Hot Isu Yang Berkembang Kamis Pagi Hingga Siang Ini, 14 Januari 2021

  • Whatsapp

LINGKAR INDONESIA – Hot isu hari ini adalah seputar vaksinasi Covid-19. Jokowi menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac asal China di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (13/1) bersama sejumlah pejabat tinggi lainnya, termasuk artis Raffi Ahmad. Namun anehnya, Ibu Negara Iriana Jokowi tidak ikut penyuntikan vaksid Covid-19.

Yang menarik adalah kader PDIP yang duduk di Komisi IX DPR Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksin. Ia memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin Covid-19. Ribka masih meragukan keamanan dari vaksin Sinovac. Pernyataan itu disampaikan secara resmi dalam raker Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadfi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur Bio Farma (Persero) Honesti Basyir di gedung DPR, kemarin.

Bacaan Lainnya

Presiden Jokowi resmi mengusulkan Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri  menggantikan Idham Azis. Usulan nama tersebut tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang diserahkan langsung Mensesneg kepada Pimpinan DPR, Rabu (13/1).

DKPP memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan ini diambil dalam sidang etik putusan perkara dengan no. 123-PKE-DKPP/X/2020. Sementara Arief Budiman buka suara soal pemecatan dirinya sebagai Ketua KPU oleh DKPP. Arief merasa dirinya tak pernah melakukan pelanggaran.

Isu menarik dari mancanegara adalah DPR Amerika Serikat (AS) resmi memakzulkan Donald Trump sebagai Presiden AS. Usul pemakzulan itu diajukan 232 anggota DPR AS, 10 orang diantaranya adalah anggota Partai Republik yang mengusung Donald Trump. Berikut isu selengkapnya.

1. Presiden Jokowi telah menjalani vaksinasi Covid-19 menggunakan vaksin Sinovac di Istana Merdeka Jakarta, Rabu (13/1). Vaksinator yang menyuntik Jokowi adalah Wakil ketua dokter kepresidenan Abdul Muthalib. Momen suntikan tersebut jadi sorotan beberapa publik karena tayangan close up menunjukkan tangan sang dokter sempat gemetar.

Abdul Mutalib mengatakan sempat merasa deg-degan sebelum menyuntikkan vaksin Covid-19 buatan Sinovac ke dalam tubuh orang nomor satu di republik ini. “Menyuntik orang pertama di Indonesia tentunya ada rasa gugup,” kata Abdul Muthalib usai penyuntikan. Namun saat memulai penyuntikan ia merasa tenang kembali dan dapat mengendalikan rasa gugup yang melanda sebelumnya. Ia bercerita, selama penyuntikan vaksin Corona Sinovac kepada Presiden Jokowi tidak ada masalah sama sekali. Termasuk tak ada pendarahan yang terjadi saat melakukan suntikan.

2. Ibu Negara Iriana Jokowi tak ikut penyuntikan vaksin Covid-19 perdana, Rabu (13/1). Menurut Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, hanya Presiden Jokowi yang ikut program vaksinasi Covid-19. Heru mengatakan, pada proses penyuntikan vaksin kali ini, Jokowi disuntik vaksin bersama berbagai lapisan masyarakat. “Pak Presiden saja dengan berbagai lapisan unsur masyarakat, ada perawat, ada perwakilan tokoh agama, ada perwakilan pengusaha dan tentu masyarakat, pedagang,” kata Heru kepada wartawan, kemarin.

3. Anggota DPR Komisi IX  DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menolak untuk divaksin. Ia memilih membayar denda ketimbang disuntik vaksin Covid-19. Ribka masih meragukan keamanan dari vaksin Sinovac.Pernyataan itu disampaikan secara resmi dalam raker Komisi IX DPR dengan Menkes Budi Gunadfi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito, dan Direktur Bio Farma (Persero) Honesti Basyir di gedung DPR, kemarin.

Ia mengungkapkan soal rumah sakit yang menjadikan tes swab Covid-19 sebagai ladang bisnis. Tes swab dipatok dengan harga yang berbeda pada sejumlah rumah sakit. Ribka berpesan kepada Menkes Budi Gunadi Sadikin agar fasilitas dan pelayanan kesehatan, khususnya berkaitan dengan Covid-19 tidak dijadikan ajang bisnis. Ribka khawatir komersialisasi ini terus berlanjut ke fasilitas dan layanan kesehatan lain, seperti vaksin Covid-19, APD, obat, dan sebagainya. “Saya cuma ingatkan kepada menteri negara tidak boleh bisnis dengan rakyat, tidak boleh. Mau alasan apa saja tidak boleh, saya nanti yang paling kencang permasalahkan itu,” katanya.

4. Menkes Budi Gunadi Sadikin menanggapi masyarakat yang menolak mengikuti program vaksinasi virus corona (Covid-19). Budi menyadari sebagian masyarakat masih meragukan vaksin covid-19. “Saya paham sekali belum semua rakyat kita itu merasa yakin vaksin ini cocok untuk mereka,” ujarnya dalam rapat kerja Komisi IX, Rabu (13/1).

Namun Budi mengingatkan bahwa vaksin Covid-19 ini adalah public goods atau barang milik rakyat yang dianggarkan dari uang negara. Lebih dari itu, vaksin adalah public goods yang bertujuan menekan pandemi Covid-19. Oleh karena itu, ia menekankan bahwa vaksinasi Covid-19 ini bukan sekadar untuk kepentingan pribadi, tapi umat manusia di seluruh dunia. “Vaksinasi ini bukan hanya untuk melindungi diri pribadi tapi untuk melindungi keluarga kita, tetangga, rakyat Indonesia, dan manusia seluruh dunia karena targetnya vaksinasi adalah herd immunity,” ujarnya.

5. Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) mengingatkan pemerintah untuk serius dan maksimal dalam melakukan program vaksinasi Covid-19 yang sudah bergulir, Rabu (13/1). Ketua IAKMI, Ede Surya Darmawan menyatakan pemerintah harus menjalankan dengan sebaik-baiknya sejak proses memilih vaksin, penyelenggaraan, hingga proses pemantauan. “Jangan kemudian vaksin ini untuk melengkapi saja, padahal ini salah satu instrumen untuk melakukan pencegahan penyakit, agar mencegah pandemi ini jangan sampai meluas,” kata Ede saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (13/1).

6. Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar mengkritik pernyataan Wamenham Edward Omar Sharif Hiariej yang menyebut warga penolak vaksinasi virus corona bisa disanksi pidana maupun denda dengan merujuk Pasal 93 Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Pasal 93 UU Kekarantinaan Kesehatan menyatakan setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan atau menghalangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan bisa dipidana penjara paling lama satu tahun atau denda maksimal Rp100 juta.

Fickar Hadjar menilai sanksi pidana terhadap warga yang menolak vaksinasi virus corona, tidak tepat diterapkan. Menurut dia, tafsir itu berlebihan. “Itu tafsir lebay, pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan itu ada dua asumsi,” katanya, Rabu (13/1).

7. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dan Gubernur Anies Baswedan nrimo tidak divanskin. Keduanya akan mengikuti aturan mengenai program vaksinasi virus corona. Alasan tidak memvaksin tersebut lantaran Anies dan Riza pernah positif terinfeksi virus corona. “Jadi kami sangat mendukung dan siap memberikan contoh teladan, namun demikian terkait vaksin kita mengikuti aturan dan ketentuan daripada Dinas Kesehatan,” kata Riza di Balai Kota, Jakarta, Rabu (13/1).

8. Presiden Jokowi resmi mengusulkan Komjen (Pol) Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri  menggantikan Idham Azis. Usulan nama tersebut tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) yang diserahkan langsung Mensesneg kepada Pimpinan DPR, Rabu (13/1). Pratikno tiba di Gedung DPR sekitar pukul 10.40 WIB. “Hari ini surpres telah kami terima dari presiden yang mana presiden menyampaikan usulan pejabat mendatang tunggal yaitu Listyo,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/1).

9. Seluruh fraksi di Komisi III DPR tidak mempersoalkan sosok Komjen Listyo Sigit Prabowo yang diajukan Presiden Jokowi sebagai calon Kapolri menggantikan Jenderal Idham Azis yang akan pensiun akhir bulan ini. “Saya melihat pilihan Pak Jokowi ke Komjen Listyo Sigit sangat tepat dan cukup beralasan dan diambil melalui suatu proses pencermatan yang mendalam melalui suatu keputusan-keputusan yang matang dan telah mempertimbangkan banyak hal serta pastinya merupakan keputusan yang terbaik,” kata anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Arteria Dahlan, Rabu (13/1).

10. Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo merespons penunjukan dirinya sebagai calon tunggal Kapolri yang diusulkan Presiden Jokowi. Listyo memohon doa dari semua pihak agar dapat menjalankan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di Komisi III DPR. Dia berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya selama ini. Listyo merupakan sosok perwira tinggi (pati) Polri yang piawai dalam bidang reserse.

11. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKKP) memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU). Keputusan ini diambil dalam sidang etik putusan perkara dengan nomor 123-PKE-DKPP/X/2020. “Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,” dikutip dari salinan putusan DKPP, Rabu (13/1).

DKPP menyatakan Arief terbukti melanggar etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu saat mendampingi Komisioner KPU Evi Novida Ginting menggugat surat keputusan Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta. Saat itu Evi menggugat keputusannya yang diberhentikan oleh Presiden Joko Widodo ke PTUN Jakarta.

12. Arief Budiman buka suara soal pemecatan dirinya sebagai Ketua KPU oleh DKPP. Arief merasa dirinya tak pernah melakukan pelanggaran. “Saya tidak pernah melakukan pelanggaran dan kejahatan yang mencederai integritas pemilu,” ujar Arief kepada wartawan, Rabu (13/1).

Arief mengatakan belum menerima hard copy surat keputusan DKPP. Dia juga akan mempelajari putusan tersebut. “Hard copy belum nerima. Kalau soft file kan sebenarnya sudah bisa kita…. Tapi secara resmi biasanya kita dikirimi hard copy. Nah kita tunggu, kita pelajari barulah nanti bersikap kita mau ngapain,” jelas dia.

13. Anggota Komisi II DPR ri dari fraksi PAN Guspardi Gaus mempertanyakan pemecatan Arief Budiman. “Apa dasar dari DKPP memberhentikan mecat Arief Budiman?” ujar Guspardi Gaus,  Rabu (13/1). “Apakah dengan melakukan, mendampingi (Evi Novida) di PTUN itu ada aturan secara eksplisit yang menyatakan bahwa (Arief) Budiman melakukan pelanggaran kode etik,” jelas Guspardi.

Anggota Komisi II DPR Sodik Mudjahid berharap DKPP membuat kajian yang mendalam terkait keputusan memberhentikan Arief Budiman dari jabatan Ketua KPU. Menurutnya, pemberhentian Arief harus dilakukan berdasarkan pertimbangan yang jelas. “Kami berharap DKPP mengkaji dan membandingkan secara mendalam dan komprehensif tindakan yang dilakukan Arief Budiman dengan ukuran kode etik yang sudah ditetapkan DKPP,” kata Sodik, Rabu (13/1).

14. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi LP terpilih untuk memimpin program vaksin Corona Covax AMC Engagement Group yang diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Retno didampingi dua Co-Chair lainnya yaitu Menteri Pembangunan Internasional Kanada dan Menteri Kesehatan Ethiopia.

15. Jaksa Pengadilan Tipikor Jakarta menuntut Jaksa Pinangki Sirna Malasari hanya 4 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsidair 6 bulan kurungan. Pinangki dinilai terbukti menerima suap hingga pencucian uang terkait terpidana korupsi hak tagih (cessie) Bank Bali, Djoko Tjandra. “Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Pinangki Sirna Malasari dengan pidana penjara empat tahun penjara dikurangi masa tahanan. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp500 juta subsidair 6 bulan,” kata Jaksa Yanuar Utomo saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (11/1).

16. Kecewa terhadap tuntutan tersebut, Koordinator MAKI Boyamin Saiman mendatangi gedung Kejaksaan Agung untuk menyampaikan protes. Menurut Boyamin, kasus yang menjerat Pinangki, tak jauh berbeda dengan mantan Jaksa Urip Tri Gunawan yang dituntut 15 tahun penjara kemudian Majelis Hakim mengganjarnya selama 20 tahun. “Kedatangan saya semalam ke Pidsus Kejaksaan Agung untuk memprotes tuntutan JPU yang menuntut terdakwa Pinangki hanya empat tahun penjara. Padahal dulu pada kasus Jaksa Urip Tri Gunawan, pada kasus korupsi juga, dituntut 15 tahun penjara” kata Boyamin.

17. Ketua Sub Komite IK Penerbangan  KNKT Nurcahyo Utomo mengatakan proses pengunduhan data dari black box Flight Data Record (FDR) milik pesawat Sriwijaya Air SJ 182 membutuhkan waktu dua jam. “Proses pengunduhan data memakan waktu dua jam apabila berjalan lancar tanpa kendala,” kata Nurcahy, Rabu (13/1). Sebelumnya Black Box atau kotak hitam pesawat Sriwijaya Air SJ 182 bagian (FDR – Flight Data Recorder) atau rekaman data penerbangan berhasil ditemukan, Selasa (12/1). Sementera bagian CVR (Cockpit Voice Recorder) masih dalam pencarian.

Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah rumah Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin di Bekasi. Upaya paksa tersebut dilakukan untuk penyidikan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) di wilayah Jabodetabek Tahun 2020 yang menjerat mantan Mensos Juliari Batubara. Plt Jubir Penindakan KPK, Ali Fikri, mengonfirmasi penggeledahan tersebut. Penggeledahan tersebut merupakan serangkaian tindakan yang ditempuh penyidik komisi antirasuah untuk mengumpulkan alat bukti.

18. Kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung yang menjerat Habib Rizieq Shihab akan memasuki pelimpahan tahap pertama. Kedua berkas kasus ini akan dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (JPU). “Berkas perkara Petamburan dan Megamendung akan dilaksanakan pelimpahan ke JPU besok,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian Djajadi kepada wartawan, Rabu (13/1).

19. Partai Demokrat melaporkan pemilik akun Twitter @ProfYLH  milik milik Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) di Medan Profesor Yusuf Leonard Henuk ke Polda Sumatera Utara, Rabu (13/1). Laporan itu terkait cuitan Yusuf yang menyebut Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Bapak Mangkrak Indonesia dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bodoh.

Yusuf Leonard dilaporkan oleh Subando selaku Ketua Bapilu DPC Partai Demokrat Kota Medan. Laporan diterima dengan nomor STTLP/75/I/2021/SUMUT/SPKT ‘I’. “Benar, kita laporkan akun Twitter dan Facebook yang bersangkutan. Kita minta kepolisian untuk mengusut cuitan itu. Kita harus pastikan dulu cuitan itu benar enggak atas nama yang bersangkutan atau mana tahu pula itu akun abal-abal,” kata Muhammad Hatta selaku tim kuasa hukum pelapor, kemarin.

20. DPR Amerika Serikat (AS) resmi memakzulkan Donald Trump sebagai Presiden AS. Usul pemakzulan itu diajukan 232 anggota DPR AS, 10 orang diantaranya adalah anggota Partai Republik yang mengusung Donald Trump. “Saya pikir ini adalah salah satu suara yang melampaui segala jenis implikasi politik saat ini. Ini adalah salah satu hal yang akan Anda bicarakan dan lihat kembali ketika Anda berusia 80 tahun,” kata salah satu anggota DPR AS dari Republik, Adam Kinzinger kepada CNN. Kinzinger merasa damai dengan putusan yang telah dibuatnya. “Saya tahu saya benar-benar damai sekarang,” ujarnya dengan wajah sumringah.

21. Pentagon telah memobilisasi hingga 15.000 personel Garda Nasional untuk pelantikan Biden pada Rabu (20/1) mendatang. Langkah itu untuk mengantisipasi kabar tentang aksi protes bersenjata saat pelantikan Biden. Kepala Staf Gabungan Militer AS Jendral Mark Milley merilis pernyataan mengutuk kekerasan dan serangan ke Capitol pada Rabu lalu. Pernyataan itu juga ditandatangani oleh masing-masing kepala cabang militer dan menyebut insiden 6 Januari “tidak sejalan dengan negara hukum.” “Hak kebebasan berbicara dan berkumpul tidak memberi siapa pun hak untuk melakukan kekerasan, penghasutan dan pemberontakan.” Pesan dari para petinggi militer itu juga mengingatkan para anggota militer untuk “tetap fokus pada misi” mereka.(KML)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan