Diundang Rapat Kerja PDAM Tirta Bhagasasi Mangkir, Komisi I DPRD Kota Bekasi Rekomendasikan Langkah Hukum PTUN

  • Whatsapp
banner 468x60

LINGKAR INDONESIA – Komisi I DPRD Kota Bekasi mengadakan Rapat kerja dengan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi dan Tirta Patriot Kota Bekasi terkait pemisahan aset dan Perjanjian Kerjasama serta terkait SK pengangkatan Direktur Utama Tirta Bhagasasi yang dianggap secara sepihak dilakukan oleh Pemda Kabupaten Bekasi.

Dalam rapat tersebut juga dihadiri oleh Asda I, Encu Hermana, Asda III, Nadih Arifin Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang), Eka Hidayat sedangkan Plt Ketua Badan Pengawas, Entah Ismanto dan Direksi PDAM Tirta Bhagasasi malah tidak hadir dalam acara Rapat Kerja tersebut yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Bekasi, Jl. Chairil Anwar, Bekasi Timur, Kamis (24/9/2020).

Bacaan Lainnya

banner 300250

Ketua Komisi I, Abdul Rozak mengaku tidak kecewa atas ketidakhadiran Dirut PDAM Tirta Bhagasasi, Usep Rahman Salim pada pertemuan tersebut karena pihaknya tidak mengakui adanya Direktur Utama (Dirut) di PDAM Tirta Bhagasasi.

“Saya tidak kecewa karena kami mengundang Direksi bukan Dirut, karena kami tidak menganggap Usep sebagai Dirut di PDAM Tirta Bhagasasi Bekasi,” tegas politisi asal Fraksi Partai Demokrat tersebut.

Abdul Rozak juga memaparkan tentang perjanjian Kerjasama pada Tahun 2017 keterlibatan Kota Bekasi dalam PDAM Tirta Bhagasasi, serta surat BPKP Nomor S-2072 -PW10/4/2020 tertanggal 14 Agustus 2020 Tentang Atensi dan Saran atas penetapan Direksi dan percepatan penyelesaian masalah pada PDAM Tirta Bhagasasi.

“Surat BPKP sudah jelas menyatakan bahwa kedua Kepala Daerah memproses pemilihan dan penetapan Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku itu PP 54 Tahun 2017 dan harus ada seleksi. Hari ini Bupati Bekasi mengambil keputusan sepihak tanpa ada seleksi, sedangkan Kota Bekasi masih punya hak kepemilikan PDAM Tirta Bhagasasi, baik aset maupun penentuan Direksi,” ujar Bang Jack – sapaan akrabnya.

Abdul Rozak juga menyebut bahwa dari hasil data yang dibahas di pertemuan tadi terkait Keputusan Bupati Bekasi tentang penugasan kembali Direktur Utama Tirta Bhagasasi untuk masa periode 2020-2024 Nomor 500/Kep-332-admrek/2020, Komisi I akan merekomendasikan kepada Pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Maka itu, kami Komisi I bersikap kalau tidak menemui solusi¬†maka merekomendasikan melalui Pimpinan DPRD Kota Bekasi kepada Pemkot Bekasi untuk menempuh jalur hukum melalui PTUN dan juga membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait Pemisahan Asset,” tegasnya.(YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan