Gaya Baru : ” Disperkimtan Kabupaten Bekasi Hamburkan Anggaran APBD”.

LINGKAR INDONESIA – Mahasiswa yang tergabung di dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Melawan (GEMAWAN) melakukan aksi di depan Dinas Perkimtan Kab.Bekasi. Senin (20/12/2021).

Aksi ini tergabung dari beberapa mahasiswa yang berada di Bekasi, yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Melawan (GEMAWAN) ini melakukan aksi unjuk rasa pada hari ini Senin,21 Desember 2021 untuk menindak lanjuti kinerja dinas Perkimtan Kab.Bekasi yang di duga telah menghamburkan anggaran yang besar bersumber dari APBD.

Bacaan Lainnya

Julianto selaku koordinator aksi Gerakan Mahasiswa Melawan (GEMAWAN), “Menyampaikan Kami menilai bahwasannya terdapat kejanggalan di dinas Perkimtan Kab.Bekasi ini.

Mengapa demikian karena banyak anggaran yang bersumber dari APBD yang dihambur-hamburkan oleh dinas perkimtan kabupaten, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang tertera di Perbup No.10 Pasal 1 ayat 32 Tahun 2015,” Ujarnya.

Perlu diketahui bahwasannya sesuai dengan Peraturan Bupati tersebut yang dimana seharusnya anggaran untuk jasa Konsultasi ini bernilai paling tinggi sebesar Rp.200Jt akan tetapi menurut data LPSE nilai Pagu Paket dari beberapa Pengadaan untuk jasa konsultasi badan usaha non kontruksi saat ini kurang lebih hingga Rp.700Jt.

Hal demikian menurut, kami Disperkimtan Kabupaten Bekasi telah menghamburkan anggaran APBD dengan Gaya baru. Seharusnya dengan kondisi saat ini, pemerintah harus lebih melek dalam penggunaan anggaran karena Kabupaten Bekasi masih belum begitu pulih dalam penanganan Covid-19, bukan menghambur-hamburkan anggaran begitu saja, Lanjut Julianto.

“Oleh karena itu disini kami turun kejalan untuk meminta kejelasan dari pada dinas perkimtan terkait anggaran yang sangat tinggi itu,” imbuhnya.

adapun beberapa tuntutan yang disampaikan oleh masa aksi yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Melawan (GEMAWAN),

Yakni:

1. Meminta Disperkimtan Kabupaten Bekasii untuk memberikan Transparansi Semua Pengadaan Jasa Konsultasi Badan Usaha Non Kontruksi, yang bersumber dari Anggaran APBD.

2. Mendesak kepala dinas perkimtan untuk mundur dari jabatannya, karena diduga telah menghamburkan anggaran yang bersumber dari dana APBD. (RED)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan