Daftar Isi: [Sembunyikan] [Tampilkan]
    Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi.

    LINGKAR INDONESIA (Kabupaten Bekasi) – Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi berharap dibawah kepemimpinan Pj Bupati Dani Ramdani, roda pemerintahan Kabupaten Bekasi semakin mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, meski, tentu tidak mudah.

    Dengan berbagai keterbatasan, baik itu keterbatasan kewenangan, keterbatasan waktu dan pelbagai persoalan yang ditinggalkan oleh bupati masa sebelumnya, Dani Ramdani diharapkan mampu mencatatkan suksestori dalam memperbaiki sistem, mentalitas aparatur dan menetapkan skala prioritas pelayanan publik  yang paling urgen guna membawa perubahan Kabupaten Bekasi menjadi lebih baik.

    Berikut wawancara khusus Media Lingkar Indonesia dengan Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi yang sekaligus politisi PKS, Ani Rukmini.

    Bagaimana jalanya pemerintahan Kabupaten Bekasi dibawah kepemimpinan Pj Bupati Dani Ramdani?

    Saya memberikan apresiasi atas kepemimpinan Pj Bupati Kabupaten Bekasi Dani Ramdani karena begitu banyak tantangan seperti keterbatasan waktu keterbatasan kewenangan, dan dengan keterbatasan waktu tapi memiliki tanggungjawab menyelesaikan berbagai persoalan pekerjaan yang belum terselesaikan pada masa bupati sebelummnya.

    Untuk itu saya menyambut baik dengan dibentukanya banyak satgas, baik itu satgas penanggulangan kemiskinan, pengangguran, satgas lingkungan hidup maupun bencana alam. Asalkan satgas itu bukan cara  life service atau sekedar memberi tempat pada circle pak  bupati, tapi satgas itu betul-betul  dimanfaatkan untuk menjadi solusi yang sifatnya crash and program jangka pendek, karena satgas itu sifatnya ad hoc tentu memilki keterbatasan waktu, tapi kinerja satgas harus terukur dan terasakan oleh masyarakat.

    Harapan apa yang diproyeksikan DPRD untuk proyeksi kinerja kedepan?

    Tentu saja dimasa sebelum tahun 2024 ini, harusnya ini menjadi sautu kebaikan ketika pemerintahan dipimpin seorang ASN. Dalam hal ini orang yang ditunjuk oleh Gubernur karena peraturan dan perundang-undangan yang ada.

    Tentu saja saya harapkan Pak Pj Bupati mampu menggerakan kinerja mesin birokrasi di pemerintahan.Dimana salah satu tugas utama atau fungsi ASN sesuai UU No 5 Tahun 2014 adalah sebagai  pelaksana kebijakan publik, pelayan publik dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Karena posisi Pj Bupati seorang birokrat, mungkin akan lebih memiliki keleluasaan, sehingga tidak perlu dilakukan upaya-upaya politisasi dan lain sebagainya. Jadi posisi beliau sekarang harus dimanfaatkan dengan baik, dan kita berharap mesin birokrasi tetap berjalan untuk lebih meningkatkan pelayanan dan kinerja ASN juga lebih ditingkatkan, lebih disiplin, lebih kredibel dan lebih memiliki integritas.

    Faktok apa sajakah yang harus diperbaiki dan dievaluasi oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam berbagai aspek?

    Pada umumnya masyarakat menginginkan segala pengurusan yang lebih cepat, efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan pelayanan prima yang bisa diwujudkan pemerintah Kabupaten Bekasi guna mewujudkan kualitas pelayaan tersebut. Maka, untuk itu, hal yang perlu utuk divelauasi adalah pertama; faktor organisasi atau struktur organisasi, karena kualitas pelayanan publik oleh pemeritahan sangat dipengaruhi komponen-komponen pembentuknya. Dan kita harapkan komponen formalisasi yang berkaitan dengan standar operasional prosedur (SOP) , juga sentraliasi dengan kewenangan pengambilan keputusan adalah bagian yang mesti diperbaiki, sehingga dalam posisi atau jabatan harus jelas SOP atau job desknya,  dan kemudian tidak membiarkan satu posisi atau jabatan kosong terlalu lama, bahkan  lebih dari tiga bulan, karena nanti akan mengganggu  kualitas pelayanan.

    Yang kedua adalah aspek dari aparat atau pelayan publik. Tentu dari aparat , sekali lagi, kita butuhkan integritas  dan kredibilitas dalam memberikan pelayanan. Jadi gunakanlah hati, karena satu hal yang terkadang jadi  titik lemah dari satu profesi ketika melakukan satu pekerjaan dalam durasi yang lama. Jika kondisinya demikian, maka, ada dua hal yang bisa terjadi; pejabat atau SDM menjadi bosan sehingga tidak peka lagi atau dia semakin ahli. Tentu yang kita harapakan menjadi semakin ahli, semakin meningkatkan kinerjanya dan bekerja dengan hati.

    Ketiga adalah pada aspek pelayanan pubik. Jadi  untuk memebrikan pelayanan publik ang baik kepada masyakarata diperlukan sistem yang tertata. Selain berimbas kepada kecepatan pelayanan, dan sistem pelayanan publik yang baik, utamanya dapat menekan  biaya-biya terembunyi, atau yang kita sebut dengan pungli dan tindak korupsi.

    Dengan pelayanan dan syarat pelayan yang jelas, waktu yang jelas, batas waktu yang jelas, prosedur yang jelas dan  tarif pelayanan yang transparan, itu yang diharapkan masyarakat.

    Yang terakhir yang harus dibenahi dalam birokrasi adalah sinergi dan kordinasi. Sebab faktanya, sinergi dan kordinasi hanya bisa dilakukan diatas kertas, tapi pada praktiknya diantara para ASN dimana tugas dan fungsinya banyak memiliki irisan dengan bagian atau perangat dinas yang lain seringkali terjadi mis sehinggaitu yang kemudian yang menjadi pekerjaan rumah bagi Pj Bupati saat ini; sinergi dan kordinasi.

    Itu sebenarnya sederhana, buka say hello, bicara soal apa yang akan dilaksanakan dan apa yang menjadi irisannya, apa yang bisa dilakukan oleh yang lain, sederhana saja.(zal/im).

    Bagikan:

    Tinggalkan Balasan