Daftar Isi:
Oleh : Imam Trikarsohadi
Operasi intelijen kerap diadopsi dalam membuat strategi kampanye politik. Yang paling sering diadopsi adalah operasi intelijen hitam untuk menurunkan hingga menghancurkan citra lawan politik.
Sejatinya, demokrasi dilandaskan pada hak tiap warga negara untuk berperanserta dalam pengelolaan urusan-urusan publik. Hal ini memerlukan kehadiran lembaga-lembaga perwakilan di tiap tingkatan. Dewan Perwakilan Rakyat (parlemen) merupakan landasan utama yang menjadi wadah dimana seluruh komponen masyarakat diwakili dan memiliki kekuasaan dan cara yang diperlukan untuk menyatakan keinginan rakyat dengan mengatur serta mengawasi tindakan pemerintah.
Suatu negara yang demokratis harus menjamin hak-hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan sosial warganya. Karena itu demokrasi juga memerlukan pemerintah yang efektif, jujur dan transparan yang dipilih secara bebas dan bertanggungjawab atas pengelolaan urusan publik yang dilakukannya.
Berdasarkan rancangan konstitutional demokrasi, cabang eksekutif diwajibkan untuk berbagi kekuasaan dengan cabang legislatif dan judikatif. Walaupun hal ini dapat menciptakan frustrasi dan ketidakefisienan, namun manfaatnya terletak dalam hal adanya tanggungjawab yang dijamin oleh pembangian kekuasaan tersebut.
Semua orang yang memiliki kewenangan publik, apakah karena dipilih atau diangkat, wajib memberikan pertanggungjawaban publik. Pertanggungjawaban memiliki tujuan politik untuk mengawasi dan membatasi kewenangan eksekutif, sehingga meminimalisasi penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan operasional pertanggungjawaban adalah untuk membantu memastikan pemerintah beroperasi secara efektif dan efisien.
Mendapatkan dan mempertahankan persetujuan publik terhadap organisasi dan kegiatan negara dan pemerintah merupakan dalil dasar teori demokrasi. Oleh karena itu tidak ada lembaga, fungsi, dan tindakan negara dan tidak ada organisasi maupun kegiatan pemerintah yang dapat dikecualikan dari pengawasan parlemen. Semua komponen sektor keamanan negara juga tercakup di dalamnya.
Definisi standar dari demokrasi saat ini adalah: demokrasi politik modern adalah sistem pemerintahan dimana penguasa dimintakan pertanggungjawabannya atas tindakan-tindakannya di ranah publik oleh warga negara secara tidak langsung melalui kompetisi dan kerjasama dari wakil-wakilnya yang terpilih.
Praktek Intelijen dan Pengawasan Demokrasi
Dalam dunia intelijen ada yang disebut kelompok Kerja Intelijen DCAF yang mencakup semua lembaga yang secara sah diberi kewenangan untuk menggunakan atau memerintahkan penggunaan kekuatan pemaksa demi perlindungan negara dan rakyatnya dan untuk menjaga kepentingan nasional, masyarakat serta kebebasan warganegara.
Organisasi-organisasi tersebut meliputi angkatan bersenjata, kekuaran paramiliter, penjaga perbatasan dan bea cukai, badan keamanan, badan intelijen, polisi, sistem judisial dan pemidanaan (lembaga permasyarakatan), serta pihak-pihak berwenang sipil yang diberi mandat untuk mengendalikan dan mengawasi lembaga-lembaga ini.
Di antara organisasi-organisasi ini, badan intelijen selalu menonjol sebagai pengecualian dari peraturan di atas, dalam artian ia memiliki kekebalan yang lebih besar dalam hal pertanggungjawaban dan pengawasan yang ketat dibanding yang lainnya. Dibanding organisasi-organisasi lainnya di sektor keamanan, badan intelijen memang memiliki keunikan yang menyulitkan pengendalian dan permintaan pertanggunjawaban dari badan tersebut.
Kerumitan utama dari suatu badan intelijen adalah kebutuhannya untuk menjaga kerahasiaan agar dapat berfungsi secara efektif. Bila lembaga intelijen membuka kegiatan-kegiatannya kepada publik maka tindakannya itu sama dengan membongkar rahasianya kepada target-target operasinya.
Lembaga intelijen harus menjaga kerahasiaan anggaran, operasi serta hasil maupun prestasi kerjanya. Karena itu pekerjaan lembaga intelijen tidak diperdebatkan secara terbuka atau di parlemen seintensif perdebatan tentang bagian-bagian fungsi pemerintah lainnya yang diawasi secara cermat oleh media.
Tingkat kerahasiaan tentang masalah-masalah intelijen selalu dijaga dalam tubuh pemerintahan dan hal ini menimbulkan konflik yang tak terselesaikan dengan gagasan demokrasi. Akibatnya lembaga intelijen tetap menjadi entitas yang paling sulit dan paling sedikit dikendalikan.
Sebagai alat negara, lembaga intelijen dapat digunakan untuk tujuan yang baik maupun buruk. Sejarah abad yang lalu penuh dengan contoh dari keduanya. Pada satu sisi sejarah menunjukkan penyalahgunaan badan intelijen oleh diktator-diktator seperti Lenin, Stalin, Hitler dan Musolini untuk memakasakan rezim totaliter mereka, mengendalikan rakyatnya, dan menyiapkan serta mendukung ekspansi melalui penaklukan dan penundukan negara-negara lain serta perbudakan masyarakatnya.
Salah satu pelajaran yang paling berat dari Perang Dingin adalah bahwa badan-badan intelijen dan dinas keamanan yang memiliki kewenangan tanpa tandingan untuk mengawasi dan menindas pemberontakan dalam bentuk apapun telah menjadi tiang penyangga utama negara-negara otoriter. KGB memiliki cakupan kewenangan yang jauh lebih besar dibanding intelijen dan dinas keamanan negara-negara barat manapun terutama karena perang yang dilakukannya secara menyeluruh melawan “subversi ideologis”.
Sebagaimana diketahui jumlah informan Staatssicherheits-dienst GDR 7 kali lipat lebih besar dari rezim Nazi Jerman. Terlepas dari perbedaaan ideologi yang ada antara Nazi, komunis, apartheid, fasis-kleriko, dan militerisme-nasionalis dari Jerman di bawah Hitler, dominasi imperium Soviet, supremasi Kulit Putih Afrika Selatan, dan lainnya.
Demikian halnya para Ayatollah di Iran dan pengikut Partai Baath di Irak serta junta militer di Amerika Latin, mereka memiliki kesamaan dalam hal penggunaan metode-metode tanpa batas untuk melawan oposisi domestik. Sampai sekarang penggunaan cara-cara seperti itu merupakan jaringan pendukung utama yang tak tergantikan untuk mempertahankan rezim-rezim yang paling tidak disukai di seluruh dunia.
Di sisi lain , banyak pengalaman yang menunjukkan pentingnya peranan badan intelijen dalam membantu kekuatan-kekuatan demokratis untuk mengalahkan rezim Nazi Jerman, membendung penyebaran ideologi komunis dengan kekerasan, mencegah Perang Dingin berkembang menjadi perang terbuka dan pencegahan perang nuklir.
Dalam perang global melawan terorisme sekarang ini pelajaran penting yang dapat ditarik adalah: intelijen telah terbukti sebagai senjata paling efektif untuk melawan terorisme dan tidak ada yang dapat menggantikan fungsi badan intelijen.
Hal penting yang dapat disimak dari pengalaman-pengalaman di atas adalah bangkitnya kesadaran akan pentingnya melakukan pengawasan demokratis terhadap badan-badan intelijen dalam rangka melindungi demokrasi. Dalam negara demokrasi, badan intelijen harus berusaha untuk bekerja secara efektif, netral dan non-partisan serta mematuhi etika profesional dan beroperasi sesuai dengan mandat legalnya selaras dengan norma-norma legal-konstitusional serta praktek-praktek negara demokrasi.
Syarat yang harus dipenuhi agar pengawasan demokratis dapat berjalan adalah pengetahuan yang mendalam tentang tujuan, peranan, fungsi dan misi badan intelijen. Pengetahuan dan pemahaman seperti itu juga dibutuhkan untuk membuat intelijen lebih cerdas dan agar reformasi apapun menyangkut badan intilejen dilakukan sesuai dengan norma dan standar demokrasi.
Persoalannya, oleh sebab persaingan politik dan kekuasaan, kemampuan operasi dan strategi intelijen acapkali disalahgunakan untuk tujuan seperti disebut di awal tulisan ini.
Runyamnya, dengan kemajuan teknologi medsos, kegiatan semacam ini seperti menemukan arena perjodohan antar buzzer dan followernya.(disarikan dari berbaga sumber).
