Membongkar Elit Politik Yang Bersembunyi Di BUMD Kota Bekasi

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – PD Mitra Patriot Kota Bekasi, salah satu Perusahaan milik BUMD yang saat ini dipimpin oleh elit Partai politik ditengarai merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 Pasal 57 Ayat i.

Ulung Purnama yang merupakan Praktisi Hukum menyampaikan bahwa ada bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Direktur Utama dan Badan Pengawas jika masih terlibat dalam kepengurusan Partai politik.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Mereka tidak boleh terima gaji, tunjangan, serta keuangan yang lainnya, karena ada larangan yang mengaturnya,” tegas Ulung melalui telepon selular, Kamis (30/07/2020).

Secara aturan dan perundangan yang berlaku, kata Ulung, seharusnya para pejabat yang mengisi BUMD harus segera mengundurkan diri dimulai pada saat pelaksanaan seleksi. Sehingga tidak ada kepentingan politik yang mempengaruhinya.

“Kalau secara etika, konsekuensinya harus mengundurkan diri salah satunya, memilih menjadi Dirut PD Mitra Patriot atau pengurus Partai Politik,” tegasnya.

Ketika ditanyakan mengenai pencalonan diri Direktur Utama PD Mitra Patriot, TB. HS menjadi bakal calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Ulung menganggap hal tersebut adalah suatu bukti nyata bahwa TB. HS tidak menghargai hukum dan perundangan yang berlaku.

“Terkait Dirut PDMP yang mencalonkan diri menjadi Ketua Partai Politik. Konteksnya adalah (yang bersangkutan-red) tidak menghargai hukum, karena ada aturan yang melarang kemudian mengabaikannya,” pungkasnya.(YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan