
Foto : Fatma Hanum, Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS.
LINGKAR INDONESIA (Kabupaten Bekasi ) – Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi PKS, Fatma Hanum mengatakan, pendidikan dan kesehatan merupakan dua bidang pelayanan dasar yang sangat penting dan menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bekasi.
“Pendidikan dan kesehatan menjadi aspek yang juga harus diperhatikan dalam rencana pembangunan. Selama dua bidang pelayanan dasar itu masih menyisakan PR maka itu akan terus menjadi persoalan,” ucap Fatma Hanum kepada Media Lingkar Indonsia di Bekasi, Kamis (9/2/2023).
Menurut dia, perlu adanya komunikasi yang baik antara dinas terkait agar menghasilkan output yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait infrastruktur di bidang pendidikan dan kesehatan, sehingga persoalan tersebut dapat menjadi solusi melalui rencana program pembangunan daerah.
“Perlu adanya komunikasi antara Dinas Kesehatan dan Pendidikan dengan Dinas Pembangunan yang dalam hal ini menjadi user. Sehingga apa yang dibutuhkan dengan apa yang harus dibangun itu yang harus disinkronkan,” paparnya.
Fatma menyebutkan, DPRD Kabupaten Bekasi terus memberikan support dalam agenda rapat-rapat gabungan yang berkenaan dengan persoalan di kedua bidang tersebut.
Dijelaskannya, Kabupaten Bekasi yang memiliki 3 juta penduduk, harus mendapatkan pelayanan dasar di Puskesmas. Dari data tersebut maka idealnya Kabupaten Bekasi memiliki sebanyak 100 Puskesmas.
“Dari segi infrastruktur di bidang kesehatan, saat ini kita baru memiliki sekitar 50an puskesmas. Jadi kalau secara hitungan rata-ratanya melayani 300 orang itu yang idealnya,” kata dia.
Penyesuaian dengan Kebutuhan Industri
Ketika ditanya hal apa saja yang perlu dibenahi para penyelenggara pendidikan agar sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, khususnya sektor industri, Fatma menjelaskan, banyak yang mesti dibenahi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan industri.
“Kurang lebih 50 ribu lulusan SLTA di Kabupaten Bekasi. Sebagian besarnya tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, dan menjadi angkatan kerja. Sedangkan daya serap industri masih rendah, kurang dari 10 persen,” ujarnya.
Sebab itu ia menandaskan perlu kebijakan ekstrem, agar peluang terserap ke industri dapat dilakukan. Seperti kebijakan informasi loker yang masif dan terkoordinir di Disnaker sampai kepada sedikit memaksa industri untuk bekerja sama dengan sekolah – sekolah lanjutan atas di Kabupaten Bekasi, plus meningkatan pembicaraan dengan kalangan industri terkait angkatan kerja.
Demikian halnya dengan rasio jumlah sekolah dan perbaikan infrastruktur sekolah yang jauh dari memadai. Menurut Fatma, masih banyak kebutuhan rehab baik total maupun ringan bahkan USB di wilayah perumahan – perumahan baru.
Ihwal Seperti apa tingkat kesejahteraan guru, termasuk guru honorer di Kabupaten Bekasi, Fatma Hanum mengatakan bahwa secara umum cukup baik. Dengan kepastian angka tunjangan kinerja yang secara gradual terus naik.
Fatma juga menegaskan bahwa menyangkut proyeksi yang idel bagi pendidikan Kabupaten Bekasi kedepan, sejatinya Kabupaten Bekasi sudah punya Peraturan Daerah (Perda) tentang pedidikan.
“Semestinya, Pemda harus segera mengkajinya. Semua amanat rakyat bagi perkembangan pendidikan ada di sana. Tinggal action aja, dengan pembuatan peraturan teknisnya, dan dilaksanakan,” pungkasnya. (rzl/mam).