LINGKAR INDONESIA (Karawang) – Pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) Kabupaten Karawang Audiensi dengan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kamis (20/7/2023).

Adapun tujuan dari audiensi tersebut yakni silaturahmi dan penyampaian terkait keberadaan organisasi IWO Indonesia Kabupaten Karawang.

“Hari ini kami dari pengurus IWO Indonesia DPD karawang menyampaikan kepada ketua BPBD Kabupaten Karawang bahwa, di Karawang saat ini sudah ada organisasi wartawan yang baru yakni Ikatan Wartawan Online Indonesia, dan siap bersinergi serta menjadi kontrol sosial terhadap kebijakan-kebijakan yang ada,”kata Syuhada Wisastra selaku Ketua DPD IWO Indonesia DPD Karawang.

“Dan kami berharap BPBD Kabupaten Karawang dapat memperhatikan satuan tugas yang ada yang sifatnya freelance untuk diberikan honor yang layak serta diberikan jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan,”tegas Hada panggilan akrab Ketua IWOI DPD Karawang.

Kepala BPBD Kabupaten Karawang Mahpudin mengatakan sangat berterimakasih atas kunjungan IWO Indonesia yang mana baru pertama organisasi wartawan yang siap mengoreksi kebijakan dan bersinergi dengan BPBD.

“Selamat datang di Kantor BPBD Karawang dan kami ucapkan terimakasih atas koreksi dan sinergitas dari IWO Indonesia yang baru pertama organisasi wartawan datang ke BPBD,”ungkap Mahpudin.

“BPBD Karawang akan memberikan jaminan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk satgas-satgas yang ada dan siapkan Langkah Strategis untuk Menghadapi Bencana Karawang,”lanjutnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan status siaga banjir dan longsor. Penetapan tersebut berdasarkan SK Gubernur Jawa Barat yang berlaku mulai 1 November hingga akhir bulan Mei, namun pihak BPBD Karawang di sisi lain mempunyai beberapa metode untuk menghadapi hal-hal memang sudah menjadi tugas dan fungsinya, terutama di bidang sosial kemanusiaan.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang Mahpudin mengatakan bahwa pihak BPBD Karawang yang bersinergi dengan Damkar untuk saat ini harus tetap siaga.

“Guna membantu Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam melaksanakan pengelolaan penyelenggaraan pencegahan bencana, pihak kami yang bekerjasama dengan pihak Damkar mempunyai beberapa metode yang diterapkan dalam melaksanakan tugas”, ucapnya.

“Terlepas daripada itu fungsi pelaksana BPBD itu sendiri dalam melaksanakan penanggulangan bencana harus secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya yang ada di daerah, dengan instansi secara vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan,”pungkasnya.

Kepala BPBD Karawang menjelaskan secara rinci strategi penanggulangan yang akan dilakukan dan siap bersinergi dengan semua pihak. (rifai).

Bagikan:

Tinggalkan Balasan