Musda Golkar Kota Bekasi Ditunda Karena Masalah Aset, Pengusaha Andy Salim Angkat Bicara

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golongan Karya (Golkar) Kota Bekasi yang sedianya akan dilangsungkan pada tanggal 5 Agustus 2020 diundur kembali tanpa batas waktu yang ditentukan. Hal itu disebabkan masalah sengketa penjualan aset Gedung DPD Golkar Kota Bekasi yang belum jelas sampai sekarang.

Andy Salim, pengusaha yang bersengketa dalam aset Gedung DPD Golkar Kota Bekasi itu menyatakan bahwa berlarutnya masalah tersebut disebabkan tidak konsistennya sikap jajaran DPD Partai Golkar Kota Bekasi sendiri. Bahkan, Andy menambahkan, sikap DPD Golkar Kota Bekasi justru membingungkan, karena belakangan tidak mengakui gedung yang sudah ditempati puluhan tahun itu sebagai aset Golkar Kota Bekasi.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Sungguh membingungkan. Bagaimana gedung yang sudah ditempati selama puluhan tahun itu, sekarang bilangnya, bukan miliknya. Lalu pertanyaannya milik siapa?,” kata Andy seraya bertanya, Rabu (5/8/2020).

Andy pun mempertanyakan uang sejumlah Rp 2,4 miliar yang sudah diserahkannya untuk jual beli gedung DPD Golkar Kota Bekasi. Mengingat, dalam perjanjian jual beli dihadapan Notaris Rosita Siagian pada Oktober 2004 menurut Andy jelas berbunyi objek yang dijualbelikan itu adalah Gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi di Jalan Achmad Yani, Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan.

“Kan jelas tu..! Emangnya ada dua Gedung DPD Partai Golkar dilokasi itu. Kalau memang ada dua lalu yang satunya lagi sebelah mana?,” sindir Andy.

Dikatakan Andy, kalau berbicara terkait kepemilikan Gedung DPD Partai Golkar itu milik siapa, menurutnya tidak perlu diragukan lagi. Pasalnya, dalam beberapa kali gugatan yang diajukan pihak DPD Partai Golkar Kota Bekasi sebelumnya, selalu ngotot dengan berbagai alasan yang didalilkan dalam gugatan, tidak menunjukan itikad baiknya dan berakhir kandas di pengadilan.

“Beberapa gugatan ke saya semuanya mentah sekalipun dengan alasan berubah ubah. Itu artinya, kalau ada yang bertanya siapa pemiliknya ya saya, Andy Salim, semua orang juga tahu sejarah gedung itu di Kota Bekasi ini, banyak pula yang tahu bahwa itu memang milik saya,” tegas Andy.

Andy pun setuju dengan statement Wakil Ketua Badan Hukum dan HAM DPP Partai Golkar, Muslim Jaya Butar Butar mengatakan yang mengatakan “Ya inilah karena sikap pemimpin yang congkak, sombong, menghalalkan segala cara, mengorbankan hak orang lain demi kepentingan pribadi dan merasa paling hebat,” pungkas Andy mengutip.

Nah sekarang, lanjutnya, gara-gara masih berusaha ingin mempertahankan Gedung Partai Golkar Kota Bekasi, malah keluar pernyataan bahwa Gedung itu, bukan asset milik DPD Partai Golkar Kota Bekasi sekaligus berusaha untuk menghilangkan hak orang lain dalam pernyataan itu.

“Ini lebih parah lagi. Boleh dibilang lebih berbahaya lagi, karena masuknya penipuan dong? Sebab, dihadapan Notaris Rosita Siagian terkait jual beli itu adalah Gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi lengkap dengan alamatnya di Jalan Achmad Yani, Kelurahan Margajaya,” ulas Andy.

Selain adanya perjanjian jual beli di Notaris Rosita Siagian ujar Andy, uang senilai Rp2,43 miliar pun sudah diterima hasil jual beli Gedung DPD Partai Golkar Kota Bekasi tersebut. Kekurangan sekitar Rp 565 juta dari harga Rp3 miliar perjanjian awal dalam akta Notaris itu akan dilunasi setelah Gedung dikosongkan.

“Kekurangan sekitar Rp 565 juta wajar dong digantung, karena Gedung belum dikosongkan tapi uang sudah dibayarkan sekitar 80%. Terakhir, karena mereka beralasan sisa uang Rp 565 tidak cukup untuk membangun gedung buat kantor DPD yang baru di atas tanah sudah di beli dari hasil pembayaran saya pada tahun 2005, dan juga untuk dibagikan ke pihak DPD Kabupaten Bekasi maka saya menyanggupi untuk di kalikan 3 kali dari sisa uang Rp 565 juta dan menjadi Rp 1,7 milyar bila mereka menyerahkan gedung itu, yang dituangkan dalam draft perdamaian lalu dikuatkan dengan Putusan Perdamaian No.41/Pdt.G/2015/PN.Bks. sehingga total sisa menjadi Rp 1,7 miliar akan menjadi Hak DPD Kota dan Kabupaten Bekasi, kemudian sampai pada saat nya yang telah disepakati bersama, ternyata masih ngak juga kosong malah kembali menggugat dan dikalahkan sesuai dg isi Putusan Perkara No. 558/Pdt.Plw/2015/PN.Bks. jo No.59/PDT/2017/PT.BDG. yang sudah inkraah. Namun bukan nya mentaati Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap tapi kembali melakukan gugatan pada maret 2020 dengan dalil yang lebih konyol lagi” bahwa DPD Golkar tidak pernah merasa memiliki Asset tersebut” padahal mereka berkali kali melakukan pertemuan untuk melobby saya, bahkan sampai di bentuk Tim Asset yang diantaranya Abdul Manan, Iqbal Daud jg ada Wakil Ketua DPRD kita Bksi pak Edi, untuk rapat dengan saya terakhir pada february 2020. Siapa yang tidak kesal dipermainkan oknum dalam DPD Partai Golkar Bekasi yang selama ini sudah melahirkan pemimpin bangsa karena integritas dan dikenal baik dan taat hukum, mereka tidak menyadari bahwa sikap mereka ini dapat merusak citra partai yang selama ini justru sudah menjadikan sebagai pemguasa di Bekasi selama 16 tahun sampai sekarang, perlawanan saya ini tidak ada hubungan dengan politik, saya berani melawan untuk meminta hak saya yang sudah dipermainkan selama 16 tahun ini, hingga akhirnya berbuntut laporan Pidana di Polisi,” jelas Andy.

Andy mengukapkan, dalam Putusan Pengadilan, Segera Bayar atau Segera Kosongkan Sesuai Isi PUTUSAN AKTA PERDAMAIAN NO :41/Pdt.G/2015/PN.Bks, Tgl.22 JUNI 2015.

“Selain Kitab Al-Qur’an atau Injil, dsb yg patut patuhin dan kita taati, selain itu yaa putusan Pengadilan,” pungkasnya.(YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan