Klarifikasi Humas Pemkot Tentang Perda Baru Soal Penyelenggara Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Sajekti Rubiah, Kabag Humas Pemerintah Kota Bekasi menyikapi pemberitaan terkait Peraturan Daerah (Perda) Baru soal Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Yekti menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dan dilakukan atas dasar Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Kerjasama Daerah tidak menggunakan Anggara Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi.

Menurut hemat kami bahwa perubahan tersebut tidak terlalu banyak pasal-pasal yang mengalami perubahan dan seyogyanya, jika timbul biaya akibat dari sebuah perubahan tersebut tentunya dapat dilihat dari azaz manfaat. Karena kerja sama daerah adalah sebagai Pintu Gerbang Investasi sebagai penambahan Fiskal Daerah.

Demikian disampaikan oleh Sajekti Rubiah, Jum’at (3/7/2020).

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan