rachmawati Soekarnoputri Tutup Usia, Mengorek Perbedaan Politik Keluarga

  • Whatsapp

MEDIA LINGKAR INDONESIA – “Innalillahi Wainnailaihi Rajiun. Selamat jalan Mbak Rachmawati Soekarnoputri, sungguh merasa kehilangan teman diskusi di meja makan hampir setiap bulan. Seorang yang teguh pendirian, berpihak pada Rakyat dan terakhir selalu memikirkan Papua. Insya Allah Husnul Khatimah. Al Fatihah,” demikian tulisan Fadli Zon dalam tweet-nya menanggapi wafatnya putri Bung Karno adik dari Ibu Megawati Soekarnoputri.

Adik Megawati Soekarnoputri ini meninggal pada pukul 06.45 WIB. Beliau meninggal dunia di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta pusat.

Bacaan Lainnya

Diungkapkan oleh Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad bahwa meninggalnya Mbak Rachmawati Soekarnoputri dikarenakan terpapar Covid-19 (Kompas, 3-7-21).

Seperti diungkapkan oleh Fadli Zon bahwa Almarhumah Rachmawarti Soekarnoputri adalah sosok yang ‘teguh pendiriannya’. Namun demikian apabila dilitilik dari pernyataan Rachmati Soekarnoputri (Kontan, 9-2-19) bahwa, “Sebenarnya anak Bung Karno menaati consensus keluarga yakni tidak akan berpolitik sebagai bentuk kekecewaan difusikannya Partai Nasional Indonesia (PNI) menjadi Partai Demokrasi Indonesia (PDI)”.

Pernyataan beliau jelas bertentangan dengan resume Fadli zon yang menyebut beliau disebut teguh pendiriannya yakni dengan bergabungnya beliau di pucuk pimpinan Partai Gerindra. Namun demikian bisa dimaklumi juga tindakan tersebut kemungkinan merupakan reaksi dari kemunculan Ibu Megawati Soekarno yang lebih dulu masuk ke Partai Demokrasi Indonesia pimpinan Suryadi pada waktu itu, yang kemudian Ibu Mega mendirikan PDIP setelah adanya konflik dengan Suryadi.

Tampak adanya perbedaan pandang politik di keluarga Bung Karno tergambar jelas seperti terungkap dari pernyataan Rachmawati Sukarnoputri yang juga masih memendam amarah kepada Megawati saat menjadi presiden karena mengeluarkan kebijakan release and discharge (surat keterangan lunas) bagi obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia. Kebijakan itu paling banyak menyedot keuangan Negara seperti yang dikutip dari news.detik.com, 2017.

Tinggalkan Balasan