Praktisi Hukum Sikapi Klarifikasi Kabag Humas Pemkot Bekasi Terkait Perda

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA — Menyikapi pernyataan Kabag Humas Pemkot Bekasi tersebut, Praktisi Hukum yang juga selaku Ketua Pusat Studi Hukum dan Advokasi Bhagasasi, Jeni Basauli, SH mengatakan bahwa tidak terlalu banyak Pasal-pasal yang dirubah, artinya sudah mematahkan bahwa Perda baru yang diusulkan oleh Eksekutif tidak tepat untuk di bahas sebagai Perda baru, cukup melalui mekanisme perubahan Perda saja.

“Dengan kata lain Perda yang sudah ada cukup dirubah saja dengan judul Perda tentang perubahan pertama Perda Nomor 06 Tahun 2012. Seharusnya NA itu dibuat oleh pihak Konsultan/Perguruan Tinggi atas inisiatif Pemerintah Kota Bekasi, sebab NA yang dibuat Kemenkum HAM tersebut seyogyanya untuk kepentingan pembuatan PP bukan Perda sebagaimana yang dijelaskan oleh Humas Pemkot Bekasi. Harusnya Humas bukan membantah tapi menjadikan asupan masukan,” tegas Jeni kepada medialingkar.com Jum’at (3/7/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Jeni menambahkan, Peraturan daerah yang merupakan produk Perundang-undangan pemerintah daerah bertujuan untuk mengatur hidup bersama, melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, menjaga keselamatan dan tata tertib masyarakat

“Proses pembentukan Perda terbagi menjadi 4 (empat) bagian, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan dan penetapan, dan pengundangan. Aspirasi masyarakat dapat ditampung sejak tahap perencanaan dalam penyusunan Prolegda,” pungkasnya.

(Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan