LINGKAR INDONESIA (Kota Bekasi) – Aksi unjukrasa yang dilakukan sekelompok orang terhadap kebijakan Plt Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto terkait pemutasian sejumlah jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah Pemkot Bekasi dinilai sebagai tindakan yang tidak produktif.
Pasalnya kebjakan tersebut sudah melalui proses penilaian dan prosedur yang panjang hingga memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah Pusat.
“Apa yang dilakukan Plt Wali Kota Tri Adhianto sudah sesuai dengan koridor,” kata Miftah Setia Nugroho selaku aktivis kepemudaah di Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) di Kota Bekasi, Kamis (12/1/2023).
Miftah sangat menyayangkan aksi-aksi tersebut. Sebab semestinya sebelum melakukan kritikan perlu dipahami dulu duduk persoalannya. Tak perlu pula melambung keatas, langsung saja sampaikan kiritikan tersebut kepada Plt Wali Kota.
“Semua orang juga tahu, Pak Tri sangat terbuka kepada semua element untuk menyampaikan pandangan dan gagasan selama itu untuk kebaikan pembangunan di Kota Bekasi,” ujarnya.
Ia pun berharap para kelompok pemuda yang berlatarbelakang aktivis memiliki kemampuan analisa yang baik dan mampu untuk memberikan ide dan gagasan untuk pembangunan Kota Bekasi.
“Sampikan kritik secara konstruktif dan tunjukan sumbangsi secara real untuk kemajuan pembangunan Kota Bekasi,” pungkas Miftah yang juga alumni HMI cabang Bekasi ini.
Sementara itu berdasarkan keterangan tertulis BKPSDM Kota Bekasi melalui Humas Pemkot Bekasi, Kamis (12/1/2023) diperoleh penjelasan bahwa pelaksanaan mutasi sejumlah jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah Pemkot Bekasi telah dilakukan melalui proses penilaian dan prosedur yang panjang hingga memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah Pusat. Plt Wali Kota Bekasi.
Terkait hal itu, maka Plt. Wali Kota Bekasi hanya dapat melakukan mutasi pejabat struktural ASN dengan persetujuan Mendagri.
Plt Wali Kota Bekasi tidak akan pernah melakukan mutasi sebagaimana telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, bila tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan Mendagri.
Pelaksanaan mutasi sejumlah jabatan di lingkungan organisasi perangkat daerah Pemkot Bekasi telah dilakukan melalui proses penilaian dan prosedur yang panjang hingga memperoleh persetujuan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah Pusat.
Plt Wali Kota Bekasi, hanya dapat melakukan mutasi pejabat struktural ASN dengan persetujuan Mendagri. tidak akan pernah melakukan mutasi tanpa persetujuan Mendagri.
Sesuai dengan Surat Edaran Mendagri nomor 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020, ditegaskan bahwa “Khusus bagi Penjabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah yang diangkat untuk mengisi kekosongan Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka dilarang melakukan mutasi pegawai, namun dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri”(dalam hal ini Menteri Dalam Negeri).
Pemerintah Kota Bekasi yang saat ini dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto mengedepankan asas kepatuhan dan kepatutan dalam membuat dan melaksanakan kebijakan mutasi sejumlah posisi jabatan struktural di lingkungan Pemkot Bekasi, dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memperhatikan arahan Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat.
Bahwa semua mutasi di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi telah mendapatkan Izin, salah satunya adalah Mutasi Pejabat Struktural di lingkungan Pemkot Bekasi, antara lain ;
– Mutasi Pejabat Administrator dan Pengawas pada 25 November 2022 yang telah mendapatkan Izin tertulis Gubernur Jawa Barat Nomor. 6019/KPG.07/BKD Tanggal 29 September 2022 dan Rekomendasi Mendagri Nomor 100.2.2.6/8104/OTDA Tanggal 10 November 2022.
– Mutasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada 2 Januari 2023 telah mendapat Izin Tertulis Gubernur Jawa Barat Nomor 6609/KPG.07/BKD Tanggal 19 Oktober 2022, Rekomendasi Mendagri Nomor 100.2.1.6/8356/SJ Tanggal 22 November 2022 dan Rekomendasi KASN Nomor B-3575/JP.00.01/10/2022 Tanggal 16 Oktober 2022.
Di luar kebijakan mutasi ASN, Plt Wali Kota menyadari sepenuhnya untuk tidak membuat kebijakan yang sifatnya strategis tanpa persetujuan Mendagri. Hal ini mencakup kebijakan yang memerlukan perubahan atau pembentukan produk hukum daerah dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan /atau kebijakan yang jangka panjang membebani keuangan publik dalam bentuk pinjaman daerah.
Dalam hal perubahan jabatan dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), merupakan kewenangan Plt Wali Kota di luar ketentuan yang harus mensyaratkan persetujuan Mendagri sebagaimana perubahan jabatan struktural ASN, BUMD memiliki prosedur sendiri yang penggantiannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah dan turunannya berupa Permendagri No. 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
Atas dasar penjelasan tersebut, maka mutasi yang dilakukan atas sejumlah jabatan struktural ASN maupun penyegaran pejabat BUMD yang dilakukan, telah mempedomani dan sesuai prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dengan secara penuh memperhatikan apa yang menjadi arahan Mendagri dan Gubernur Jawa Barat selaku Wakil Pemerintah Pusat (dmr/im).
