Kolaborasi Bawaslu dan KNPI Kota Bekasi Harapkan Komitmen Pengawasan Pada Pemilu 2024

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Partisipasi politik yang merupakan pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Salah satu misi Bawaslu adalah mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil dalam rangka menjawab tantangan Pemilu dan Pemilihan serentak 2024.

Hal tersebut disampaikan oleh Kordiv Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga (PHL), Tomy Suswanto SE, M.M kepada wartawan, Jum’at (13/8/2021).

Bacaan Lainnya

Menurut Tomy, pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan dan keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

“Sebelum sampai kepada peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu, tantangan besar yang juga dihadapi Bawaslu adalah membangun kesadaran politik masyarakat. Kesadaran masyarakat atas kedaulatan yang dimiliki dalam proses demokrasi nyatanya masih rendah. Kerendahan kesadaran tersebut salah satu pemicunya adalah minimnya pengetahuan rakyat mengenai demokrasi, Pemilu dan pengawasan Pemilu,” papar Tomy.

Lanjut Tomy Suswanto, desain kepemiluan yang saat ini digunakan dengan berdasar pada Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu serta Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan memberi tambahan kerja ekstra bagi penyelenggara Pemilu terutama Pengawas Pemilu. Pada 2024 akan diselenggarakan Pemilihan Legislatif (Pileg), Pemilihan Presiden (Pilpres), dan Pilkada. Ketiga pemilihan tersebut akan berjalan secara maraton.

“Menerka Pileg dan Pilpres 2024 yang akan digelar pada Maret 2024 sebagaimana rencana desain yang diajukan KPU akan membuat perangkat pemilihan (KPU dan Bawaslu) sudah siap bekerja sekitar Juli 2022 atau sekitar 20 bulan sebelum pemungutan suara dilaksanakan untuk Pileg dan Pilpres. Kemudian persiapan pelaksanaan pilkada yang pemungutan suaranya akan dilaksanakan pada November 2024 sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 10/2016 sudah dimulai setidaknya 11 bulan sebelum pemungutan suara atau setidaknya pada Desember 2023. Atas hal itu kami Bawaslu Kota Bekasi sangatlah berharap keterlibatan aktif DPD KNPI Kota Bekasi dalam bentuk kerjasama yang akan kami bangun nantinya dalam bidang pendidikan politik pengawasan atau partisipatif pada pemilu mendatang dan pemuda akan dilibatkan aktif dalam setiap kegiatan,” tutup Tomy.

Sementara itu, Ketua DPD KNPI Mardani Ahmad, S.I.P., M.I.Pol mengapresiasi kegiatan yang digagas Bawaslu Kota Bekasi, dimana membuka peluang kerja sama yang positif, DPD KNPI Kota Bekasi dapat menjadi mitra pengawas partisipatif, sebab idealisme pemuda masih kuat. Diharapkan saling bersinergi, preventif untuk masyarakat.

“Selain itu kegiatan kerja sama yang akan dilakukan, tentunya membuka peluang bagi pemuda untuk melakukan pengabdian dalam bidang politik,” ucap Mardani.

Selanjutnya tahap awal ini, sambung Mardani, akan dilihat bagaimana format kegiatan-kegiatan kita bersama Bawaslu.

“DPD KNPI Kota Bekasi sangat berharap adanya edukasi tentang kepemiluan, yang nantinya pemuda dapat meneruskan materi tentang pengawasan partisipasi aktif kepada masyarakat agar tidak terjadi atau meminimalisir pelanggaran pada Pemilu yang akan datang,” pungkas Ketua DPD KNPI Kota Bekasi tersebut.(AL)

Tinggalkan Balasan