Inspektorat Kemenhub Diduga Kerap Salah Gunakan Wewenang

  • Whatsapp

LINGKAR INDONESIA — Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan (Kemenhub), I Gede Pasek Suardika diduga gagal membenahi kinerja anak buahnya, yang kerap dikeluhkan para satuan kerja lainnya.
Kendati, hal itu pun membuat sejumlah pegawai pada Kementerian Perhubungan buka suara tentang bobroknya kepemimpinan Irjen Kemenhub tersebut.

“Selama ini kami diam, namun semakin kemari kok malah mencampuri urusan satker lain?” kata sumber Kemenhub yang tidak ingin namanya disebutkan, Jum’at (27/11/2020).

Bacaan Lainnya

Sumber membeberkan, banyak kebijakan pembangunan nasional yang terhambat karena campur tangan anak buah Inspektorat Jenderal Kemenhub seperti merubah kebijakan teknis di setiap lelang program nasional.

“Di satker-satker itu memiliki tim teknis sendiri seperti BPTJ, Dirjen Laut, Dirjen Udara, Dirjen Darat, Perkeretaapian, pastinya ada tim teknisnya sendiri yang memahami persyaratan teknis tender, namun beberapa kali di perhatikan Inspektorat selalu campur tangan dari masing-masing satker,” tandasnya.

Dugaan lain, kata sumber, adanya aliran fee (uang hadiah) yang diminta para auditor Inspektorat Jenderal Kemenhub. Aliran dana tersebut diberikan, agar terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang positif, hal tersebut perlu untuk diperdalam lagi, dengan dilakukan penyidikan apakah fee tersebut jg masuk ke kantong para pejabat di Irjen Kemenhub.

Menilai hal itu, Pengamat Kebijakan Anggaran Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman mengatakan, gratifikasi bukan hal baru dalam proses berjalannya pemerintahan. Hal ini kerap terjadi di setiap satuan kerja (satker) Pemerintah.

Bahkan hotel prodeo milik Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK), di dominasi sejumlah pejabat negara yang terpidana akibat gratifikasi.

Gratifikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah uang hadiah kepada pegawai diluar gaji yang telah ditentukan. Dengan demikian, tidak tutup kemungkinan gratifikasi berpotensi dari kebijakan yang dapat menguntungkan seseorang ataupun kelompok.

“Gratifikasi itu ada sanksinya jika ada yang melaporkan. Potensinya bisa terjadi melalui kebijakan yang dibuat,” kata Jajang.

Jajang mencontohkan, jika terjadi kebijakan yang salah, maka fungsi Inspektorat membantu atau memperingatkan. Bukan sebaliknya menjadi serigala berbulu domba.

“Biasanya kalau ditemukan masalah pada satker, diselesaikan dahulu secara internal melalui Inspektorat. Namun bukan berarti memanfaatkan wewenang dan jabatannya,” tegasnya.(YD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan