Miris! Mencoba Konfirmasi Kepala Desa Wilayah Kabupaten Bekasi, Seorang Wartawan Malah Diancam

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Nasib malang menimpa salah seorang wartawan online yang berniat mengkonfirmasi Kepala Desa Cibuntu Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat terkait adanya informasi dugaan penyalahgunaan wewenang dalam kaitan Lahan Pemakaman ahli waris diwilayah tersebut.

Saat itu, Imam salah seorang wartawan inijabar dengan Kades Cibuntu Abdul Rohim bertemu di Kantor Kepala Desa guna mengkonfirmasi soal dugaan intimidasi kepala desa terhadap sebagian warga Cibuntu dalam rangka pemindahan lahan pemakaman.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Disitu Imam mengajukan pertanyaan kepada Kepala Desa Cibuntu, dan semua dijawab seta dijabarkan kepala desa.

“Pada saat itu memang saya mengkonfirmasi terlebih dahulu atas dugaan tersebut, lalu pak kades menelepon saya meminta bertemu dikantor desanya. Setelah itu saya mewawancarai dia dan tiba-tiba keluarlah bahasa dari kades tersebut yang kurang pantas dan kurang etis. Dia berkata:¬† saya akan melaporkan (Penegak Hukum) bapak karena pencemaran nama baik bapak terbuka saja. Pada saat itu saya tidak mau memberi tahu narasumber berkaitan dugaan intimidasi tersebut,” jelas imam yang bertugas peliputan di wilayah Kabupaten Bekasi ini, Selasa (28/07/2020).

Padahal Pada Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyatakan dalam menjalankan profesinya jurnalis mendapat perlindungan hukum.

Merujuk pada KUHP dan Pasal 18 UU Pers, pelaku kekerasan terhadap jurnalis terancam hukuman dua tahun penjara atau denda Rp500 juta.

Tujuan wartawan untuk memperoleh informasi-informasi yang bisa digali, agar dapat memperoleh bukti nyata, dan memperoleh sebuah fakta penting dari suatu wawancara.

Wartawan wajib menemukan sumber yang kredibel dan dapat dipercaya dengan informasi yang sangat akurat. Dan Wartawan dapat melakukan wawancara dengan orang yang ditemui di jalan untuk meminta pendapat tentang masalah atau kondisi tertentu.

Menurut Imam, jika intimidasi terhadap Jurnalis terjadi, itu sangat memprihatinkan, karena intimidasi aparat Desa terhadap Jurnalis membahayakan demokrasi.

“Dan ancaman- ancaman oleh aparatur itu adalah prilaku kebodohan,” kata Mantan Ketua BEM Fisip Unsika tersebut.(YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan