Diduga Tiga Camat Naik Jabatan Belum Memenuhi Persyaratan, Kepala BKPPD Pemkot Bekasi: Sudah Sesuai Ketentuan

MLI – Dalam dunia kerja, kenaikan pangkat atau promosi adalah hal yang lazim, termasuk bagi profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dilingkungan institusi Pemerintahan, kenaikan pangkat PNS memiliki pakem yang bisa dikatakan sama bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pemerintah Daerah maupun institusi Pemerintah Pusat.

Seseorang PNS diberikan kenaikan pangkat apabila telah memenuhi syarat tertentu, seperti kinerja, gelar pendidikan, masa kerja, dan sebagainya. Hal itu diatur dalam PP Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Bacaan Lainnya

Dikutip dari laman resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN), ada tiga jenis kategori kenaikan pangkat bagi seorang PNS. Kenaikan pangkat reguler, jabatan fungsional tertentu dan jabatan struktural.

Namun ada yang ganjil terjadi di Kota Bekasi, dimana sumber dilapangan menyebut bahwa ada tiga Camat yang naik pangkat namun disebut belum memenuhi syarat, diantaranya Camat Bantar Gebang, Camat Bekasi Barat dan Camat Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.

“Ya, kabarnya bahwa diduga mereka naik Jabatan dengan cara membeli dan saat naik Jabatan belum memenuhi syarat untuk menduduki Jabatan tersebut. Diantaranya, Camat Bantar Gebang, Warsim Suryana, Camat Bekasi Barat, Maka Nachrowi dan Camat Pondok Gede, Ahmad Sahroni. Biar lebih afdol coba konfirmasi BKD. Yang pasti kami berharap semoga informasi ini sampai ke telinga Kementerian Dalam Negeri,” cetus sumber dilapangan yang minta namanya untuk tidak disebutkan, Jum’at (4/3/2022).

Saat dikonfirmasi, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Pemerintah Kota Bekasi, Karto terkait dugaan atas nama yang bersangkutan, bahwa mereka naik jabatan dengan cara membeli dan saat naik jabatan belum memenuhi syarat untuk menduduki jabatan tersebut dirinya menjawab,

“Secara Kepegawaian semua memenuhi persyarantan, itu data lama yang bersangkutan sudah ada kenaikan pangkat priode April dan Oktober,” terangnya.

Ditanya soal pada saat itu mereka kabarnya belum memenuhi syarat untuk promosikan, kalau boleh tau apa dasarnya? Memang itu data lama dan artinya mengakui bahwa benar ada promosi bagi mereka yang belum memenuhi persyaratan? Dan setelah menjadi temuan, pangkat mereka dinaikan, apa betul begitu? Saya mohon informasi pada periode April dan Oktober mereka naik Pangkat apakah setelah memenuhi syarat dua tahun di Jabatan ?

“Pada saat promosi sudah sesuai ketentuan,” jawab Karto dengan singkat.

Lalu ditanya soal buktinya apa? Tapi kenapa masih ada rekomendasi dari Inspektorat, kalau sudah sesuai ketentuan kenapa masih muncul itu (data yang ada)? Sayangnya pertanyaan tersebut tidak jawab olehnya.

Diketahui, Kepala BKD mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan sebagian tugas Kepala Daerah dalam merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan tugas-tugas yang bersifat spesifik di bidang Kepegawaian Daerah yang meliputi pengembangan Pegawai, pendidikan dan pelatihan, mutasi pegawai, pengelolaan data dan lain sebagainya. (Red)

Tinggalkan Balasan