PSHAB: Kami Siap Bantu Gugat Pemkot Bekasi Apabila ASN/TKK Yang Bekerja Terpapar Covid-19

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Pusat Studi Hukum dan Advokasi Bhagasasi (PSHAB) mengaku siap mengadvokasi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang dirugikan akibat Kebijakan Walikota Bekasi selama tanggap Pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Pusat Studi Hukum dan Advokasi Bhagasasi, Jeni Basauli, SH, MH.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Jeni Basauli menjelaskan, soalnya, alih-alih mendapat perlindungan lewat kebijakan yang dikeluarkan oleh Walikota Bekasi untuk ASN dan TKK Kota Bekasi, namun justru malah mendapatkan ancaman untuk mengundurkan diri apabila keberatan dengan kebijakan Walikota Bekasi untuk terus bekerja tanpa henti selama PSBB berlangsung.

“Ya, kami sangat menyayangkan dengan kebijakan Walikota yang dianggap akan mengorbankan pegawai Pemerintah Kota Bekasi. Untuk itu, Kami (PSHAB) siap mengadvokasi para ASN dan TKK yang merasa dirugikan akibat Kebijakan Walikota Bekasi selama tanggap Pandemi Covid-19,” tegas Jeni Basauli kepada medialingkar.com, Kamis (7/5).

Jeni Basauli menerangkan sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pemerintah Jawa Barat dan telah dilansir beberapa media lokal bahwa Kota Bekasi sebagai wilayah pandemi tertinggi di Jabar, sudah banyak pegawai dan warganya yang terpapar, bahkan sudah ada yang meninggal. Harusnya ini menjadi perhatian serius Walikota terhadap pegawainya.

“Kami juga menyayangkan, jika benar Walikota mengeluarkan ancaman kepada ASN maupun TKK untuk mengundurkan diri dari jabatan bagi ASN dan mengundurkan diri sebagai TKK apabila tidak sanggup untuk melaksanakan kebijakannya tersebut,” ungkapnya.

Apabila ini benar dan terjadi di Kota Bekasi, sambung Jeni, hal itu sangat disayangkan, sebab begitu terlihat arogannya langkah yang dilakukan dari seorang Kepala Daerah dalam mensikapi kondisi saat ini, dan apa yang menjadi dasar hukum sehingga tercetus konsep mengundurkan diri tersebut?

“Jika ada ASN atau TKK yang menjadi korban kebijakan yang sangat tidak memperhatikan psikologi pegawainya, kami siap untuk memberikan advokasi atau pendampingan hukum bagi ASN yang dirugikan oleh kebijakan tersebut,” tegas Jeni.

Jeni menambahkan, jika ada dari ASN atau TKK yang terpapar Covid-19 bahkan sampai meninggal dan keluarganya meminta untuk di advokasi, pihaknya siap untuk membantunya.

“Lihat saja ASN dan TKK bekerja dan tidak mengenal hari libur, kemudian terpapar dan seandainya meninggal, hal itu akibat kebijakan yang dipaksakan yang dirugikan ya pegawai beserta keluarganya. Apalagi dilapangan mereka bekerja dengan menggunakan APD alakadarnya. Nah, disini kami siap membantu dan mengawal proses hukumnya, jika mereka akan/ingin menggugat pembuat kebijakan tersebut,” tandasnya.

(Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan