Diduga Belum Lengkapi Perizinan, Komisi I DPRD Kota Bekasi Pertanyakan AMDAL Blue Plaza

  • Whatsapp
banner 468x60

LINGKAR INDONESIA – Abdul Rojak, Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi Fraksi Partai Demokrat meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk mengkroscek perizinan Mall Blue Plaza, Bekasi Timur yang ditengarai belum melengkapi dokumen Analisa Mengendai Dampak Lingkungan atau Amdal (AMDAL).

Abdul Rojak mengatakan, semua pembangunan berskala besar, memiliki kewajiban terhadap lingkungan. Salah satunya adalah dokumen Amdal sebagai awal kajian terhadap kelayakan bangunan serta ekses terhadap lingkup sekitarnya.

Bacaan Lainnya

banner 300250

“Saya meminta DLH Kota Bekasi segera meneliti Dokumen Amdal Blue Plaza. Apakah sudah dikantongi atau belum, lalu perhatian terhadap lingkup sekitarnya bagaimana. Jangan sampai ada pengusaha yang berinvestasi disini tetapi tidak mengikuti kaidah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, serta tidak memperhatikan lingkungan,” ujar Abdul Rozak dengan tegas, Sabtu (14/3).

Dari hasil pantauan dilapangan, disekitar area pusat perniagaan tersebut tidak memiliki tandon air yang layak sesuai standarisasinya.

Abdul Rozak menduga, dengan tidak adanya tandon air yang representatif, maka ada kesalahan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

“Tandon air adalah salah satu syarat yang mesti dipenuhi sebelum diterbitkannya Amdal. Jika realita di lapangannya seperti ini, maka dugaan tidak ada Amdal semakin jelas. Saya minta pihak eksekutif bertindak tegas,” ucapnya.

Selain Dinas Lingkungan Hidup, Politisi Demokrat ini juga mempertanyakan peran Satpol PP Kota Bekasi yang seharusnya menindak para pelaku usaha yang melanggar aturan.

“Jika memang Blue Plaza tidak memiliki kelengkapan perizinan, saya kira Satpol PP punya wewenang bertindak. Tugas mereka adalah aparatur penegak perda, jadi jangan diam dan pilih kasih menindak pelaku pelanggaran,” tegasnya.

Dikatakan, bahwa keberadaan Blue Plaza menjadi salah satu lokasi pusat bisnis di Bekasi Timur yang bersumbangsih terhadap peristiwa banjir di wilayah sekitarnya. Disamping beberapa pusat bisnis dan perniagaan lainnya.

“Jelas dampak riilnya ke masyarakat dan lingkungan adalah banjir. Komisi I tidak pernah melarang siapapun berinvestasi di Kota Bekasi. Tetapi, mereka wajib taat terhadap peraturan yang berlaku,” kata Abdul Rozak tegas. Dia berjanji akan memanggil pihak-pihak terkait guna meluruskan masalah ini.

“Kita akan panggil Dinas Lingkungan Hidup, BPMPTSP, Satpol PP, pihak Blue Plaza dan yang terkait dalam masalah ini,” tandasnya. ( Yudhi)

banner 300x250

Pos terkait

banner 468x60

Tinggalkan Balasan