LINGKAR INDONESIA (Jakarta) — Muhammadiyah bersikap tegas sebagai respons atas berbagai opini dan wacana yang menjurus terhadap upaya pembangkaran Pemilu 2024.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan gelaran Pemilu 2024 yang rencananya digelar 14 Februari 2024 mendatang sudah harga mati.
“Sesuai dengan komitmen kesepakatan dan keputusan pemerintah DPR dan penyelenggara Pemilu bahwa Pemilu 2024 dilaksanakan 14 Februari 2024 tanpa perubahan apapun. Istilah Sekum Muhammadiyah itu Pemilu 14 Februari 2024 harga mati,” kata Haedar usai menggelar pertemuan dengan Ketua KPU Hasyim Asyari dan jajaran komisioner KPU di Gedung Dakwah PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/1/2023).
Ditandaskan Haedar, Undang-undang Dasar 1945 telah mengamanatkan bahwa Pemilu tak hanya dilaksanakan secara jujur adil, tapi dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Artinya, wacana untuk menunda Pemilu sebaiknya dihentikan.
“Artinya selesai dan tidak perlu lagi ada wacana-wacana atau opini yang mengambangkan pemilu,” paparnya.
Haedar juga berharap tak ada lagi pembelahan politik di Indonesia gara-gara Pemilu. Ia mengimbau semua pihak untuk saling menegaskan bahwa pembelahan politik tidak boleh ada terjadi.
“Tidak boleh terulang lagi karena harganya terlalu mahal. Maka pastikan Pemilu itu juga tidak lagi menciptakan kondisi untuk pembelahan bangsa,” pungkasnya.
Seperti diketahui, wacana penundaan pemilu belakangan ini kerap diembuskan elite politik. Wacana itu juga sudah dikritik oleh banyak pihak. (im).
