Kawali: Sungai Bekasi Seperti Tong Limbah Raksasa Terbesar Di Dunia

  • Whatsapp

LINGKAR INDONESIA – Sungai merupakan sumber kehidupan yang vital, multi fungsi serta manfaat untuk pertanian juga sebagai sumber mata pencaharian masyarakat.

“Namun sayangnya, di Bekasi baik Kota maupun Kabupaten banyak sekali sungai yang dijadikan tujuan sebagai tempat pembuangan limbah oleh perusahaan-perusahan yang tidak bertanggungjawab dan muara berakhirnya sampah, sehingga berdampak kepada banyak organisme, biota, hewan dan tumbuhan yang menjadi rusak
atau malah mati karena pencemaran tersebut,” ungkap Yopi Oktavianto selaku Direktur Eksekutif Koalisi Kawal Lingkungan Hidup Indonesia Lestari ( KAWALI ) Bekasi Raya, Sabtu (9/1/2021).

Bacaan Lainnya

Dampak yang kasat mata, sambung Yopi, air sungai menjadi kotor dan bau, yang tidak disadari berbahaya bagi kesehatan warga sekitar, karena hasil uji lab sungai-sungai tersebut mengandung zat besi konsentrat, alumunium hingga tembaga dengan konsentrasi yang sangat tinggi diatas ambang batas dan ini menjadi masalah yang sangat serius, belum lagi dengan sampah yang menjadi daratan disungai sehingga menyebabkan terjadinya banjir disetiap musim penghujan.

“Kami sangat mengapresiasi DPRD dan Dinas LH Kab. Bekasi yang kabarnya telah melakukan sidak beberapa waktu lalu tapi kami akan mengapresiasi lebih tinggi lagi apabila DPRD mengawasi kerja pemerintah dalam hal ini Dinas LH untuk dapat melakukan sidak kepada semua perusahaan yang melakukan pencemaran terhadap sungai, dan memang sudah selayaknya Instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di perusahaan-perusahan yang beroperasi di Kota dan Kabupaten Bekasi diaudit langsung oleh Dinas LH secara berkala, jika memang serius ingin melakukan perbaikan terhadap fungsi sungai itu sendiri,” tegasnya.

Yopi menambahkan, pencemaran Sungai dan Sampah adalah bagian permasalahan terbesar di Kota dan Kabupaten Bekasi.

“Jadi, kami meminta Pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi memberikan fokus yang lebih terhadap kedua permasalahan tersebut sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Daerah terkait, jika hal tersebut tidak dilakukan, maka kami menganggap bahwa pemerintah Kota dan Kabupaten Bekasi adalah pelaku Pencemar Lingkungan terbesar,” tegas ungkap Yopi Oktavianto.(YD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan