Pihak DPD Golkar Kota Bekasi Merasa Tidak Pernah Memiliki Gedung! Andy Salim: Saya Akan Segera Eksekusi

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Drs. Andy Iswanto Salim, pembeli Asset Gedung Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi yang berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kel. Margajaya, Kec. Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat mengungkapkan kalau dalam gugatan yg tadi dibacakan ternyata tetap pada dalil mereka (DPD Golkar Kota Bekasi) bahwa mereka tidak pernah merasa memiliki asset (Tanah & Gedung) tersebut.

“Karena tadi saya telat datang ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi namun yang saya dengar dari Lawyer saya dalam pembacaan Gugatan yang diajukan oleh DPD Golkar Kota Bekasi ke saya bahwa mereka tidak pernah merasa memiliki Gedung tersebut,” papar Andy Salim kepada medialingkar.com, Rabu (29/7/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Menyikapi hal tersebut, sambung Andy Salim, kami langsung mengajukan Surat Jawaban di hari yang sama, supaya sudah terkunci mereka sudah tidak bisa mencabut lagi pernyataan konyol tersebut.

“Dalam Jawaban kami tadi adalah, mungkin mereka lupa, atau pura-pura lupa bahwa mereka dulu pernah menjual dan juga menerima uang baik Rahmat Effendi dan Sekretaris DPD Partai Golkar saat penanda tanganan di Notaris bahkan ketua DPD kota Bksi juga pernah mengakui di berbagai media. Yang lebih konyolnya lagi mereka kan pernah menggugat saya 2 kali namun semua gugatan tersebut ditolak, bahkan dalam semua gugatan dg lawyer yang sama pula. Dalam gugatan-gugatan sebelumnya, mereka tidak pernah menyangkali dengan alasan konyol seperti itu, dan juga dalam berbagai pertemuan baik formal maupun informal mereka tetap berupaya untuk mengajak damai dan mau mengembalikan uang saya agar mereka bisa tetap berada di gedung tersebut. Lalu ada apa dengan gugatan baru yang konyol ini. Jelas, menurut saya ini hanya merupakan upaya untuk mengulur ulur waktu,” papar Andy Salim,

Kalau mereka menyangkali dan buang badan, lanjut Andy Salim, dengan mengatakan mereka tidak pernah merasa memiliki seperti yang di dalilkan, maka saya akan mengambil tindakan tegas, saya akan usir mereka penghuni liar dan akan saya kuasai itu Gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi atau saya eksekusi dengan paksa yang akan lebih mempermalukan partai Golkar.

“Saya akan segera melakukan eksekusi Gedung tersebut, dengan semua cara dan waktu sesingkat mungkin. Upaya konyol ini sudah mempermainkan hukum seenaknya, saya akan kejar pertanggung jawaban mereka, masak gara2 satu ulat bulu mereka berani hadapi resiko merusak keseluruhan pohon,” tegas Andy Salim.

Tadi juga, kata Andy Salim, Hadi Sunaryo mantan lawyer yang selama ini mengikuti perjalanan kasus ini sudah di BAP Polda Metro Jaya terkait laporan Andy Salim atas Rahmat Effendy dan kawan-kawan yang sudah dijalankan pemeriksaan oleh pihak Kepolisian atas dugaan Penggelapan, Penipuan dan Pemalsuan dokumen.

Sekedar untuk diketahui, Sidang lanjutan kasus Perdata lahan Kantor DPD Golkar Kota Bekasi kembali digelar di Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang mengagendakan laporan ke Majelis Hakim bahwa upaya mediasi gagal. Kemudian dilanjutkan pembacaan gugatan. Namun gugatanya dianggap telah dibacakan karena tidak ada perubahan. Dan Tergugat 1 (Andy Salim) melakukan jawaban atas gugatan. Untuk yang tidak hadir akan dipanggil pada Tanggal 26 Agustus 2020.

Dari pihak Penggugat (Rahmat Effendi) hanya dihadiri kuasa hukumnya yakni Noval Alrasyid, SH. Begitupun pihak Tergugat (Andy Siswanto Salim) hanya diwakili Kuasa Hukumnya yakni Silaban SH.

Dalam sidang yang berlangsung singkat tersebut hal yang menjadi fakta hukum dalam dipersidangan dijelaskan bahwa gugatan dari pihak Penggugat tidak ada perubahan.

“Iya tadi sempat kita minta dibacakan lagi agar pihak Kuasa Hukum Penggugat untuk membacakan ulang gugatanya. Dan ternyata dibilang mereka (Kuasa hukum penggugat) tidak ada perubahan dalam gugatannya, jadi tidak dibacakan,” tutur Silaban.

Dia menjelaskan, dalam poin gugatanya kan jelas bahwa Penggugat mengakui tidak memiliki lahan (kantor DPD Golkar Kota Bekasi) tersebut.

“Intinyakan mereka bilang tidak memiliki objek perkara (lahan kantor Golkar) Padahal kan faktanya sudah ada transaksi jual beli antara kedua belah pihak. Jadi dengan demikian Penggugat tidak mengakui lahan tersebut miliknya,” ujarnya dengan nada senang.

Sidang pun ditunda hingga tanggal 26 Agustus 2020

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan