Dituding Melakukan Pelanggaran Persidangan, Ini Klarifikasi Humas PN Jakarta Utara

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA-Menyikapi peroses persidangan 95 terdakwa pelaku judi serta pengelola Perjudian di Apartemen Robinson Penjaringan, Jakarta Utara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) yang dinilai tidak melaksanakan tahapan dalam penyidangan suatu perkara dan diduga melanggar undang-undang, Humas PN Jakut angkat bicara.

Adapun momok yang menjadi persoalan, beberapa terdakwa wanita yang di Sidangkan berada di Rutan Pondok Bambu mengalami sakit dan dirujuk rawat inap di Rumah Sakit Polri Keramat Jati, Jakarta Timur namun proses sidang dianggap tidak sesuai protokoler Covid-19.

Bacaan Lainnya

banner 300250

Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Djuyamto menerangkan bahwa seperti yang kita ketahui bersama bahwa Persidangan pada masa Pandemi Covid-19 dilakukan melalui video teleconference, yang pada praktek pelaksanaannya sangat tidak semudah yang dibayangkan.

“Semua dalam kondisi darurat. Banyak kendala yang dihadapi tidak hanya oleh para Hakim, tapi juga oleh JPU bahkan Penasehat Hukum. Jangan disamakan dengan kondisi normal. PN Jakut telah berupaya dengan kondisi peralatan yang ada yang tadinya cuma satu, sekarang ada tiga, itu pun para Hakim masih antri, kesulitan tehnis lain karena peralatan di Lapas maupun Rutan Pondok Bambu ternyata tidak seperti yang kita harapkan,” terang Djuyamto, Rabu (20/5/2020).

Djuyamto menjelaskan, dalam proses persidangan suara kadang hilang karena jaringan putus timbul, dan lagi petugas Lapas atau Rutan tidak hanya melayani sidang dengan PN Jakut tapi juga PN lain diseluruh wilayah hukum DKI.

“Sehingga dalam kondisi yang demikian dipastikan proses hukum acara sangat mungkin tidak seperti pada saat normal. Koordinasi di lapangan yang telah diupayakan PN Jakut tetap saja mengalami kendala di lapangan juga karena terbatasnya personil. Dalam situasi yang demikian, jujur saja para Hakim juga stress dan harus mengambil keputusan atau kebijakan yang potensial dipermasalahkan. Misalnya jangka waktu penahanan sudah mepet, tiba-tiba Rutan atau Lapas melarang tahanan untuk di-bon sidang, sehingga terdakwa tidak bisa hadir atau saat sakit tapi pihak Lapas tidak menunjukkan surat keterangan sakit dari Dokter Lapas,” paparnya.

Makanya, sambung Djuyamto, berpedoman Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman, para Hakim kadang mengambil kebijakan untuk bacakan putusan atau mempersilahkan pembacaan tuntutan atau pledoi tanpa hadirnya Terdkwa.

“Jadi kalau dlm kondisi darurat begini para hakim diminta utk melakukan hukum acara seperti layaknya situasi normal jelas tidak bisa. Kawan-kawan harus tahu bahwa sekarang ini yang dibutuhkan adalah bagaimana memunculkan usulan hukum acara dalam situasi darurat, dan ini sudah disuarakan oleh para akademisi dan aktivis Pemerhati Hukum dan mestinya rekan-rekan jurnalis yang tiap hari melihat bagaimana pontang-pantingnya Aparat Hukum termasuk Hakim menjalankan tupoksinya dengan segala resiko tertular wabah corona, juga menyuarakan agar kondisi seperti ini diatasi oleh pihak pembuat UU, bukan hanya menyalahkan para Hakim,” tegasnya.

Maaf, kata Djuyamto, ini sekedar bentuk penjelasan saja yang memang harus saya komunikasikan kepada rekan-rekan, khususnya para awak media. Silahkan tetap beritakan fakta sesuai hak konstitusional, tapip beritakan juga FAKTA bahwa kondisi darurat itu benar-benar apa adanya.

“Situasi sekarang inikan baru terjadi dalam sejarah penegakan hukum, dimana hampir semua negara mengalami hukum acara dalam situasi darurat tidak ada. Para penegak hukum mengalami dilema dalam menerapkan hukum acara yang ada ke situasi darurat. Disatu sisi ada hukum acara, disisi lain menghendaki kedaruratan dan itu semua ada resikonya. Kalau disuruh memilih aman, kami para Hakim tidak mau sidang teleconference, maunya stop dulu semua persidangan sampai wabah corona dinyatakan selesai. Stay at Home seperti yang lainnya,” ungkap Djuyamto dengan tegas.

Lihat saja, lanjut Djuyamto, para penasehat hukum Terdakwa, mereka yang biasanya ketika situasi normal tidak mau kalau hak-hak terdakwa tidak diberi, misalnya tidak hadir saat pembacaan pledoi atau tuntutan, tapi sekarang mereka mengerti dan tidak keberatan karena paham ini situasi darurat, bukan situasi normal.

“Jadi ber-hukum dalam situasi abnormal/darurat begini harus pula dipahami oleh mereka yang mengaku ahli hukum, bukan mengaku ahli hukum tapi pakai kacamata kuda, lalu menuntut semuanya harus dilakukan secara normal,” terangnya.

Djuyamto menambahkan, kemudian menanggapi adanya Terdakwa yang tidak hadir pada perkara judi online di hotel Robinson, Majelis tetap bisa melangsungkan sidang karena dalam perkara tersebut ada lebih dari satu Terdakwa yaitu 23 Terdakwa, berdasarkan Pasal 154 Ayat 5 KUHAP.

“Ada dua berkas Perkara judi di hotel Robinson itu, satu berkas Terdakwanya 36 dan satunya lagi 25 Terdakwa. Jadi akan kesulitan secara tehnis jika semua dihadirkan dalam sidang teleconference. Maka berdasar Pasal 154 Ayat 5 KUHAP tersebut, acara pembacaan tuntutan tetap dapat dilangsungkan. Kemudian Hakim juga mendasarkan pada Pasal 12 UU Kekuasaan Kehakiman, dimana acara pemeriksaan telah selesai, tinggal acara tuntutan, pledoi dan putusan,” pungkasnya.

(Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan