Komisi A DPRD Kota PEKALONGAN Sharing Inovasiont Pelayanan Perpustakaan Di Kantor Pemerintah Kota Bekasi

Massa ARB Teriakin Tangkap Sekda Reny Hendrawati Didepan Gedung Kejari Kota Bekasi Lewat Aski Demo

MLI – Puluhan pemuda Bekasi yang mengatasnamakan Aliansi Rakyat Bekasi (ARB) melakukan aksi unjuk rasa didepan gerbang Perkantoran Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Rabu (23/3/2022).

Bacaan Lainnya

Massa menilia Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi yang merupakan Lembaga Penegak Hukum seperti kehilangan MARWAHNYA selaku Lembaga Penegak Hukum. Menurut mereka hal tersebut dibuktikan dengan adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada mantan Walikota Bekasi.

Massa aksi meminta untuk segera menangkap Sekretaris Daerah Kota Bekasi, Reny Hendrawati serta oknum lainnya yang diduga kuat terlibat dalam dugaan tindak pidana kasus Gratifikasi, Korupsi dan Monopoli kegiatan usaha atas Kegiatan Pengadaan Makan dan Minum pada instansi Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2021 dan 2022 yang nilai kegiatannya hingga mencapai milyaran rupiah.

“Kami meminta sikap tegas Kajari Kota Bekasi untuk dapat segera menangkap Sekda dan mengungkap kasus dugaan gratifikasi serta monopoli kegiatan makan dan minum pada Rapat di instansi Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun Anggaran 2021 dan tahun 2022 yang nilainya mencapai milyaran rupiah. Karena hanya dengan itu krisis kepercayaan masyarakat terhadap Kinerja Kejari Kota Bekasi dapat terobati,” tegas Machfudin Latif, selaku Ketua Umum ARB disela-sela orasi.

Tidak hanya itu, sambung Machfudin Latif, kedatangan massa ARB juga menantang Kepala Kejaksaan (Kajari) untuk berani menandatangani Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari Jabatannya jika terbukti tidak mampu merealisasikan 2 (dua) tuntutan aksi kami diatas, dan terbukti tak mampu menjalankan tupoksinya sama seperti 6 (enam) Kepala Kejaksaan Negeri Kota Bekasi terdahulu.

“Apakah beliau berani untuk menandatangini surat pernyataan pengunduran diri apabila terbukti tidak mampu merealisasikan 2 (dua) Tuntutan Aksi kami kali ini?,” tantang pria yang akrab disapa Latif.

Ditemui ditempat yang sama Kasi Intel Kejari Kota Bekasi, Yadi Cahyadi mengungkapkan bahwa pihaknya akan terus berusaha untuk menyelesaikan kasus korupsi di Kota Bekasi.

“Kami tidak diam, selama ini kami bekerja dan bekerja. Untuk itu kami Kejari Kota Bekasi meminta pihak-pihak untuk membantu, dan bukti saya bekerja selama dua tahun ini sudah tiga pelaku korupsi bisa tertangkap,” tutup Yadi.

Sementara itu, Dahlan salah satu peserta aksi turut menyampaikan bahwa aksi kami ini sebagai bentuk pengawalan dugaan Keterlibatan Sekda Kota Bekasi dan Oknum Pejabat Kota Bekasi lainnya dalam Status DPO (Daftar Pencarian Orang) Oknum PNS Kota Bekasi yakni Gatot Sutejo Sang KORUPTOR TPU Sumur Batu yang selama 7 (tujuh) tahun (2015 s/d 2022) dan 6x (enam kali) pergantian Kepala Kejaksaan Negeri (KAJARI) Kota Bekasi terkait Kasus Korupsi Pengadaan Lahan TPU pada tahun 2015 hingga kini belum juga berhasil ditangkap.

“Aksi demonstrasi ini adalah sebagai bentuk keseriusan pemuda, masyarakat Kota Bekasi dalam pengawalan Kasus Pemberantasan Kasus Korupsi di Kota Bekasi serta bentuk Monitoring Bobroknya Kinerja Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dalam Menjalankan Tupoksi sebagai lembaga Penegak Hukum,” terang Steaven P. Ronaldi, Koorlap Aksi.

MLI – Komisi A DPRD Kota Pekalongan mengunjungi Pemerintah Kota Bekasi dalam rangka kunjungan kerja terkait Inovasi Layanan Perpustakaan di Pressroom Humas, Rabu (23-03-2022).

Pemimpin rombongan sekaligus Wakil Ketua DPRD Pekalongan, Edy Supriyanto pada sambutannya berterima kasih atas penerimaannya di Kota Bekasi.

” Terima kasih atas penerimaannya di Kota Bekasi berkaitan dengan maksud dan tujuannya Ada beberapa hal perlu dipelajari dari Kota Bekasi terkait inovasi pelayanan perpustakaan “

Menurutnya, Pelayanan Perpustakaan di Kota Bekasi lebih baik dari Pekalongan, meskipun begitu Kota pekalongan masuk dalam 5 nasional terbaik se-Indonesia namun sayangnya pelayanan perpustakaan belum bisa maksimal.

Turut hadir juga pada rombongan, Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Pekalongan, Muhammad Sahlan dan Ketua Komisi A Kota Pekalongan, Gumelar beserta anggota komisi A Lainnya.

Edy kemudian menanyakan seperti apa kebijakan dan regulasi yang sudah digunakan di Kota Bekasi terkait Standar Pelayanan Perpustakaan.

” Apakah dalam meningkatkan minat baca kota Bekasi dan seperti apa aja kebijakan dan regulasi seperti apa standar pelayanan ? “

Bergantian memberikan sambutan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan, Kota Bekasi Alexander Zulkarnain didampingi jajarannya.

” Berkaitan dengan tujuan, sesuai dengan standar pelayanan nasional, minimal harus ada 15 persen dari penduduk yg tinggal di Kota Bekasi berkunjung ke perpustakaan maupun tempat bacaan yg telah disediakan “

Menurut beliau, Visi misi Kota Bekasi adalah cerdas kreatif maju sejahtera dan ihsan, dan DISARPUSDA memiliki peran besar dalam rangka mencerdaskan masyarakat dengan literasi membaca dan menulis.

” Target kita tahun ini mencapai 65 % di RPJMD, cukup tinggi memang namun bukanlah hal yg mustahil karena dengan meningkatkan pelayanan di perpustakaan seperti membuat tempat yang nyaman untuk berdiskusi, berkumpul, dan bertukar pikiran, masyarakat akan datang dengan sendirinya”.

Sekedar informasi, perpustakaan Kecil sudah pernah dibuat di setiap kelurahan dan kecamatan namun perlu selain dana untuk dilakukannya revitalisasi baik dari sarana maupun prasarana hingga koleksi buku.

Beliau menambahkan pihaknya sedang mengembangkan 2 aplikasi seperti Aplikasi pelayanan peminjaman buku dan aplikasi koleksi buku digital.

“Nantinya masyarakat bisa meminjam dari rumah dan diantarkan lagsung oleh transportasi online tidak perlu datangg ke perpustakaan dan untuk aplikasi koleksi buku digital rencananya tahun 2023 nanti akan terintegrasi dengan perpustakaan digital di sekolah hingga perguruan tinggi “.

Beliau berharap agar masyarakat tidak melupakan pentingnya menerapkan budaya membaca dan menulis dari kecil.

Acara dilanjutkan dengan dialog interaktif, foto bersama, dan tukar menukar cinderamata antara Pemerintah Kota Bekasi dengan DPRD Kota Pekalongan.

(RED)

Tinggalkan Balasan