Kelompok Aksi Pribumi Melawan: Pelanggaran Berlapis PT. Massindo Karya Prima Cikiwul, Kec. Bantargebang

  • Whatsapp
banner 468x60

Ketua Kelompok Aksi Pribumi Melawan, Zainal M mengungkapkan bahwa terjadi pelanggaran berlapis-lapis yang dilakukan oleh pabrik pembuat kasur, spring bed dan sofa diwilayah Kelurahan Cikiwul, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Ini perkara tidak biasa. PHK massal sepihak. Indikasi korupsi BPIS Ketenagakerjaan. Perampasan hak kepada karyawan tetap. Perampasan hak karyawan kontrak,” tegas Zainal M atau kerap disapa Bang Jai, Sabtu (13/6/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Kelompok Aksi Pribumi Melawan mendesak hukuman seadil-adilnya kepada pemerintah terhadap pelaku pelanggaran tersebut.

“Dinas Ketenagakerjaan Kota Bekasi tidak dapat menyelesaikan kasus, kami ini karena udah terima suap kali dari awal saat 2 rekan kami di PHK didepan Kepala Dinas Ketenagakerjaan,” ujar Zainal.

Peristiwa ini bermula dari dilayangkannya surat balasan oleh perusahaan kepada para pekerja yang berisi PHK Massal.

“Di surat mah PHK tanggal 30 April 2020, tapi sampai ke kita baru tanggal 30 Mei 2020,” ujar salah satu buruh yang juga terkena PHK.

Zainal menjelaskan, lima buruh tersebut bersama dua Mahasiswa bercerita kepada masyarakat setempat dan melapor kepada Lurah Cikiwul dengan persangkaan perampasan kemerdekaan orang dan indikasi korupsi, sebagaimana dimaksud pada Undang Undang No 13 Tahun 2003.

“Prosedur PHK bagaimana? ketika terjadi PHK apa yang menjadi hak buruh itu apa saja? Ini engga, seenaknya dia aja, bisa kena Pidanakan kalo begini? Udah BPIS ga dibayarin, kita menduganya mereka korupsi. Untuk itu, sebagai masyarakat asli Cikiwul kita maunya sekalian aja di usir itu perusahaan dari tanah kita,” tegas Zainal.

Zainal menambahkan, Pabrik yang telah melakukan pelanggaran terhadap perampasan hak pekerja indikasi korupsi dan pencemaran lingkungan Cikjwul ini seperti tidak memberikan pesangon, tunjangan hari raya, membayarkan BPIS dan saluran air yang tidak teratur.

“Pabrik ini sudah mencemari lingkungan Cikiwul tambah lagi memperlakukan warga Saya yang sudah puluhan tahun sangat tidak manusiawi. Kalo Undang-Undang mah kalian sebagai mahasiswa ngertilah,” ujar Lurah Cikiwul, pada tanggal 9 Juni 2020 lalu.

Para pekerja yang terkena PHK massal sebelumnya telah mengajukan permohonan audiensi kepada pihak perusahaan tetapi diabaikan oleh pihak perusahaan dan sampai pada hari kemarin 12 Juni 2020 terjadi audiensi yang mengedepankan musyawarah antara serikat pekerja dan management PT. Massindo Katya Prima pusat dan cabang.

“Dia merasa kebal hukum, kita percaya sama Hukum Negara kalo begini, tapi kalo Hukum Negara udah gak beres, yaudah kita terpaksa pakai hukum rimba,” tegas kata Bang Jai.

Saat audiensi, kata Zainal, pihak perusahaan juga tidak mengaku bahwa telah melakukan perampasan hak kepada pekerja yang telah di PHK massal ini dengan alasan bahwa perusahaan sedang tidak ada pemasukan.

“Saya tidak terimalah mereka bilang begitu. Fakta dilapangan juga gak begitu. Saya udah 11 tahun lebih kerja disitu, tau kondisi didalam itu gimana gak akan kita terima kalo mereka mau berikan hak kita gak sesuai dengan Undang-Undang, patuhi dong,” ujar Zainal.

Para buruh tersebut mengaku diperlakukan tidak manusiawi. Hak sebagai pekerja tidak diberikan, hak terkait kesehatan diabaikan, dan hak untuk berkomunikasi diabaikan oleh perusahaan dan Lurah Cikiwul juga berupaya agar pihak perusahaan tidak merugikan warganya.

(Yudhi)

banner 300x250
banner 468x60

Tinggalkan Balasan