PSHB: Judicial Review KS-NIK Ditolak MA? Wali Kota Dan DPRD Kota Bekasi Tabrak UU!

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Jeni Basauli, Ketua Pusat Studi Hukum dan Advokasi Bhagasasi (PSHB) mengutarakan bahwa apabila Judicial Review terhadap Undang-undang BPJS dan Peraturan lainnya terkait pelayan kesehatan terintegrasi dengan BPJS agar program KS NIK bisa direalisasikan dan apabila hasil Judicial Review ditolak Mahkamah Agung (MA).

“Maka, Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi ketika menganggarkan Anggaran KS-NIK dalam APBD Tahun 2020 dinilai melanggar Peraturan dan Perundang-undang terkait pelayanan kesehatan yang terintegrasi. Eksekutif dan Legislatif sudah tahu, pelayanan kesehatan harus terintegrasi sesuai UU dan Peraturan lainnya,” tegas Jeni kepada medialingkar.com, Kamis (4/6/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Namun pada praktiknya, sambung JB – sapaan akrabnya, Walikota dan DPRD tetap menganggarkan KS-NIK dalam APBD 2020.

“Ini jelas, Undang-Undang dan Peraturan malah tetap ditabrak,” paparnya.

Jeni menambahkan, adapun upaya melakukan Judicial Review oleh Walikota Bekasi, mantan Ketua GMNI itu menegaskan bahwa upaya Judicial Review adalah upaya untuk menyelamatkan diri dari pelanggaran atas UU dan Peraturan yang ada tersebut.

“Aturan audah jelas, ini malah melakukan Judicial Review. Bahkan Pemda Pemda lain juga sudah melakukan Judicial Review sebelum Kota Bekasi dan hasilnya ditolak, masa Walikota dan DPRD tidak tahu?,” tutup JB dengan sebuah pertanyaan yang heran.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, ketika dikonfirmasi terkait kabar penolakan Judicial Riview Kartu Sehat Bekasi Berbasis Nomor Induk Kependudukan (KS-NIK), RM. Purwadi, salah satu Tim Advokasi Patriot Kota Bekasi mengatakan kita selaku kuasa hukum belum menerima salinan putusan dari MA.

“Sehingga, kami belum bisa berkomentar tentang putusan tersebut, apakah itu ditolak atau diterima, kerena dalam putusan tersebut ada pertimbangan-pertimbangan hukumnya, baik itu ditolak maupun diterima oleh MA,” jawab RM. Purwadi

Sayangnya, Diah, Kabag Hukum Pemerintah Kota Bekasi saat dikonfirmasi terkait apakah penolakan MA atas Judicial Riview KS-NIK sudah sampai ke Pemerintah Kota Bekasi, hingga berita ini diturunkan dirinya belum memberikan tanggapan apapun.

Diketahui bersama, Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi mengajukan Judicial Review beberapa perundangan dan peraturan yang mengatur tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Pemerintah Kota Bekasi memberi mandat kepada Tim Advokasi Patriot Kota Bekasi dan atas dukungan masyarakat, termasuk tokoh agama, melakukan upaya hukum Judicial Review terhadap UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS dan UU Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) ke Mahkamah Agung.

Kemudian, Judicial Review juga ditujukan untuk Perpres 82 tahun 2018 dan Perpres 75 tentang Integrasi ke BPJS, Serta Permendagri 33/2019 dimana semua jaminan kesehatan daerah harus diintegrasikan ke BPJS. Namun, informasi yang didapat kalau Judicial Riview tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung.

(Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan