Membaca Arah Gerakan Tolak Omnybus Law

  • Whatsapp
Penulis: Ali Mahyail F, Pemerhati Sosial Juga Selaku Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Bekasi, 24 Oktober 2020
banner 468x60

SESAAT setelah Palu pengesahan Omnibus Law di ketuk pada Tanggal 5 Oktober 2020, maka gerakan rakyat dan mahasiswa mulai melakukan ‘long march’ panjang menolak pengesahan itu.

Gerakan yang mula-mula di inisiasi oleh organ-organ Buruh itu mulai menemukan momentum untuk berkolaborasi dengan mahasiswa, pemuda dan bahkan pelajar untuk menolak Undang-undang Cipta Kerja tersebut. Kaum penolak menyebutnya Undang-undang CILAKA (Cipta Lapangan Kerja).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Proses pematangan dan kelahiran UU ini dinilai cacat, baik secara prosedur maupun substansi. Banyak kalangan yang masih terus mengkritisi, bahkan Ormas-ormas terbesar di Negara ini seperti NU dan Muhammadiyah pun masih belum bisa menerima sebagian isi dari UU tersebut, sehingga wajar saja dalam keadaan seperti itu di tulis dengan nada satire oleh Erros Djarot, “Ketika palu omnibus law diketuk dalam kegelapan, maka rakyatpun berbondong turun kejalan sambil membawa obor untuk menghalau kegelapan, mereka meneriakkan tuntutan: Keadilan Harus Ditegakkan!”.

Kenapa Omnibus Law mampu menyatukan dan menggerakkan seluruh elemen msyarakat (Pekerja, buruh, mahasiswa dan pelajar), bahkan Organisasi ekstra Mahasiswa yang selama ini sering di personafikasikan dekat dengan kekuasaan, seperti GMNI, PMII, HMI dan lainnya turut serta ambil bagian dalam demontrasi massif tersebut. Berhari-hari dan ber jilid-jilid, merata hampir diseluruh Kota besar di Indonesia, melihat fenomena dimana semua organ itu bergerak secara serentak dan simultan, dengan derap langkah dan tarikan nafas yang sama, maka dapat dipastikan ada suasana kebatinan yang sama walaupun ada beberapa kasus yang di ungkap polisi bahwa mereka yang demo itu tidak mengerti isi UU Ciptaker tersebut, tetapi secara keseluruhan ada kesamaan ‘sesuatu’ yang mereka rasakan, yaitu: Rasa keadilan yang terkoyak!.

Palu sidang yang seharusnya milik rakyat karena itu merupakan peng ejawentahan dari suara rakyat, digunakan secara ugal-ugalan (istilah prof. Zainal Arifin Mochtar) untuk mensahkan UU yang masih menjadi perdebatan.

Pemerintah sepertimya harus mengeluarkan semua jurus simpanan untuk meredupkan gerakan itu, mulai dari melakukan klarifikasi bahwa UU tersebut semata-mata hanya demi kebaikan rakyat, dan proses kelahirannya pun sudah melalui prosedur yang benar, pemerintah juga melakukan cara-cara persuasif (Undangan dialog tokoh gerakan) bahkan sampai melakukan tindakan yang terkesan ekstrim/repressif (kekerasan dan penangkapan aktifis). Tetapi kenapa gerakan tolak omnybus law tersebut belum juga surut? kemana arah gerakan ini sesungguhnya, dan seberapa kuat gerakan ini akan terus berlanjut?

Sesungguhnya demontrasi (baca gerakan) menolak omnybus law memang bukan gerakan yang langsung menohok pusat kekuasaan politik nasional, isu yang di usungpun lebih dominan kepada cluster ketenaga kerjaan, soal kontrak kerja seumur hidup, tunjangan PHK yang dikurangi, serta persoalan-persoalan ketenaga kerjaan lainnya, sedikit tambahan issu misalnya soal ‘karpet merah’ untuk investor (baca: asing/aseng) yang seolah mengancam eksistensi keberadaan pribumi, menindas dan menyengsarakan rakyat.

Pada paragrap pertama, murni persoalan buruh, disitulah kaum buruh akan berjibaku dan berjuang untuk mempertaruhkan eksistensinya, ‘no point to return, tidak ada kata berhenti’ begitu kata pemimpinnya, gerakan kaum buruh memang seringkali menjadi gerakan yang panjang dan kuat staminannya, kondisi ini karena memang organ buruh memiliki infrastruktur yang memadai untuk bergerak termasuk dukungan logistik dari dalam organisasinya sendiri, buruh akan head to head dengan pemerintah, langkah terbaik adalah terus melakukan dialog dengan semua organ buruh terkait tuntutan yang mereka suarakan, mengakomodir dalam bentuk Perpu atau PP misalnya, adalah satu jalan keluar yang bijaksana, kondisi ini akan memakan waktu cukup panjang, walaupun secara politik tidak terlalu besar berpengaruh terhadap kepemimpinan nasional tetapi akan menghambat target-target Pemerintah dalam menjalankan agenda kemakmuran nasional, apalagi dimasa pandemi seperti ini, dimana langkah pemerintah sangat terbatas untuk dapat menjalankan program kerjanya, karena kondisi pertumbuhan ekonomi yang kembali minus.

Pada paragrap ke dua, organ organ mahasiswa dan pemuda lah yang akan mengambil posisi, menyuarakan keadilan rakyat, tentang hak hak rakyat yang terancam di rampas oleh omnibus law, bahkan tentang kepemimpinan nasional yang dinilai gagal dalam mensejahterakan rakyat dan oleh karena itu harus di cabut mandatnya, gerakan mahasiswa kali ini memang terbilang massif dan panjang karena menemukan momentum Omnibus Law, tetapi itu saja belum cukup untuk terus menggelembungkan gerakan aksi mahasiwa ini, kecuali ada faktor x yang dapat memicu gerakan ini, beda dengan aksi mahasiswa 98, begitu banyak variabel yang mempengaruhi kejatuhan pemimpin nasional saat itu, gerakan mahasiswa menjadi trigger dalam proses itu.

Saat ini kondisi Pemerintah begitu kuat dengan dukungan mayoritas parlemen dan semua eksekutif saat ini adalah ‘all president man’ jadi tampa tambahan faktor lain (ekonomi yang ambruk misalnya), akan sulit terwujud gerakan mahasiswa untuk cabut mandat ini sukses, ditambah stamina dan infra struktur gerakan mahasiswa memang tidak sebagus yang dimiliki organ kaum buruh, mahasiswa mungkin akan terus bergerak dengan stamina terbatas yang dimiliki, sambil menunggu momentum besar yang akan terjadi, jika tidak ada, maka akan seperti gerakan tolak UU KPK membesar dan setelah itu berhenti. Yang tersisa hanyalah gerakan-gerakan kecil dari para aktifis sejati, yang terus menyuarakan kebenaran dan keadilan untuk rakyat Indonesia. Fiat justisia et pereat mundus.(YD)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan