Dinas Kesehatan Kota Bekasi Dinilai Kurang Maksimal Membantu Kinerja Bang Pepen

  • Whatsapp
banner 468x60

MEDIA LINGKAR INDONESIA – Oktofiasasi atau yang akrab disapa Black selaku Ketua Aliansi Pemuda Bangun Daerah (APBD) mengukapkan penanganan Pandemi Covid-19 oleh Pemerintah Kota Bekasi yang Dinahkodai Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi cukup menjanjikan hasilnya.

Menurut Black, ditengah wabah virus Covid-19 beliau bisa menjadi moderator yang bijak antara Pemerintah dengan pihak swasta dan masyarakat.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Tidak ada salahnya kita mengucapkan terimakasih atas kinerja beliau yang sampai saat ini tetap ikhtiar dan tak kenal lelah. Bang Pepen sapaan akrab beliau menjadi influence bagi kawan-kawan APBD dan kami sangat memberi hormat yang setinggi-tingginya,” terang Black kepada medialingkar.com, Selasa (16/6/2020).

Tapi, sambung Black, bagi kawan-kawan menurut Black masih ada beberapa SKPD yang kurang maksimal membantu kinerja Bang Pepen, seperti halnya Dinas Kesehatan Kota Bekasi yang sampai saat ini agenda mereka saja tidak terpublish di website mereka.

“Ya percuma aja, mereka sebagai pembantu Bang Pepen harusnya update donk di website baik kegiatan ataupun anggaran yang mereka terima harus di publish di website, karena pengelolaan website itu juga ada anggarannya kok dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi,” tegas Black dengan nada kesal.

Black menegaskan, jangan sampai ditengah pandemi Covid-19 menjadikan Dinas Kesehatan Kota Bekasi jadi kurang bersemangat.

“Memberikan pelayanan publik yang perima dan Paripurna menjadi tanggungjawab dan kewajiban mereka (Dinas Kesehatan) terlebih membantu langkah kinerja Bang Pepen,” pungkasnya Black.

Ditempat terpisah, Hasan, Wakil Ketua I Ikatan Kajian Intelektual Muda Kota Bekasi (IKKIMSI) mengaku bahwa sebelumnya kita ada temuan dengan Dinas Kesehatan Kota Bekasi menerima anggaran dari SKPD lainnya serta memberikan laporan keuangan yang tidak sesuai dilapangan terkait kuasa pengguna Anggaran Covid-19 yang berasal dari APBD Kota Bekasi dan jumlahnya cukup fantastis.

“Kita coba lihat di website itu cuman ada kegiatan di tahun 2019 yang di upload, ya anggap saja hari ini Dinas Kesehatan Kota Bekasi gagal memberikan informasi bagi warga Kota Bekasi ditambah tidak adanya Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terkait keuangan yang dipergunakan dari dana APBD,” tegas Hasan.

Ditambahkan oleh Hasan, temuan ini akan ditelusuri lebih lanjut dan saya akan meminta PPATK untuk menganalisa terkait aliran dana yang diterima Dinkes.

“Bila diperlukan kita akan melakukan pelaporan ke KPK yang diduga terjadi penyelewengan anggaran Covid-19,” ucap Hasan mengakhiri pembicaraan.

Sayangnya, hingga berita ini diturunkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Tanti Rohilawat belum bisa dihubungi tuk dimintai keterangannya.

(Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan