Ini Ungkapan Ketua PK Bantargebang DPD Golkar Kota Bekasi Terkait Gugatan Ke Mahkamah Partai

  • Whatsapp

LINGKAR INDONESIA – Ketua Pengurus Kecamatan (PK) Bantargebang Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Kota Bekasi, Suciati Soerjadi angkat bicara terkait gugatan terhadap Plt Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Jawa Barat.

Dalam keterangannya lewat pesan WhatsApp, Suci menjelaskan, Mengapa anda menggugat ?

Bacaan Lainnya

Pertama, kata Suci, karena adanya penyelewengan pengelolaan Organisasi Partai oleh Oknum-oknum Pengurus DPD PARTAI GOLKAR KOTA BEKASI. Bukan hanya menabrak aturan Organisasi Partai GOLKAR: AD/ART, PERATURAN ORGANISASI, JUKLAK dan aturan lainnya, bahkan melanggar norma-norma lainnya.

“Apa yang terjadi saat ini adalah akumulasi dari proses yang panjang akan kesewenangam beberapa pengurus PG Kota Bekasi dan kegagalan saudara RAHMAT EFENDI memimpin Partai GOLKAR di Kota Bekasi. Masalah Gedung Sekretariat DPD Partai GOLKAR KOTA BEKASI yang beralamat di Jl. A. Yani Kota Bekasi, yang kasusnya sudah diputus oleh Mahkamah Partai GOLKAR. Dan karena kasus Gedung DPD lah, DPP PG membuat keputusan menunda pelaksanaan MUSDA V DPD Partai Golkar KOTA BEKASI,” ungkapnya Selasa (12/1/2021).

Kedua, sambung Suci, bahwa gugatan kami ini bukan yang pertama kali. Kami pernah melayangkan MOSI TIDAK PERCAYA, yang faktanya sudah saya sampaikan berkenaan dengan gedung DPD dan mengakibatkan penundaan MUSDA.

“Dan kami juga pada awala September, tepatnya pada tanggal 8 September 2020 sudah melayangkan surat Pernyataan Sikap kepada Mahkamah Partai dan DPP PG, mengenai Surat keputusan DPD PG JABAR tentang Plaksana Tugas DPD PG Kota Bekasi. Yang kami minta untuk di cabut dan di batalkan,” terangnya.

Apa harapan dari gugatan? lanjut Suci, harapan kami, gugatan kami diterima dan dikabullan serta diputuskan oleh Mahkamah yang Mulya ini sesuai dengan apa yang kami inginkan berdasarkan fakta yang telah kami laporkan.

“Bahwa kami ingin adanya perubahan di tubuh Partai GOLKAR Kota Bekasi. Bahwa Partai GOLKAR Besar bukan karna hanya satu figur, tapi karna solidnya seluruh kader GOLKAR. Kami ingin Partai Golkar Kota Bekasi berjalan sesuai dengan mekanisme orgnisasi Partai bukan karena keinginan dan kepentingan satu orang atau sebagian orang saja,” tegasnya seraya mengakhiri.

Sementara itu, informasi yang didapat dilapangan bahwa Sidang Mahkamah Partai Golkar terkait laporan gugatan soal SK Plt Ketua DPD Golkar Kota Bekasi direncanakan digelar hari ini, (Selasa, 12/1/2021) di kantor DPP Partai Golkar Jakarta.

Sidang tersebut akan dihadiri para pihak seperti Ketua PK (Pengurus Kecamatan) Bantar Gebang Suciati Soerjadi dan kawan-kawan sebagai pemohon melawan DPD Golkar Jawa Barat serta Plt Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Ade Puspitasari sebagai Termohon 1 dan 2.

Dalam surat pemanggilan tersebut dikatakan dalam sidang membutuhkan kehadiran fisik para pihak. Namun jika ada yang tidak bisa hadir bisa melalui daring (virtual).

Saat dihubungi, Ketua Mahakamah Partai Golkar Adies Kadir belum merespon.

Sekedar diketahui, polemik DPD Partai Golkar Kota Bekasi semakin meruncing saat persoalan aset kantor DPD Golkar Kota Bekasi dipersoalkan oleh Andy Salim sebagai pembeli kantor tersebut pada tahun 2014.

Polemik tersebut pun akhirnya mempengaruhi gelaran Musawarah Daerah (Musda) DPD Golkar Kota Bekasi dengan keputusan Mahkamah Partai yang memerintahkan Musda ke V itu ditunda sampai persoalan aset Golkar Kota Bekasi diselesaikan.

Meski Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Rahmat Effendi saat itu sudah meresmikan pembangunan kantor baru. Namun hal itu tidak membuat DPP Partai Golkar merubah sikapnya untuk menunda Musda ke V.(YD)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan