Front Mahasiswa Kota Bekasi : Tuntut Pemkot Untuk Pembebasan Biaya Pendidikan Disaat Pandemic Covid19

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA- Pandemic corona bagi dunia pendidikan sangatlah menyedihkan selain belajar di rumahkan, WFH, dan lainnya pula admistrasi pembiayaan tetap harus dibayar, namun kualitas SDM semakin menurun dan inilah dampak dari wabah virus. Kamis 04/06/2020 Mahasiswa melakukan aksi demonstrasi yang tergabung dalam Front gabungan BEM Umika, BEM Mulya Pratama, STIE Pranata, DPM Bhayangkara, Guna Dharma Bekasi, Sema Fisip, Pusaka Unisma, LMND-DN Bekasi STAI At-Taqwa BEKASI, BEM FE.

Images : Demonstrasi Front Mahasiswa Kota Bekasi

Korlap aksi Reza Nurvahlevi selaku Ketua SEMA FISIP diwawancarai awak Media Lingkar Indonesia jelaskan dalam aksinya : Ancaman nyata namun tak terlihat menjadi ancaman manusia kini, awal tahun 2020 telah menyebar Virus yang mematikan dan mengancam umat manusia. Virus ini dikabarkan menyerang pernapasan manusia sehingga mampu menewaskan sejumlah manusia. World Health Organization (WHO), pun mengabarkan hal serupa dan mengumumkan bahwasannya Virus yang inangnya juga mirip dengan Virus SARS di Arab saudi beberapa tahun lalu ini menjadi ancaman Global atau Pada tingkat Pandemi. Pembatasan Sosial (Lockdown) daerah-daerah terdampak COVID-19 dari China, Amerika Serikat hingga Indonesia, mengingat peningkatan signifikan korban pula yang menjadi salah satu tolak ukur para pemimpin negara di berbagai belahan dunia. Di Indonesia gelombang COVID-19 pun mulai terasa pada bulan Maret 2020, mengakibatkan Ir. Joko Widodo (Presiden RI) menempuh jalan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diberbagai daerah terdampak serius COVID-19. Hal tersebut pula diperkuat dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020 tentang Panduan Protokol Pembatasan Sosial Berskala Besar.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Kota Bekasi khususnya hari ini telah menjalankan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), dengan menerapkan panduan protocol pembatasan sosial berskala besar yang dikeluarkan Kemenkes. Hal ini menjadi sebuah benturan tersendiri terkait keadaan masyarakat dan sebuah dilemma tersendiri masyarakat di kala Pandemi COVID-19. Karena disatu sisi Pendidikan dasar dan Pendidikan tinggi belum sepenuhnya terasa kebijakan konkrit ditengah COVID-19. Pungkasnya

Kemendikbud pun telah mengeluarkan surat edaran terkait pendidikan ditengah COVID-19 termasuk dengan penghapusan UN. Dalam sisi Perguruan tinggi Surat Edaran Kemendikbud No:36962/MPK.A/HK/2020 tertulis hanya terkait Masa belajar, Praktikum, Periode pembelajaran dll. Namun disatu sisi, di Kota Bekasi yang mayoritas merupakan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dan tidak adanya Perguruan Tinggi Negeri (PTN), hal ini seharusnya menjadi pertimbangan Kota Bekasi dalam menegakkan keadilan Pendidikan terkhusus Pendidikan Tinggi didalam kampus. Hal ini terfokuskan bahwa Pemuda dan Mahasiswa Kota Bekasi tergerak atas dasar polemik yang terjadi didunia Pendidikan baik dasar maupun swasta. Karena disatu sisi, Kemendikbud pun hanya mengeluarkan kebijakan terkait pengaturan formil semata dikala menghadapi Pandemi COVID-19, dan tidak mengeluarkan kebijakan konkrit jika kita mengingat Pandemi COVID-19 ini dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Maka dengan hal ini kami Pemuda dan Mahasiswa Kota Bekasi menuntut Bebaskan Biaya Pendidikan Seutuhnya. Tegas reza

Selaku Jenlap Riki Sandi Ketua LMND-DN menjelaskan tuntutan bersama front beberapa Kampus di Kota Bekasi, bahwa “Pemerintah Kota Bekasi membentuk Perwal terkait Pendidikan dikala Pandemi COVID-19 Karena kami pun menilik persoalan sesungguhnya yang dihadapi masyarakat. Rujukan ini pun kami angkat sesuai dengan UUD 1945 Pasal 31 ayat 2 “Setiap Warga Negara Wajib Mengikuti Pendidikan Dasar dan Pemerintah Wajib Membiayainya”. Hal ini karena mau tidak mau suka tidak suka, bahwasannya letak tertinggi terkait pendidikan ialah Negara yang membiayainya. Hari ini pun terbentur pula dengan persoalan UU No.12 Tahun 2012 Tentang Perguruan Tinggi yang pada akhirnya terbentuknya Yayasan atau Badan Hukum Pendidikan didalam pendidikan sehingga terasa dan sangan terasa KOMERSIL akibat SWASTANISASI! Kami sebagai mahasiswa menuntut keras persoalan Pendidikan kepada PEMKOT Bekasi untuk mewakili aspirasi kami sebagai pelajar/mahasiswa.

Kami merasa tidak puas dengan surat balasan yang dilayangkan Pemerintah Kota Bekasi No : 443/216/set.COVID-19 Tentang “Rencana Aksi Hasil Evaluasi Peraturan/Kebijakan Penanganan COVID-19”, dan hasil audinesi dengan para jajaran Pemerintah Kota Bekasi yang dipaparkan “KAMI MERASA TIDAK PUAS DENGAN PERNYATAN YANG DISAMPAIKAN!. Maka dari itu ksmi menutut agar seluruh PENDIDIKAN di Kota Bekasi di GRATISKAN!”. pungkasnya.

Oleh karena itu mari kita lihat dunia pendidikan yang ada di Kota Bekasi ini bukan hanya memikirkan permasalahan perut saja, bayangkan saudara, kerabat, dan keluarga masih susah mengakses dunia pendidikan hari ini, padahal yang kita ketahui COVID — 19 ini dampaknya keseluruh segmentasi masyarakat yang mendasar. “Tutup pembicaraan”.

(Goez)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan