Pasca Kunjungan Presiden, Walikota Bekasi Tidak Perlu Minta Maaf Apabila Sekda Tidak Gergaji Wibawa Walikota di Mata Istana

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Pasca kedatangan Presiden Jokowi ke Kota Bekasi tidak hanya malahirkan citra buruk bagi Presiden yang telah di hujat banyak pihak usai kunjungn ke Kota Patriot

Namum, dibalik itu ada upaya yang memperlihatkan Walikota Bekasi di mata istana telah mempermalukan Presiden, sehingga memaksa Rahmat Effendi untuk meminta maaf, padahal tidak seharusnya meminta maaf apabila aparatur birokrasinya di bawah Sekretaris Daerah bekerja dan memahami protokoler kenegaraan apabila Presiden datang ke Kota Bekasi. Pernyataan itu diungkapkan langsung oleh Jeni Basauli, Ketua Pusat Studi Hukum dan Advokasi Bhagasasi (PSHB).

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Jika Presiden berkungjung ke Daerah, acara tersebut adalah acara kenegaraan. Protokoler semuanya di atur oleh Istana. Sedangkan Pemerintah Daerah, melalui Sekda berkoordinasi dengan Setneg untuk mempersiapkan segala proses acara kenegaraan, termasuk Pemerintah Kota Bekasi tidak boleh sembarangan mengeluarkan statement tanpa koordinasi antara Sekda dengan Setneg,” tegas Jeni kepada medialingkar.com, Sabtu (30/5/2020).

Jeni yang merupakan Praktisi Hukum sekaligus Mantan Ketua GMNI Kota Salatiga menambahkan, sedangkan terkait kasus di Kota Bekasi yang memaksa Rahmat Effendi meminta maaf bahkan menghukum salah seorang pejabat Humas Pemkot dengan di mutasi, sebenarnya Rahmat Effendi tidak menyadari bahwa selaku Walikota telah dipermalukan oleh Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

“Masa selevel Sekda tidak paham dan tidak melakukan briefing pada bawahannya, bagaimana protokoler menyambut Presiden. Apa yang boleh dilakukan Pemkot dan apa yang tidak boleh di lakulan, semuanya ada guidence,” tegasnya.

Lebih lanjut, Jeni menambahkan, akibat aparatur Pemkot Bekasi di bawah Sekda abai, Jeni melihatnya ada upaya konspiratif untuk mempermalukan dan menjatuhkan Walikota Bekasi yang dilakukan melalui aparaturnya, dihadapan Presiden.

“Harusnya Sekda, melakukan kontrol terhadap semua aparaturnya. Dan Walikota harusnya bijak bukan menghukum Kasubag Humas, tapi Sekdanya. Karena akibat Sekda, derajat Walikota di gergaji akibat kesalahan aparaturnya,” jelas Jeni Basauli.

Dengan demikian, Jeni menandaskan bahwa dibalik kunjungan dan pasca kunjungan Presiden, menurutnya ada upaya mendegradasi Walikota di mata Presiden yang bertujuan untuk dilakukan inisiasi New Normal.

“Birokratnya telah menggergaji marwah Walikota, akibatnya Walikota merasa malu besar. Selain itu, New Normal sendiri persiapannya belum terlihat dilaksanakan di Kota Bekasi, justru PSBB malah di perpanjang melalui SK Gubernur Jabar, sedangkan biasanya perpanjangan PSBB oleh Walikota, padahal niat awal kunjungan Presiden dalam rangka menginisiasi New Normal di Kota bekasi kan???” pungkas Jeni sambil bertanya.

(Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan