Polda Metro Jaya, Apa Kabar Kasus Proyek Pembangunan Mako Satpol PP Kota Bekasi ?

  • Whatsapp
banner 468x60

Media Lingkar Indonesia – Berbagai lapisan masyarakat kembali angkat bicara terkait belum adanya peningkatan status hukum dan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi pada proyek multiyears pembangunan gedung Mako Satpol PP dan BPBD Kota Bekasi, Jawa Barat.

Zainudin, Ketua Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Grasi) menyinggung statment Kasubdit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direskrimsus Polda Metro Jaya (PMJ), AKBP Bhakti Suhendrawan yang mana dalam kesempatan itu beliau mengatakan penetapan nama tersangka akan diumumkan Minggu depan dalam arti beberapa bulan yang lalu namun hingga saat ini masih tak nampak dan terdengar wujudnya.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Saya khawatir sikap PMJ yang mengulur-ulur waktu penetapan tersangka baru dalam kasus ini akan mengaburkan substansi hukum yang sebenarnya (Tersangka utama). Dadang Ginanjar yang pada saat proyek ini berjalan sejak tahun 2017 menjabat sebagai Kadis Perumahan Pemukiman dan Pertahanan (Disperkimtan) Kota Bekasi harus bertanggungjawab atas terjadinya kebocoran anggaran negara yang merugikan uang rakyat tersebut,” papar Zainudin kepada Media Lingkar Indonesia, Jum’at (13/3).

Zainudin kembali menjelaskan, dana sebesar Rp 67,5 Milyar namun menghasilkan kualitas bangunan yang sedemikian buruk adalah cermin Dadang Ginanjar tidak becus mengelola keuangan negara.

“Untuk itu, kami menghimbau sekaligus mendesak kepada Direskrimsus Polda Metro Jaya untuk bersikap tegas didalam menegakkan hukum sesuai marwahnya sebagai Badan Penegak Hukum,” tegasnya.
Terpisah, Tohom Parlindungan, selaku Pengamat Kebijakan Publik turut meminta agar Subdit Tipikor Polda Metro Jaya mengedepankan jati dirinya selaku aparat penegak hukum.

“Proyek Multi Years tersebut yang menggunakan APBD Kota Bekasi namun AJ, ER dan AR, tiga staf Dinas Perkimtan statusnya sudah dinaikkan menjadi tersangka tapi anehnya kenapa tak ditahan. Kenapa dan ada apa ini?,” papar Tohom seraya bertanya.

Apalagi, lanjutnya, penyidik Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Perkimtan yang saat itu dijabat oleh Dadang Ginanjar, dan kini menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Bekasi.

“Dipindahnya Dadang Ginanjar oleh Walikota Bekasi Rahmat Effendi ke Dishub menjadi pertanyaan. Sebab, gedung yang ditempati Dadang merupakan gedung yang sedang diusut oleh Polda terkait kasus proyek Multi Years. Untuk itu, Polda harus mampu mengungkap aktor intelektualnya. Sebab, jika ini dibiarkan akan membuat pelaku Korupsi kian merajalela,” tegas Tohom.

Sayangnya, saat dikonfirmasi lewat telpon selular hingga WhatsApp, Dadang Ginanjar tidak memberikan respon apapun sampai berita ini diturunkan.

Seperti yang diketahui, proyek pembangunan Gedung Mako Satpol PP dan BPBD yang berlokasi di Jl. Pangeran Jayakarta No.1, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa Barat merupakan proyek Multi Years yang dimulai sejak 2017 dari gelontoran dana yang dianggarkan APBD untuk pembangunannya sebesar Rp 67,5 miliar.(Yudhi)

 

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan