Pengelola Kawasan Wisata Kuliner GOR Kota Bekasi Bantah Salah Gunakan RTH

  • Whatsapp
banner 468x60

LINGKAR INDONESIA – Kawasan Wisata Kuliner di area Gelanggang Olahraga (GOR) Kota Bekasi dituding melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (Permen PU) Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan.

Karena itu, setiap Daerah ditargetkan memiliki 30 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan peruntukan sebesar 20 persen RTH publik dan 10 persen RTH private.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Menyikapi hal tersebut, Budi Ariyanto selaku Pengelola Kawasan Wisata Kuliner kini angkat bicara. Menurutnya, didalam proses pengelolaan telah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi. Budi mengaku kalau tudingan yang diarahkan kepadanya tidak berdasar dan terkesan fitnah.

“Perlu diketahui saya sebagai pengelola selalu mengikuti aturan. Apalagi dibilang saya menggunakan lahan RTH, itu tidak benar. Boleh dicek, kawasan ini menggunakan kawasan terpadu milik Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Bekasi,” tegas Budi Ariyanto, Rabu (21/10/2020).

Dia menambahkan, perjanjian pengelolaan yang mencakup sewa lahan, iuran retribusi dari dinas terkait, dan sejumlah aturan yang tertuang dalam Memorandum Of Understandign (MoU) kita ikuti.

“Ada MoU nya kok. Saya sebagai pengelola juga tahu kewajiban dan tanggungjawab. Misalnya saat ini Pemkot Bekasi sedang defisit anggaran karena Pandemi, kami tetap melaksanakan kewajiban kami yang tertuang dalam perjanjian. Walaupun Pemkot Bekasi memberi keringanan, tapi kami tidak mau memanfaatkan itu. Tetap kami mengikuti yang sudah tertera dalam MoU,” terangnya.

Mengenai RTH, dirinya pun sangat mendukung program Pemerintah terkait ketersediaan 30 persen lahan. Bagi dia, pembangunan harus sejalan dengan kepedulian lingkungan. Karena itu, sebagian lingkungan GOR yang dijadikan kawasan kuliner tetap dijaga kelestariannya.

“Kami sangat mendukung pemerintah dalam capaian 30 persen ketersediaan lahan RTH. Contoh, kami sebagai pengelola tidak menebang satu pohon pun di area Kawasan Kuliner. Kalau untuk pembangunan, tinggal di proporsionalkan saja. Kami juga tidak merusak lingkungan GOR, buktinya tidak ada satupun pohon yang ditebang,” paparnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pemudan dan Olahraga (Dispora) Kota Bekasi, Zarkasih mengklaim bahwa penggunaan lahan Hutan Kota bagian tak terpisahkan dalam kerjasama antara Pemerintah Kota Bekasi dengan pihak swasta dalam penataan PKL dan pemanfaatan lahan di sekitar GOR yang bersebelahan dengan Stadion Patriot Candrabhaga Kota Bekasi.

“Ada MoUnya (sewa lahan) itu. MoUnya yang ada (PKL) didalam aja. Dan lokasinya ada di samping lapangan Basket. Kalau yang lainnya tidak ada. Untuk kontribusi, syaratnya pihak kedua mengajukan permohonan sewa lahan ke Pemkot Bekasi. Nah, lalu dibahas misalkan dia harus bayar sekian. Lalu Kompensasinya apa? Ya kompensasinya mereka boleh bangun disitu. Ada di MoU nya juga,” terangnya.

Dia membenarkan, pihak kedua sudah membayar kontribusi ke kas Daerah Kota Bekasi. Kendati begitu, Zarkasih mengaku pembayaran sewa lahan untuk tahun ke kedua sama sekali belum menyetor ke Pemkot, lantaran mereka sedang mengajukan adendum pengurangan harga sewa dan masa waktu.

“Sudah setor, buktinya kan ada. Terkait setornya, coba tanya ke Dispenda aja. Nah jadi nanti tinggal kita bahas, apakah bisa dilanjutkan atau tidak dalam pemibahasan nanti. Jadi kan sewan lahannya yang umpamanya sewan lahan tahun pertama Rp 250 juta jadi Rp 300 juta, lalu tahun ke dua dia (pihak kedua) minta pengurangan. Itu prosesnya. Jadi tahun kedua ini belum bayar. Proses dulu,” tandasnya.

Zarkasih menambahkan, penghitungan sewa lahan mengacu kepada NJOP lahan di kali luas lahan. Hasil tersebut, kata dia yang disetorkan ke Dispenda secara langsung.

“Gak ada hubungan sama Dispora. Jadi itu bukan kontribusi atau retribusi tapi namanya sewa lahan,” pungkasnya.(YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan