Pasien Meninggal Ditahan Di Rumah Sakit RS. Sentra Medika Kabupaten Bekasi, Karena Tidak Terdaftar NIK Jamkesda Dan SKTM

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Kabar terkini salah satu warga bernama Nin Kurniawan berkediaman di Kp. Tenjolaut RT. 007/RW. 002 Kecamatan Tambelang Kabupaten Bekasi telah meninggal dunia karena sakitnya.27/03/2020.

Pasien dengan No. NIK : 321604270259001 warga Kabupaten Bekasi, pada malam hari masuk UGD RS. Sentra Medika Cikarang Utara bersama keluarga. Dalam melakukan proses administrasi prosedur di pelayanan kesehatan RS. Sentra Medika pasien memakai Jamkesda dan Surat keterangan Tidak mampu, namun ketika No NIK tidak sesuai apa yang dimaksud bagian pelayanan sehingga pasien dikenakan tagihan biaya Umum dengan nominal Rp.5,011,500 sedangkan keluarga pasien ketika dikonfirmasi oleh awak Media Lingkar Indonesia kepada pihak tim advokasi Aliyudin menjelaskan kronologi “bahwa pasien Bang Nin ini  ketika daftar di bagian administrasi pelayanan, karena No NIK tidak terdaftar maka, pasien dibebankan menjadi pasien umum sedangkan pihak keluarga tidak tahu kesalahan NIK karena ini wilayah Pemerintahan Daerah, jadi kami “ya daftar saja karena punya Jamkesda, SKTM. Namun pihak RS. Sentra Medika membebankan pasien menjadi pasien umum. Satu hari berlangsung dirawat pasien sudah meninggal dunia pagi tadi dan pasien ditahan sampai siang hari, pada akhirnya pasien diperbolehkan pulang dengan tetap membawa tagihan  pembayaran dari pihak RS. Sentra Medika, sedangkan keluarga tidak mampu membayar tagihan tersebut “saya pun tidak tahu lima juta rupiah itu apa saja biayanya dengan dirawat 1 hari “. Akhir saya pun menaruh KTP sebagai jaminan. “Tegasnya”.

Bacaan Lainnya

banner 300250
Image : Surat Keterangan Tidak Mampu Almarhum Nin Kurniawan

Selanjutnya tanggapan Ibu Martina Anggota Dewan DPRD Kabupaten Bekasi Fraksi PDI Perjuangan pun ikut menanggapi RS. Sentra Medika terkait kasus penahanan pasien yang sudah meninggal dan dikenakan biaya Rumah Sakit Ibu Martina menjelaskan ” pasien pengguna BPJS, Jamkesda,KIS,SKTM Rumah Sakit wajib tidak untuk menuntut, membebankan biaya kepada pasien, sebab semua ditanggung oleh Negara. Begitupun jika masyarakat kurang mampu dengan kesalahan NIK baik KTP,KK, Kartu jaminan kesehatan itu adalah tanggung jawab Pemerintah khususnya terkait pendataan warga daerah. Penting sekali peran Diskucapil, Dinas Kesehatan mengkroscek data-data agar tidak ada kesalahan NIK sehingga berdampak untuk warga khususnya Kabupaten Bekasi. Untuk terkait Rumah Sakit di Kabupaten Bekasi saya akan evaluasi semua Dirut  RS di Kabupaten Bekasi terkait pelayanan Rumah Sakit di Kabupaten Bekasi dengan melakukan sistem kemanusiaan, pelayanan ramah warga, dan etika pelayanan. Ini penting agar semua Rumah Sakit mematuhi UU Kesehatan yang berlaku. Tujuannya agar tidak terjadi kembali hal-hal seperti ini, apalagi menahan pasien yang sudah meninggal ini tidak baik dan sebagai pelanggaran kemanusiaan. Pungkasnya.

Kasus-kasus diatas sebenarnya tidak perlu terjadi apabila pihak penyedia layanan kesehatan menyadari betul apa arti pelayanan kesehatan. Pasal 28 H (1) UUD ’45 amandemen 2002 jelas menyebutkan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh layanan kesehatan.

Pasal 2 UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa ‘ Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, pelindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

Selanjutnya jika Rumah Sakit menahan atau membebankan biaya terhadap pasien, maka RS. Sentra Medika Cikarang Utara  wajib bercermin dan melaksanakan  aturan UU kesehatan terkandung di dalamnya. Adapun hal tersebut menjelaskan :

Berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf f  (“UU 36/2009”), Rumah Sakit sebenarnya memiliki fungsi sosial yaitu antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulan gratis, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut bisa berakibat dijatuhkannya sanksi kepada Rumah Sakit tersebut, termasuk sanksi pencabutan izin.

Selain itu, dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b UU 36/2009, pemerintah dan pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit bagi fakir miskin, atau orang tidak mampu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, penyanderaan termasuk tindak pidana menahan (merampas kemerdekaan) orang yang diatur dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP yang bunyinya:

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.”

(Goez)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan