Dinilai Sebarkan Berita Bohong, Ketua Komisi 1 DPRD Kab. Bekasi Akan Dipolisikan!

  • Whatsapp
banner 468x60

LINGKAR INDONESIA – Pernyataan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi yang menyatakan jika Kota Bekasi tidak memiliki kewenangan lagi terkait pemilihan Dirut PDAM Tirta Bhagasasi dituding arogan dan hoax.

Untuk itu Nicodemus Godjang, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Bekasi yang juga Ketua Bapemperda berencana akan melaporkan Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi Ani Rukmini ke pihak berwajib. Karena dianggap menyebarkan berita bohong.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Ini tidak bisa dibiarkan. Sudah keterlaluan. Saya tidak tahu apa maksudnya. Tapi dengan statemen itu sangat tidak layak jika dia tahu aturan. Saya sendiri yang akan gugat dan laporkan ke pihak berwajib,” tegas Nico, Anggota Fraksi PDI Perjuangan kepada awak media kemarin.

Ditegaskan Nico, hingga saat ini kewenangan Pemkot Bekasi ada sebagai salah satu pemilik PDAM Tirta Bhagasasi. Meski sudah berakhir kontrak. Dan saat ini, surat pemisahan dengan kewajiban Kota Bekasi sebesar antara Rp 99 – 199 miliar hasil hitungan KJPP dan BPKP sudah keluar. Dan permintaan Kabupaten Bekasi atas hasil konsultasi BPKP sebesar Rp 181 miliar harus dibayarkan Pemkot Bekasi sudah diterima dan segera dibahas oleh DPRD Kota Bekasi.

“Nah, itu salah satu bukti jika kewenangan Pemkot masih ada, karena belum ada pemisahan. Jadi, tidak ada dasar Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Bekasi mengatakan kami (Pemkot Bekasi) tidak punya kewenangan. Makanya kami akan gugat Ketua Komisi 1 yang menyebarkan berita bohong,” tegasnya lagi.(YD)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan